RENCANA KERJA PENGEMBANGAN NETWORK KOTA MALANG

22 03 2008

RENCANA KERJA PENGEMBANGAN NETWORK KOTA MALANG

Bambang Santoso Haryono
Pengajar tetap Fakultas Ilmu Administrasi dan Program S2 Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Sekarang Menjabat Ketua Jurusan Administrasi Negara UNIBRAW Malang.
Mulyono
Staf Pemerintah Daerah Kota Malang.
Krisis politik dan ekonomi yong melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang dampaknya masih terasa sampai saat ini pada dasarnya tidak hanya dipicu oleh kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan UU 5/74, dimana UU tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan yang menjadikan daerah tidak siap berotonomi, tetapi sebenamya juga dipicu oleh ketidakmampuan daerah itu sendiri dalam menanggapi (responsiveness) terhadap tuntutan darii lingkungan sekitarnya, baik tunfutan internal terutama tuntutan eksternal.
Dalam pada itu model pemerintahan sentralistis yang sempat dipraktekkan selama lebih kurang 32 tahun juga telah menghambat proses belajar daerah sehingga ketergantungon daerah terhadap pusat makin kuat, akibatnya birokrasi pemerintahan daerah menjadi makin lemah dalam mengembangkan kemampuannya (discretion) hingga tidak mampu menghadapi arus globalisasi yang semakin hari semakin kuat menuntut good governance dan bukan sekedar good government.
Dengan kondisi seperti itu apabila otonomi daerah sebagaimana diundangkan dalam UU 22/99 dipaksakan berfaku sesuai dengan tenggang waktu dua tahun sejak 7 Mei 1999, maka pemerintah daerah akan menghadapi banyak masalah yong tidak rendah diselesaikan pada saat masyarakat berharap memperoleh keuntungon dari otonomi daerah.
Karena itu salah satu cara yang harus ditempuh untuk mengurangi masalah otonomi daerah dikemudian hari setelah UU 22/99 dilaksanakan secara efektif pada tahun 2001 adalah perlu dilakukan peningkatan kemampuan pemerintah kota (Capacity Building for Local Governance) melalui berbagai strategi peningkatan kemampuan terutama pengembangan network antar kabupaten/kota dan dengan pihak luar berdasarkan visi daerah otonom.
Mengacu pada konsep governance yang berkernbang berdasarkan permintaan pasar (market) dan tuntutan demokrasi (democracy) dewasa ini, globalisasi telah menuntut pengembangan kapasitas pernerinfahan kota sebagai organisasi yang tidak hanya harus mampu bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis, tetapi juga pemerinfah kota harus menjadi organisasi yang responsiveness, responsibility, dan representative.
Persoalan yang masih muncul di lingkungan pernerintahan daerah bahwa banyak kalongan yang belurn memahami arti penting jaringan kerjasama dengan masih mengedepankan ego sektoral masing-masing unit kerja perangkat daerah yang memandang dirinya lebih penting dari yang lainnya, disamping keinginan untuk mengembangkan jaringan kerjasama seringkali menghadapi masalah-masalah teknis yang iebih bersifat struktural berkaitan dengon pola pengambilan keputusan yong sentralistik. Selain itu aparatur pemerintahan daerah belum memandang perkernbangan teknologi informasi sebagai salah satu peluang untuk membantu pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama.
Karena itu pengembangan jaringan kerja pernerintahan kota yang pada dasarnya harus mengacu pada visi dan misi kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalarn batas tertentu dengan mempertimbangkan arah perkembangan dan perubahan lingkungan di sekitarnya – baik lingkup lkal, regional, nasional, maupun internasional, tidak hanya bersifat vertikal dan horisontal, bahkan juga diagonal, yang diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan kota Malang dalam memberdayakan komponen civil society dan private sectors sesuai dengan tuntutan demokrasi dan era pasar bebas.
Dapat dikemukakan bahwa keterkaitan pengembangan jaringan kerja dengan pencapaian visi adalah:
a. Adanya kemajuan di berbagai bidang, terutama teknologi informasi dan globalisasi yang mengharuskan setiap daerah menjalin hubungan dengan pihak luar yang dapat berupa kerjasama, kemitraan, tukar-menukar informasi dan semacamnya.
b. Jaringa kerjasama yang dibangun harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, dengan menghindari ketergantungon dan eksploitasi.
c. Jaringan kerja harus menjaga kesinambungan atau kontinuitas kegiatan dalam jangka waktu yang

panjang untuk kepentingan bersama.
d. Pembentukan jaringan harus didasarkan pada munculnya masalah, kebutuhan dan visi yang sama, dalam rangka menopang dan mempercepat perwujudon otonomi daerah.

BAB II
JARINGAN KERJA

Dikemukakan oleh Hilderbrand dan Grindle (dalarn Grindle, 1997: 37) bahwa tugas dari suatu network adalah melakukan penyesuaian atas berbagai beban kerja yang harus dilaksanakan secara efektif melaiui komunikasi, koordinasi, dan pengembangan organisasi manusia dalam sebuah jaringan kerja. Dimana jaringan kerja seringkali dikomposisikan sebagai suatu organisasi yang berada di dalam moupun di luar sektor publik, seperti NG0s maupun organisasi sektor privat. Organisasi dimaksud akan berupa organisasi primer yang memegang peran sentral dalarn pendefinisian tugas dan penugasan; organisasi sekunder yang secara esensial merupakan organisasi kerja dalam organisasi primer; dan organisasi pendukung yang berfungsi menjadi penyedia layanan penting atau dukungan peningkatan pelaksanaan tugas.
Dalam kaitan itu jaringan kerja dapat didefinisikan sebagai jaringan kerja sosial yang mengintegrasikan berbagai batasan formal antar orang dengan berbagai tipe bentukan tanpa merujuk padakelompok formal yang sudah ada, membentuk organisasi tersendirim dan mandiri. Berhubung dengan itu semua organisasi sebenarnya merupakan jaringon kerja, karena dia merupakan jalinan hubungan sosial yang membentuk perilaku (behavior). Karena itu pula jaringan kerja sebenarnya sulit digambarkan secara tepat, sebab ia seringkali melampaui batasan organisasi formal (internal maupun eksternal).
Meskipun demikian sebagai suatu tatanan, jaringan kerja merupakan alat organisasi yang mengambil bentuk organisasi lateral berupa task force atou teamwork dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai tugas organisasi formal. Berhubung dengan itu jaringon keria akan dapat mendorong komunikasi dua arah dengan interaksi yang dilakukan secara intensif, untuk mengatasi hambatan-hambatan formal dalam bekerja. Diharapkan dengan jaringan kerja akan dapat dicapai tujuan yang sedang dikejar melalui reformasi proses pengambilan keputusan yang tidak selalu bergantung pada struktur vertikal dengan cara meningkatkan kinerja struktur horisontal tanpa meninggalkan rencana strategis organisasi induknya.
Secara konkrit jaringan kerja yang kompleks yang dibangun untuk meningkatkan kinerja mencakup berbagai organisasi sektor publik dan organisasi-organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, lembaga donor keuangan maupun donor proyek. Jaringan kerja juga mencakup organisasi sektor privat maupun NG0s, baik yang berada pada fingkat pusat maupun di tingkat lokal (seperti unit-unit administrasi atau cabang-cabang di kabupaten/kota), yang secara umum membentuk jaringan kerja vertikal, horisontal, dan diagona.
Dalam kaitan itu pengembangan jaringan kerja secara vertikal akan menjangkau hubungan pemerintah kota dengan pemerintah pusat (state) dan pernerintah propinsi (province), dimana hubungan akan bersifat antar pernerintahan dalam kerangka koordinasi, kerjasarna dan bantuan di bidang pernerintahan, perekonomian, pembangunan, dan bidang-bidang lain yang bersifat lintas wilayah administratif. Model yang mungkin digunakan akan mengikuti salah satu dari model hubungan pusat dan daerah yakni otonomi relatif, agensi, atau interaksi.
Sedangkan pengembangon jaringan kerja secara horisontal akan menjangkau hubungan pernerintah kota dengan sektor privat (private sector) dan dengan masyarakat/asosiosi bebas (civil society and voluntary). Sektor privat akan meliputi swasta/bisnis atau dunia usaha, termasuk di dalamnya adalah para pelaku bisnis (sernua industri di daerah), kalangan perbankan, dan lembaga koperasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi parastatal (semi otonom), investor, lembaga akademik dan penelitian. Sedangkan masyarakat sipil/asosiasi bebas akan mencakup masyarakat dalam arti luas termasuk di dalamnya adalah berbagai lembaga swadaya masyarakat (NG0s and GR0s), juga kelompok-kelompok kepentingan, berbagai kelompok profesi dan berbagai lembaga sosial lainnya. Dengan pengembangan jaringan kerja horisontal diharapkan muncul konsep kerjasarna (partnership) antara pemerintahan kota dengan masyarakat sipil dan asosiosi-asosiasi bebas.
Adapun pengembangan jaringan kerja secara diagonal secara khusus akan meniangkau hubungan pernerintah kota dengan dunia internasional, baik negara, kota, maupun lembaga-lembaga pemberi bantuan internasional lainnya (bilateral maupun multilateral), dalam lingkup yang cukup luas mulai dari kerjasama pemerintahan, pembangunan, pendidikan, pemberdayaan, pendanaan, maupun bidang-bidang lain yang mungkin untuk dikerjasamakan, termasuk pengembangan teknologi. Dengan pengembangan jaringan kerja diagonal diharapkan juga muncul konsep kerjasama (sister city atau sister project) antara pemerintah kota dengan negara lain atau lembaga-lembaga internasional.
Dengan memperhatikon pola kerjasama yang pernah dikembangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dapat dikemukakan arah jaringan kerja sebagai berikut :
• Kerjasarna antar pemerintahan kota/kabupaten mengarah pada sister city dengan kriteria kerjasama mencakup:
o bidang tertentu (seperti pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya).
o aspek jasa (seperti industri dan perdagangan).
o tidak permanen (berubah sesuai situasinya) atau dilakukan secara temporer (saat tertentu saja).

• Keriasama antara pernerintah pusat dengan pemerintah lokal mengarah pada keagenan (agency), dengan kriteria keriasama mencakup:
o bidang yang berpengaruh secara luas (berdampak regional maupun nasional).
o pemerintah pusat menentukan pedoman kerja dan pembiayaan.
o untuk keperluan itu dibentuk organisasi tersendiri yang mengikutsertakan pemerintah lokal.
• Kerjasarna diantara unit-unit kerja pemerintahan kota mengarah pada sister project dengan kriteria kerjasama mencakup:
o kesamaan visi, misi atau kelompok sasaran yang sama.
o membentuk gugus tugas atau tim kerja terlepas dari organisasi induk.
o ketersediaan dana pendukung dan personil yang memadai.
o satu pertanggungjawaban.

Bertolak dari gambaran tersebut dapat dikemukakan juga bahwa pengembangan jaringan kerja pemerintah kota sebenarnya menuntut kemampuan untuk melhat peluang internal maupun eksternal yang mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal berbasis pada kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kota dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kemampuan mana akan memberikan pintu akses bagi pembangunan lokal, dimana pemerintah kota maupun dunia usaha dan masyarakat setempat mampu “think locally act globally”. Terutama bagii pemerintah daerah, pengembangan jaringan kerja menuntut kesiapan perangkat daerah (sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah) dalam menyongsong era pasar bebas dengan memanfaatkan peningkatan demokrasi sehingga pemerintah kota akan semakin eksis dalam percaturan global.
Secara internal pengembangan jaringan kerja akan bersifat mendorong dan memampukan unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah untuk saling berinteraksi dan berkoordinasi dengan lebih intensif meninggalkan kepentingan-kepentingan sektorianisme, sedangkan secara eksternall pengembangan jaringan kerja berupaya mendorong dan memampukan unit-unit keria tersebut untuk berinteraksi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak di luar pernerintahan atau birokrasi publik
Konsep Pengembangan Network

SISTER PARTNERTSHIP

BAB III

RENCANA KERJA PENGEMBANGAN NETWORK
Bertolak dari arah dan konsep jaringan kerja (netwok) kegiatan PCK dapat dikemukakan bahwa kelompok kerja (Pokja) network telah berupaya mengidentifikasi masalah dan kebutuhan jaringan kerja pemerintah kota Malang, kemudian merumuskan konsep pengembangan di masa yang akan datang. Semua kegiatan itu dilakukan melalui penyampaian dan pembahasan konsep, curah pendapat, dan diskusi kelompok serta pengambilan kesepakatan diantara anggota kelompok untuk menentukan rencana kerja bidang network pada tahun anggaran yang akan datang.
Idealnya sebuah jaringan kerja dikembangkan oleh suatu lembaga tertentu mengacu pada tujuan yaang ingin dicapai di masa yang akan datang. Seperti dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan jaringan kerja akan sangat tergantung pada visi yang ingin diraih oleh pemerintah daerah.d
Oleh karena sebuah visi sebenarnya tergantung dari kemampuan seorang pemimpin mengelola sebuah unit kerja perangkat daerah (seperti Dinas, Badan, atau Kantor, termasuk Kecamatan dan Kelurahan), maka jaringan kerja seharusnya -dikembangkan sesuai dengan prioritas waktu dan pilihan sasaran yang ingin dicapai. Itu berarti pengembangan jaringan kerja akan dilakukan secara bertahap mengikuti rentang waktu tahunan. Berhubung dengan itu pengembangan jaringan kerja juga akan mengikuti bidang strategis yang sudah diprioritaskan pelaksanaannya, kemudian dikembangkan sesuai konteks situasi yang akan dijalani.
Untuk keperluan itu urutan prioritas kegiatan pembangunan daerah tahun 2000-2004, dapat mengacu pada strategi dan program pembangunan nasional (PROPENAS) berikut:
I. Tahap Penyelamatan (1999-2000)
1 Upaya menghapus kemiskinan.
2 Pernberdayaan ekonomi kerakyatan.
3 Membangun dan merevitalisasi kelembagaan sosial dan ekonomi kerakyatan.
4 Mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri dengan menciptakan dan menfungsikan sarana dan prasarana ekonomi kerakyatan.
5 Membangun infrastruktur guna menunjang ketahanan pangan, produksi pertanian, termasuk pengadaan lumbung desa serta pengadaan irigasi.

II. Tahap Pemulihan (2001-2002)
1 Meningkatkan hasil tahapan penyelamatan tahun 1999/2000.
2 Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata.
3 Meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dan memperluas pasar secara regional.
4 Meningkatkan kualitas kemandirian tenaga kerja kemampuan kewirausahaan masyarakat.

Ill. Tahap Pemantapan (2002-2003)
1 Meningkatkan hasil tahapan pemulihan tahun sebelumnya
2 Memantapkan mekanisme pasar, distribusi, kinerja, sarana dan prasarana ekonomi
kerakyatan.

3. Memantapkan kinerja dan dukungan lembaga-lembaga keuangan dan pemerintahan kepada pemberdayaan ekonomi.
IV. Tahap Pengembangan (2003-2004)
1 Memantapkan hasil tahapan sebelumnya.
2 Menciptakan kebijaksanaan pembangunan yang tangguh, efisien, dan efektif.
3 Memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian regional dan nasional.
4 Mendorong dan memfosilitasi sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang.
5 Memperluas lapangan kerja.
6 Menciptakan pemerataan hasil-hasil produksi dan kesejahteraan.
7 Kebijaksanaan kemandirian dan penggunaan hasil produksi dalam negeri.
8 Meningkatkan komoditi ekspor dan pariwisata.

Dengan memadukan strategi pembangunan nasional dan program pembangunan nasionall serta kebutuhan pembangunan daerah pada masa yang akan datang, rencana pengembangan network akan difokuskan pada:
a. Pengembangon network dengan lembaga vertikal (dikaitkan dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau propinsi sehingga daerah dapat dimanfaatkan atau mengambil sikap yang tepat terhadapnya, termasuk keterkaitannya dengan program pembangunan nasional -PROPENAS).
b. Pengembangan network dengan lembaga horisontal (misalnya pembentukan kota kembar (sister city), kerjasama untuk pengembangan SDM, tukar-menukar informasi tentang pemasaran hasii-hasil produksi, kerjasama di bidang lingkungan hidup seperti penanganan DAS, kerjasama bidang politik untuk pembinaan partai politik, kerjasama di bidang sosial kemasyarakatan seperti penanganan masalah sosial daerah lain melalui fasilitasi penampungan dan pelatihan di daerah, dsb).
c. Pengembangan network khusus dengan pihak luar (misalnya dengan LSM lokal, nasional atau bahkan internasional dengan kalangan swasta dsb).
d. Pengembangan kemampuan-kemampuan ‘strategis pendukung, seperti penguasaan bahasa asing, teknologi informasi, teknik pengambilan keputusan dan dsb.

Kebutuhan awal yang direkomendasikan dalam pengembangan jaringan kerja pemerintahan kota Malang adalah:
1 Perlunya sebuah jaringan kerja internal maupun ekstemal yang dikembangkan sesuai kebutuhan lokal.
2 Pedunya sebuah organisasi yang akan selalu memantau dan mengembangkan jaringan kerja sesuai prioritas pembangunan daerah.
3 Perlunya data potensi daerah yang valid untuk mengetahui peluang pengembangan jarirngan kerja lokal.
4 Perlunya dukungan penuh pemerintah daerah dalam pengembangan jaringan kerja.

BAB V
PENUTUP

Bertolak dari kerangka pengembangan konsep network sebagaimana dikemukakan di depan, diharapkan pengembangan network pemerintah kota – dalam hal ini perangkat daerah – akan memberikan implikasi positif bagi pelaksanaan otonomi daerah pada masa yang akan datang. Paling tidak pengembangan network akan makin memberikan peluang perwujudan otonomi daerah sesuai visi yang telah disepakati bersama antara seluruh stakeholders di Kota Malang dengan Pernerintah Kota Malang termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
Karena itu pengembangan kota Malang pada masa yang akan datang bermaksud menguati jaringan kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/propinsi, dengan pemerintch kota/kabupaten lainnya, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, kelompok masyarakat lainnya, termasuk para pelaku ekonomi. Ke depan, pengembangan network juga bermaksud mengembangkan kemampuan-kemampuan strategis pendukung berupa penguasaan teknologi informasi dan pendukung lainnya.





KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

22 03 2008

KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sumartono
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara/Publik FIA Universitas Brawijaya. Penulis memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Brawijaya, Magister dalam Bidang Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada, dan Doktor dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Airlangga. Kini, Penulis menjabat sebagai Pembantu Dekan I FIA Unibraw

Abstrak
In a decentralization system, state location is devided into several autonomus areas having authorithy to manage their local home affairs based on the local autonomy law. Village (‘Desa’) is one of decentralization areas. There are three models of organisational relationships: i) dominant relationship, ii) sub-ordinant relationship, and iii) partnership relationship. A partnership relationhip among village actors is a crucial element to succed village governance activities. The partnership relationship between Village Government (‘Pemerintah Desa’) and Village Representative Council (‘Badan Perwakilan Desa’) include characteristics: (a) support, trust, respect, teamwork, togetherness in problem indentification and solving; (b) openess on critics with five requirements: i) proportional, ii) objective, iii) rational, iv) honest, and v) solution. Good partnership should be kept continuely, eventhough a legal relationship between Village Government and Village Representative Council has been arranged in the Law No. 32/2004 about Local Governance.
Keywords: Local Autonomy, Village Government, partnership relationship.
Dalam penyelenggaraan urusan-mengakomodasi gagasan demokratisasi, urusan pemerintahan di suatu negara dapat karena desentralisasi memungkinkan dilakukan melalui sistem sentralisasi maupun partisipasi berbagai elemen masyarakat di desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi tiap daerah di dalam urusan-urusan segala urusan dilakukan langsung oleh kenegaraan. pemerintah pusat yang disebar ke seluruh Melalui UU.No.5 tahun 1974 tentang wilayah negara. Dalam sistem desentralisasi Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah selama wilayah negara dibagi menjadi daerah-daerah 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru otonom yang diberi wewenang tertentu untuk lebih mengarah pada pola desentralisasi mengurus rumah tangganya sendiri sesuai administratif (dekonsentrasi). Dalam dengan peraturan perundang-perundangan pengertian bahwa, kendati undang-undang yang berlaku. Sebagian urusan pusat tersebut dimaksudkan untuk mengatur diserahkan kepada daerah otonom untuk tentang pemerintahan di daerah namun pada menjadi urusannya sendiri. Bentuk negara hakekatnya lebih menggambarkan politik semacam ini nampaknya lebih cocok dengan desentralisasi yang berpihak pada perkembangan politik global sekarang yang kepentingan pemerintah pusat di daerah. Ia menggambarkan sosok pemerintah daerah yang lemah dalam arti tidak memiliki hak-hak politik dan yuridis yang cukup untuk mengambil keputusan atas nasib daerah sendiri. Akibat dominasi negara dan pemerintah pusat yang begitu kuat maka situasi perkembangan dan pertumbuhan negara tidak mendapatkan basis pijakan yang kuat dari struktur sosial dan kulturalnya, di samping juga adanya situasi kemakmuran yang tercipta adalah kemakmuran semu.

Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1974 tersebut pola distribusi otoritas kekuasaan dapat diibaratkan sebagai piramida terbalik yang cenderung membesar ke atas. Konkritnya, pusat selalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih besar, ketimbang Daerah Tingkat I. Selanjutnya Daerah Tingkat I memperoleh kekuasaan lebih besar ketimbang Daerah Tingkat II. Akibatnya Daerah Tingkat II yang dalam realita paling dekat dengan rakyat, secara politik berada pada posisi tidak berdaya (powerless).
Dalam menjalankan politik pemerintahanya, pemerintah Orde Baru mengembangkan tiga asas yaitu; desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan (medebewind). Pertama, Asas desentralisasi yang dikembangkan ternyata sama sekali tidak mengandung aspek devolutif, maka lebih tepat disebut sebagai “otonomi semu”. Dengan bersandar pada asas ini pemerintah pusat “mendelegasikan” sepenuhnya urusan tertentu pada daerah. Pemerintah menanggung semua beban biaya dari seluruh urusan yang telah didelegasikan tersebut. Di sini pemerintah daerah memainkan peran yang “sangat subordinatif” terhadap pemerintah pusat. Interaksi pusat-daerah sangat bersifat struktural, hirarkis-vertikal. Kedua, asas dekonsentrasi, di mana sebagian besar urusan pemerintah dijalankan oleh mesin-mesin birokrasi pemerintah pusat sendiri, misalnya politik luar negeri, peradilan, kebijakan dalam negeri, perdagangan, serta aktivitas strategis lainnya. Terkecuali politik luar negeri, hampir semua aktivitas yang terkait dengan berbagai macam urusan pemerintahan itu sebenarnya berlangsung di daerah, namun kenyataannya dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah pusat. Posisi tawar daerah amat lemah, karena hak politik dan yuridis dalam proses pengambilan keputusan, termasuk yang berhubungan dengan masalah pembiayaan (anggaran) seluruhnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sesuai selera dan preferensi pemerintah pusat. Ketiga, asas pembantuan yang pada dasarnya merupakan kombinasi dari asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Esensi asas ini tak lain adalah bahwa perumusan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan merupakan hak pemerintah pusat, sedangkan daerah sekedar sebagai pelaksana saja. Model pemerintahan yang berlaku, dengan ciri khasnya antara lain: struktur yang vertikal, birokrasi yang kental, dan wataknya yang intervensionis ternyata tidak mampu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan kultural yang sedang mengalami perubahan yang cepat ( Kasanzigil, 1998)
Menghadapi situasi semacam itulah diperlukan keputusan politik baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara serius dan konsisten mereformasi model peng- organisasian perangkat daerah dalam hal pelayanan publik, perolehan pendapatan daerah maupun kombinasi diantara keduanya.
Salah satu produk reformasi yang penting adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, yang secara mendasar bermaksud untuk mendesentralisasikan sistem pemerintahan nasional yang berbasis pada sistem pemerintahan yang demokratis dan otonom. Wujud konkritnya adalah pemberian porsi otoritas yang lebih besar kepada daerah. Dalam konteks otonomi daerah itulah maka beberapa pemerintah daerah mencoba mencari terobosan seraya beracu pada ketentuan yang baru, dan atas prakarsa sendiri. Dengan kondisi yang demikian ini, maka membuka peluang bagi para para pelakunya khususnya di daerah untuk berbuat atau melaksanakan tugas-tugasnya yang cenderung bersifat birokratis, seperti yang tercermin pada pola kerja yang masih menekankan pada rutinitas, prosedural dan keteraturan daripada efektivitas dan efisiensi. Begitu pula jika dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang perimbangan keuangan daerah dengan pusat, sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan dengan tegas dan jelas. Hal ini sangat berdampak pada perbaikan kondisi keuangan (PADS) yang hampir seluruh daerah khususnya Daerah Kabupaten /Kota masih sangat rendah, di mana ketergantungan pada pusat berkisar antara 79%-83%, karena perimbangan keuangan Pusat dan Daerah belum proporsional.
Dari sisi lain, karena dipacu oleh waktu dan keharusan untuk mengakomodasikan organisasi-organisasi representrasi pemerintah pusat yang berujud Kantor Departemen (Kandep) termasuk personilnya maka dalam penataan kelembagaan perangkat daerah dalam bentuk Kantor-kantor, Dinas-dinas dan Badan-badan Daerah terbuka peluang terjadinya tumpang-tindih antara lembaga/ institusi daerah yang telah dibentuk. Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian aparat yang ada di daerah serta keluwesan dalam hal pelayanan terhadap masyarakatnya. Di samping itu menyangkut kesiapan human social capital daerah untuk menerima tanggung jawab sebagai daerah yang memiliki otonomi relatif luas sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Keseluruhan kondisi tersebut akhirnya akan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setelah berjalan selama enam bulan terhitung sejak pembentukannya, sudah saatnya dilakukan evaluasi penataan lembaga perangkat daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga sesuai dengan jiwa UU No 22 tahun 1999 atau jiwa otonomi daerah.
Semenjak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur juga tentang desa, maka isu desentralisasi sangat santer. Bahkan dianggap sebagai paradigma baru yang dikaitkan dengan kegagalan pemerintah pusat dalam melaksanakan pemba-ngunan bangsa ini. Konsep desentralisasi dibedakan menjadi dua yaitu desentralisasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas desentralisasi adalah transfer tanggungjawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat, unit yang berada dibawahnya, otoritas atau korporasi publik semi otonom, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba (Rondinelli, 2001). Dalam arti sempit desentralisasi menurut Smith (1997) mengacu pada distribusi wilayah kekuasaan, yang menitik beratkan pada bagaimana kekuasaan dan kewenangan didistribusikan dan proses dimana penyebaran kekuasaan dan kewenangan itu terjadi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur juga tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Pemerintahan Desa
Dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Unsur staf terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepalakepala Urusan, sedangkan unsur pelaksana terdiri dari Kepala-kepala Seksi dan unsur wilayah terdiri dari Kepala-kepala Dusun.
Susunan organisasi pemerintah desa ada 2 (dua) pola yaitu pola minimal dan pola maksimal. Susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pola minimal terdiri dari: a. Kepala Desa, b. unsur staf yang terdiri dari: Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan yaitu kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan dan Pembangunan, serta Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan. c. unsur wilayah dan sekaligus sebagai unsur pelaksana yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun. Susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pola maksimal terdiri dari: a. Kepala Desa, b. unsur staf yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Urusan Umum, c. unsur pelasana yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemba-ngunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial & Kemasyarakatan, d. unsur wilayah yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun (Perda Kabupaten Mojokerto Nomor. 11 tahun 2000)
Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk desa sampai dengan
1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.

e. Jumlah penduduk desa lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.
BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa.
Memang dalam aturannya Pemerintah Desa dengan BPD merupakan mitra tetapi dalam kenyataannya sering terjadi praktek yang berbeda.
Ada beberapa jenis hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, huhungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.
Beberapa isu yang terjadi dalam hubungan antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD menurut hasil penelitian Tim Balitbang Propinsi Jawa Timur (2001) adalah:
a. Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi daripada Kepala Desa karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD
b. Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan badan perwakilan desa, yang cenderung saling mencurigai
c. Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsure legislative desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa
d. Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan desa dengan pemerintah desa
e. Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai
f. Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon

Kepala Desa yang tidak jadi Kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa
g. Dalam hubungan kerja organisa- sional,
(1) dalam pelantikannya BPD dibekali oleh DPRD, (2) BPD melakukan hubungan langsung dengan DPRD, (3) terjadi kontradiksi perilaku kerja BPD, misalnya BPD tidak mau berurusan dengan camat.
Pada masa berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang lalu, Kepala Desa dan perangkatnya merupakan satu-satunya aktor penyelenggara pemerintahan desa. Pada saat itu banyak mengandung kelemahan karena program-program pembangunan seringkali berasal dari atas dan pengawasan terhadap kepemimpinannya sangatlah lemah. Dalam kaitannya dengan desa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ingin menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU. No.5 tahun 1979. Kehadiran BPD dianggap sebagai penyeimbang dan mitra kerja.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka BPD diganti dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa ini diharapkan bisa mengurangi kelemahan penyeleng- garaan pemerintahan desa.

Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Teori Kemitraan
Secara teoritis, Eisler dan Montuori (1997) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan.”
Dewasa ini, gaya-gaya seperti perintah dan kontrol kurang dipercaya. Di dunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang karyawan yang “berdaya”, yang proaktif, karyawan yang berpengetahuan yang menambah nilai dengan menjadi agen perubahan.
Menurut pendapat Yukl (1991) ada beberapa model hubungan organisasional, yaitu: Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, huhungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.
Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya antara lain
(a) persamaan dan organisasi yang lebih landai, (b) hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh nilai-nilai seperti caring dan caretaking), (c) spiritualitas yang berbasis alamiah, (d) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan (e) persamaan dan keadilan gender.
Masa sekarang model komando dan kontrol ini selain tidak sesuai lagi juga makin menjadi tidak berlaku. Kekakuan birokrasi bersifat mematikan organisasi yang berkehendak mengarahkan secara efektif di lingkungan yang cepat berubah dimana inovasi dan fleksibilitas merupakan faktorfaktor kunci.
Ada beberapa model kemitraan dalam organisasi dan resistensi yang menghambatnya.
a. Organisasi hirarki yang lebih landai dan kurang kaku.
Memang perlu mengubah struktur birokrasi yang kaku menjadi lebih luwes, inovatif dan bertumpu pada inisiatif individu – organisasi yang lebih landai. Namun perlu dihindari adanya pemikiran bahwa seolah-olah hirarki harus dihapus dalam organisasi. Jadi yang penting adalah mengubah bentuk hirarki dominasi ke arah hirarki aktualisasi yang mendukung terbukanya potensi yang lebih besar.
b. Perubahan dalam peranan manajer, dari peran “polisi” ke arah peranan fasilitator dan memberi dukungan.
Masuknya pendekatan ini di dalam manajemen mendorong kreativitas yang lebih besar. Di samping itu ia mendorong ke arah konseptualisasi ulang tentang sifat kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang.
c. Dari Power over menjadi Power to/with
Terjadi pergeseran dari dominasi ke kreativitas bersama. Power over dirancang baik untuk jalur keluar seseorang bekerja pada hirarki dominasi maupun menjaga diri dari pesaing. Itu adalah kontributor satu-satunya yang paling penting terhadap bayangan yang luas tak terkatakan yang membayangi semua organisasi (politik kantor).
Di dalam sistem kemitraan, orientasi terhadap power to atau actualisation power dan power with mendorong ke arah sikap yang sangat berbeda, orang menyampaikan pertanyaan bagaimana kita dapat bekerja yang terbaik untuk memecahkan masalah secara bersama-sama?
d. Team work (Kerja Tim)
Kerja tim sangat dianjurkan, kerja tim mencerminkan pergeseran dari karyawan-karyawan yang diisolasi yang hanya dihubungkan dengan ban berjalan, ke tim kerja yang saling berhubungan yang berkerja pada tugas-tugas tertentu. Bekerja dalam tim memerlukan perhatian besar terhadap sifat dan kualitas hubungan maupun orientasi yang berfokus pada tugas.
e. Diversity (keberagaman)
Dari sudut pandang dominator, keberagaman merupakan ancaman terhadap tata tertib. Sebaliknya, dari perspektif kemitraan, keberagaman merupakan kesempatan untuk menumbuhkan kreativitas yang lebih besar, untuk berbagi perspektif baru, menciptakan hubungan dengan ide-ide baru, dan memberi kemungkinan bagi bersemainya antar generasi.
e. Gender Balance (Keseimbangan gender)
Di dalam sistem kemitraan, terdapat pandangan sinergis dan holistic tentang identitas, individu-individu tidak terkunci ke dalam peranan-peranan gender yang stereotip dan membatasi, melainkan bebas untuk mengekspresikan seluruh potensinya. Karakteristik mendasar dari sistem kemitraan adalah bahwa mereka seimbang secara gender dan holistic, sementara dalam sistem dominator menciptakan “identitas yang berseberangan.”
f. Kreativitas dan Kewirausahaan
Disamping mampu beradaptasi dengan lingkungan, penggunaan pendekatan kemitraan memungkinkan orang dapat menilai dan merancang ulang organisasi dan peran organisasi dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas kehidupan ini.
Di dalam sistem kemitraan, kreativitas sangat bernilai dan dihargai. Kreativitas kemitraan tidak mengecualikan perubahan-perubahan kreatif yang dramatis, sistem tersebut juga mendorong hubungan-hubungan kreatif dan pendekatan-pendekatan kreatif terhadap masalah-masalah sehari-hari. Kreativitas sehari-hari dalam organisasi dapat mendorong perbaikan terus menerus dan perbaikan kualitas, seperti praktik manajerial baru, penghargaan baru, proses pendidikan baru, bagan organisasi baru dan sebagainya.
Jika organisasi dirancang dengan pemikiran sistemik, perbaikan hidup dan prinsip-prinsip kemitraan, maka diperlukan pergeseran mendasar dalam cara orang berpikir dan merancang organisasi. Disamping itu organisasi memerlukan jenis kreativitas yang perlu dijaga dan didorong oleh model kemitraan : perlindungan yang luas dan belum begitu dimanfaatkan dari kreativitas sosial dan kewirausahaan sosial.
2. Kemitraan di Sektor Pemerintahan
Di dalam tataran praksis di sektor pemerintahan, Chapman et al (1996) melihat kerja organisasi kemitraan yang ada sebagai
“a surprisingly high number of examples of partnership and joint working activity.” Ia menemukan ketimpangan dari kerja kemitraan di wilayah tertentu dari pembangunan pedesaan, dimana salah satunya adalah pembangunan masyarakat, “There was little evidence of participatory models being deployed to achieve community involvement, with the majority of community involvement being pursued only through representative means. Equally, issues of community empowerment have been barely addressed by the partnerships identified.” (Chapman, 1996).
Lebih lanjut ia memberikan saran bagi struktur kemitraan pemerintah desa, dengan mengajukan sejumlah tujuan dan sasaran kemitraan daerah pedesaan, yaitu:
a. Untuk mempromosikan pemba- ngunan ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah pedesaan melalui keikutsertaan masyarakat lokal, organisasi-organisasi publik, sektor privat dan kelompok-kelompok sukarela
b. Untuk bertindak sebagai pusat informasi tentang isu-isu lokal
c. Untuk bertindak sebagai sarana untuk mengangkat isu-isu masalah lokal pada tingkat nasional dan dengan organisasi-organisasi individual dengan tanggung jawab untuk semua persoalan ini
d. Untuk mempromosikan kerja sama dan konsensus antara organisasi yang relevan dalam wilayah tersebut agar supaya mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat setempat.

Di dalam pelaksanaannya komposisi kemitraan yang disarankan kepada otoritas lokal terdiri dari :
a. Lembaga-lembaga pemerintah
b. Otoritas lokal
c. Bisnis swasta dan organisasi-organisasi komersial
d. Kelompok-kelompok masyarakat
e. Organisasi-organisasi lingkungan
f. Kelompok-kelompok sukarela, dan

g. Individu-individu pribadi (Chapman et al, 1996)
Selain itu, Bryden et al (1998) mengemukakan bahwa keunggulan-keunggulan kemitraan lokal terletak pada : (a) persiapan dari strategi setempat yang melihat seluruh kebutuhan bagi pembangunan pedesaan di wilayah tersebut, dan kebijakan-kebijakan yang tersedia untuk mencapai semua ini; (b) pertimbangan tentang cara pemberian pelayanan yang lebih efektif, termasuk kerja bersama di antara mitra, penggunaan bersama atas gedung-gedung atau sumberdaya lainnya, dan pendekatan terpadu terhadap pemberian informasi kepada orang-orang setempat; dan (c) penyediaan sebuah pusat untuk promosi tentang prakarsa masyarakat (community-led initiatives) (Bryden et al., 1998)
Ada beberapa persyaratan bagi keberhasilan kerja kemitraan, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan masyarakat setempat sendiri. Selanjutnya ia mengajukan pedoman terselenggaranya proses ini, yang meliputi pelatihan semua pihak yang terlibat, penggunaan yang hati-hati bahasa yang digunakan ketika berinteraksi dengan orang-orang setempat, penggunaan contoh-contoh, akuntabilitas dan kepemerintahan yang terbuka, menjabarkan tujuan-tujuan ke dalam tugas-tugas yang mudah dicapai, mendorong masyarakat setempat menjadi sadar informasi, dan adaptasi secara terus menerus untuk menghadapi perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan baru.
3. Kemitraan Antara Pemerintah Desa dengan BPD.
Pada awalnya sering terjadi ketidak harmonisan antara Pemerintah Desa dan BPD karena : (a) cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh dan kurang baik yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan yang telatif rendah sehingga pemahaman terhadap UU hanya sepotong-sepotong, (b) Banyak terjadi ketidak-disiplinan terhadap tatib yang dibuat oleh mereka sendiri, (c) Kesalahfahaman terhadap hak dan kewajiban mereka.
Sekarang hubungan Pemerintah Desa dan BPD menjadi lebih baik karena beberapa alasan : (a) Mulai tumbuhnya kesadaran, pengertian tentang hak dan kewajiban mereka., (b) BPD sudah dilibatkan dari awal-sampai akhir setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan pembangunan,
(c) mereka menyadari bahwa mitra adalah saling mengisi, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama.
Sekalipun hubungan Pemerintah Desa-BPD dapat dikatakan berjalan dengan baik dan cukup harmonis bukan berarti berjalan tanpa hambatan. Faktor-faktor penghambat lainnya dalam hubungan Pemerinmtah Desa-BPD, meliputi : (1) Kurang luasnya wawasan yang dimiliki oleh sebagian anggota BPD maupun aparat desa, baik disebabkan rendahnya tingkat pendidikan maupun terbatasnya pengalaman yang dimiliki, (2) Pengaturan koordinasi kerja yang kurang tepat sehingga dapat menyulitkan salah satu pihak dalam pelaksanaannya, (3) Pihak Pemerintah Desa yang dirasakan kurang transparan dalam menyampaikan informasinya, (4) Anggota BPD yang kurang memahami seluk-beluk pemerintahan desa.
Ketidak harmonisan hubungan antara pemerintah desa dengan BPD karena terjadi hubungan dominasi.
Hubungan tersebut pada era sekarang didak sesuai dengan tuntutan demokrasi dan otonomi desa. Oleh karena itui hubungan tersebut harus diubah menjadi hubungan kemitraan yang dilaksanakannya dalam arti (a) saling mengisi, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama, saling percaya, kerjasama dan saling menghargai.
(b) mereka saling terbuka terhadap kritik dengan memenuhi lima syarat, yaitu : (1) proporsional, (2) obyektif, (3) rasional, (4) jujur, dan (5) ada solusi.
Sebagai penutup dari pembahasan ini, meskipun Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengandung aturan tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan pengganti daripada Badan Perwakilan Desa (BPD), kemitraan yang mempunyai ciri-ciri tersebut di atas tetap sangat diperlukan demi keberhasilan tujuan pembangunan desa.

Kesimpulan
Ada tiga model hubungan organisasional, yaitu: (a) hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua, (b) hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama, dan (c) hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.
Hubungan kemitraan antara Pemerintah Desa dan BPD mempunyai ciri-ciri (a) saling mengisi, saling percaya, saling menghargai, kerjasama, memahami dan memecahkan masalah secara bersama-sama,
(b) mereka saling terbuka terhadap kritik dengan memenuhi lima syarat, yaitu : (1) proporsional, (2) obyektif, (3) rasional, (4) jujur, dan (5) ada solusi.
Meskipun Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah berlaku, yang di dalamnya mengandung aturan tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan pengganti daripada Badan Perwakilan Desa (BPD), kemitraan yang mengutamakan saling mengisi, percaya, menghargai, kerjasama, memahami dan memecahkan masalah secara bersama-sama, saling terbuka terhadap kritik dengan memenuhi lima syarat, yaitu (1) proporsional,
(2) obyektif, (3) rasional, (4) jujur, dan (5) memberikan solusi tetap sangat diperlukan demi keberhasilan tujuan pembangunan desa.

Daftar Pustaka
Bryden, J, Shucksmith, M and Murphy, C. 1998. Evaluation and Monitoring of the Loggan Community Forestry Initiative, Inception report and final report, Scottish Office, Edinburh, in http://www.abdn.ac.uk/arkleton/npp/parte1. do
Chapman, P, Conway, E and Shucksmith,
M. 1996. Scoping Study on Rural Development Issues in Scotland,
Scottish Office Central Research Unit, Edinburgh,in http://www.abdn.ac.uk/arkleton/npp/parte1. do
Cooper, Phillip J. 1998. Public Administration for the Twenty-First Century, Harcourt Brace, College Publishers, New York.
Eisler, Rione & Montuori, Alfonso. 2001. “The Partnership Organization : A System Approach”, OD Practitioner, Vol. 33, No 2, 2001.
Peraturan Daerah Kabup[aten Mojokerto, Nomor 11 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Rondinelli, Dennis A. 1983. Development Projects As Policy Experiment: An Adaptive Approach To Development Administration, Methuwn, London-New York.
—————-. 2002. “Public-Private Partnership,” dalam Kirkpatrick, Colin, Ron Clark & Charles Polidano. 2002. Handbook on Development Policy and Management, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
Smith. B.C. 1997. Decentralization, the Territorial Dimension of the State, George Allen & Unwin, Boston-Sydney.
Tim Balitbang Propinsi Jawa Timur, 2001, Isue-Isue Aktual tentang Pelaksanaan Otonomi Di Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Balitbang Prop. Jatim, Surabaya
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah. Citra Umbara., Bandung.





PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN TANTANGANNNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA

22 03 2008

PERUBAHAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN TANTANGANNNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA
Oleh: Drs. Abdul Hakim, M.Si Endah Setyowati, S. Sos., M.Si
ABSTRAK
Betapun kecilnya perubahan di tingkat kelembagaan pasti berdampak pada perubahan dalam tugas dan fungsi organisasi. Perubahan kelembagaan di tingkat desa dengan diberlakukannya undang-undang yang baru telah mengakibatkan munculnya mekanisme baru dalam pelaksanaan tata pemerintahan desa, dan juga adanya kewenangan-kewenangan baru. Dampaknya, tidak hanya positif bagi aparatur pelaksana dan masyarakat, tetapi juga memunculkan konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa. Muncul persepai bahwa penerapan undang-undang baru tersebut kurang maksimal karena rendahnya kualitas aparatur pelaksananya di tingkat desa. Dengan kata lain, aparatur desa dan juga masyarakatnya “belum siap” untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang diperkenalkan melalui undang-undang tersebut. Karena itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang cocok bagi aparatur di tingkat desa.
Pendahuluan
Penyusunan Undang-undang No. 32/2004 tentang pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memberikan konsekuensi logis pada berbagai hal, antara lain pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD, Kepala Daerah, Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pemerintahan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan. Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam UU Pemerintahan Daerah No.
32/2004. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraaan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan Perwakilan Desa atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan sumber pembiayaan Desa berasal dari pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
Pengakuan keanekaragaman bentuk Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki asal-usul dan adat istiadat yang sebelumnya diabaikan dalam UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa memungkinkan masyarakat desa untuk lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian akan mewujudkan masyarakat Desa yang otonom atau mandiri, dalam artian tidak lagi memiliki ketergantungan, yang selalu meminta dari Pemerintah yang lebih di atasnya.
Permasalahan yang sering terjadi di lapangan yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa, antara lain tentang Badan Perwakilan Desa dan keuangan Desa. Hal ini terjadi karena dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat sesuatu yang baru, seperti halnya kewenangan Desa yang lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya (UU No.5/1979). Kenyataan ini terlihat dalam kewenangan untuk mengatur dan mengelola desanya lepas dari intervensi pihak Kecamatan, yang selama masa pemberlakuan UU No. 5/ 1979 tentang Pemerintahan Desa kedudukannya berada di bawah wilayah dan otoritas pihak Kecamatan, yang saat ini kedudukannya hanya sebagai institusi konsultatif dan koordinatif.
Selain itu keberadaaan Badan Perwakilan Desa selaku perwujudan lembaga legislatif di Desa juga relatif baru bagi masyarakat Desa yang terbiasa dengan musyawarah dalam lembaga adat maupun lembaga formal yang telah ada sebelumnya baik di masa kolonial maupun sebelum masa reformasi seperti halnya LKMD dan LMD. Formalisasi sebuah lembaga legislasi Desa merupakan hal baru bagi masyarakat Desa karena konsekuensi yang ditanggung adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam memahami proses dan mekanisme sebuah konsep legislasi. Di sisi lain masyarakat memandang bahwa keberadaan BPD hanyalah sebagai penambah masalah desa. Kerinduan akan suasana yang lebih kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat menyebabkan sebagian masyarakat menginginkan untuk mengembalikan Desa pada posisi semula ketika masa pemerintahan kolonial, dimana hak asal-usul dan adat istiadat sangat diakui, kewenangan untuk mengatur sendiri dengan bekerjasama dengan lembaga adatnya dibiarkan berjalan secara mandiri.
Di samping itu keberadaan BPD seharusnya semakin memperketat dan membuat Pemerintah Desa semakin terpacu untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pembangunan di desanya. Selain penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, berbagai permasalahan lain juga muncul, antara lain berkenaan dengan tata cara atau mekanisme pertanggung jawaban kepala desa terhadap BPD, pembuatan peraturan-peraturan desa oleh BPD, pencarian sumber-sumber pendapatan desa dan lain-lainnya yang merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut terdapat permasalahan tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Desa, dimana Desa memiliki kewenangan dalam mencari dan mengupayakan pendapatan asli desanya, yang telah di atur dalam UU No. 32/ 2004 pada bab XI, tentang Desa. Terbatasnya subsidi pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat menuntut Pemerintah Desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membiayai dan mengelola praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desanya. Kemandirian yang diharapkan dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, khususnya masalah sumber-sumber keuangan Desa terutama Pendapatan Asli Desa menjadi sebuah mimpi dan seringkali dipertanyakan karena dalam prakteknya tidak semudah teori yang telah dituangkan dalam UU tentang otonomi daerah tersebut. Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber yang akan membantu lancarnya pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu tuampuan untuk dapat menyelenggarakan pembangunan secara berkesinambungan. Oleh karena itu membutuhkan upaya ekstra keras untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli desa.
Pada dasarnya pengaturan tentang Desa bertujuan unntuk menjadikan Desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan di atasnya. Dengan demikian, diharapkan Desa mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan, tuntutannya lebih terakomodir dan kesejahteraan masyarakat desa terwujud.
Ada beberapa faktor yang berpengaruh untuk mencapai kondisi tersebut di atas, antara lain bentuk desa, kondisi budaya dan sosial, aturan-aturan di dalamnya, serta keterbatasan SDM yang secara kualitas sangat beragam. Asal-usul desa merupakan roh yang akan membawa kemana arah penyelenggaraan pemerintahan Desa akan dilakukan. Selain itu Berbagai asumsi dan hipotesa dijadikan alasan sebagai penyebab penyimpangan tersebut seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas, disertai dengan kondisi kultur dan sosial masyarakat pedesaaan Indonesia yang sangat beragam. Permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di seputar masalah Desa meskipun telah di atur sedemikian rupa melalui sebuah undang-undang yang baru nampaknya belum cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Polemik seputar masalah Desa telah memunculkan pemikiran untuk kembali melihat konsepsi dasar tentang Desa di masa lalu sebagai perbandingan untuk perbaikan di masa sekarang dan masa yang akan datang, serta menyiapkan sumberdaya aparatur desa agar memapu mengelola potensi desa.
Pemerintahan Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan
berada di daerah Kabupaten (Wijaya, 2002:65). Rumusan defenisi Desa secara
lengkap terdapat dalam UU No.22/1999 adalah sebagai berikut:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (UU Otonomi Daerah, 1999:47).
Dengan adanya pengaturan desa dalam bab XI tersebut diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam pasal 206, yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Kewenangan Desa mencakup: keberadaan lembaga perwakilan desa atau badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota maupun Kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa yang selama ini tidak memiliki “ lawan “ atau yang mengontrol jalannya Pemerintah Desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses Pemerintahan di desa. Keberadaan BPD secera otomatis akan mempengaruhi kinerja dari Pemerintahan Desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala Desa juga akan berbeda dari sebelumnya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keuangan Desa ( pasal 212) yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah), kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Beberapa hal yang dimuat dalam keuangan desa ini merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Desa karena selama ini mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari pendapatan asli desa.
Untuk mengetahui, sekaligus membandingkan konsep Pemerintahan Desa yang terbaik dan sesuai untuk masyarakat desa di Indonesia maka perlu mempelajari perkembangan pemerintaan Desa sejak awal. Di bawah ini merupakan uraikan perkembangan pemerintahan desa di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini.
Pemerintahan Desa Masa Kolonial
Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 118 jo Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan).
Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di jawa disebut DESA, di bekas Karesidenan Palembang disebut MARGA, NEGERI di Minangkabau sedangkan di bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut HAMINTE (Wijaya, 2002:23).
Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa/Marga ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa/Marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB STB 1938 No. 490 jo 681 dalam Wijaya, 2002: 25). Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah Indische Staasgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo. 681
Adapun tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian. Dengan demikian Desa/Marga pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Hak ini adalah hak mengatur kekuasaan atas tanah dan perairan di atasnya, termasuk ruang lingkup kekuasaan dari desa/marga tersebut. Adapun materinya adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat hukum yang bersangkutan dan anggota-anggotanya bebas mengerjakan tanah-tanah yang masih belum dibuka membentuk dusun, mengumpulkan kayu, dan hasil-hasil hutan lainnya.
b. Orang luar bukan anggota masyarakat yang bersangkutan hanya boleh mengerjakan tanah seizin masyarakat hukum yang bersangkutan (izin kepala desa/marga).
c. Bukan anggota masyarakat yang bersangkutan, kadang-kadang juga anggota masyarakat hukum, harus membayar untuk penggarapan tanah dalam marga semacam retribusi sewa bumi, sewa tanah, sewa sungai, dsb.
d. Pemerintahan Desa/Marga sedikit banyak ikut campur tangan dalam cara penggarapan tanah tersebut sebagai pelaksanaan fungsi pengawasannya.
e. Pemerintah Desa/Marga bertanggung jawab atas segala kejadian-kejadian dalam wilayah termasuk lingkungan kekuasaannya.
f. Pemerintahan Desa/Marga menjaga agar tanahnya tidak terlepas dari lingkungan kekuasannya untuk seterusnya (Wijaya, 2002: 25-29).

Sedangkan Badan Perwakilan Desa pada masa itu dinamakan Dewan Desa/Marga. Pemerintah Desa/Marga didampingi oleh Dewan Desa/Marga yang berfungsi sebagai lembaga pembuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Dengan demikian sejak masa pemerintahan kolonial, bangsa Indonesia telah mengenal lembaga pembuat peraturan-peraturan di tingkat desa, dimana tugas dan fungsinya secara tidak langsung telah ditumpulkan ketika pemerintahan masa orde baru melalui UU No. 5/1979.
Untuk sumber keuangan atau sumber pendapatan Desa/Marga diperoleh antara lain dari pajak Desa/Marga, sewa lebak lebung, sewa bumi, ijin mendirikan rumah/bangunan, hasil kerikil/pasir, sewa los kalangan, hasil hutan/bea kayu, pelayanan pernikahan, pas membawa hewan kaki empat besar, dan lain-lain. Sumber pendapatan Desa/marga ini dapat dikatakan sebagai pendapatan asli desa/marga, karena tidak didapatkan usur pinjaman ataupun bantuan dari pihak lain. Dengan demikian Desa pada waktu itu telah mandiri dengan sendirinya tanpa ketergantungan dari pemerintahan di atasnya.
Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan
Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa/Marga diatur dalam UUD
1945, Pasal 18 pejelasan II yang berbunyi sebagai berikut:
“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen” seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut” (Wijaya, 2002: 5).
Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam UU No. 19 tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam UU No. 19/1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannnya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu.
Pemerintahan Desa Masa Orde Baru
Selanjutnya Pemerintah Orde Baru mengatur Pemerintahan Desa/Marga melalui UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mengatur Desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan Pemerintahan Desa/Marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan serta adat-istiadat. Dengan demikian, Pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang ini tidak memiliki hak pengaturan di bidang hak ulayat atau hak wilayah.
Istilah Desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak Kecamatan. Dengan demikian masyarakat dan Pemeritnahan Desa tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Ketergantungan dalam bidang pemerintahan, administrasi dan pembangunaan sangat dirasakan ketika UU No. 5/1979 ini dilaksanakan
Adapun tugas, kewenangan, dan ruang lingkup pemerintahan adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa (UU No.5/1979 dalam Wijaya, 2002: 26)
Sedangkan istilah Badan Perwakilan Desa terwakili dalam Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang merupakan lembaga permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat di Desa yg bersangkutan. Tugas dan fungsinya tidak seluas yang dimiliki oleh lembaga BPD yang diatur dalam UU No. 22/1999. Selain itu keanggotaannya juga berpengaruh terhadap efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Hampir setiap tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak dapat dikontrol dan diambil tindakan oleh Lembaga Musyawarah Desa ini, karena yang menjadi ketua atau pimpinan dari LMD ini adalah Kepala Desa sendiri. Dengan demikian pengawasan dari praktek penyelenggaraan dan pembangangunan Desa sangat minim, sehingga memungkinkan Kepala Desa untuk bertindak sewenang-wenang dengan memperkaya diri sendiri atau melakukan penyimpangan lainnya, karena tidak efektifnya lembaga pengontrol.
Kemudian untuk sumber pendapatan Desa diperoleh dari:
a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari: hasil tanah kas desa; hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat; hasil dari gotong-royong masyarakat; dan lain-lain dari hasil usaha desa.
b. Pendapatan yg berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemda, terdiri dari: sumbangan dan bantuan Pemerintah; sumbangan dan bantuan Pemda; sebagain pajak dan retribusi Daerah, yang diberikan kepada Desa.
c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dari beberapa sumber pendapatan Desa tersebut, sumber yang paling besar berasal dari bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah, maka, secara otomatis Pemerintah Desa mulai menggantungkan pembiayaan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunannya melalui dana bantuan dari Pemerintah tersebut. Keberadaan sumber-sumber pendapatan desa ini merupakan awal ketergantungan dari segi pembiayaan, karena sumber-sumber pendapatan asli desa sangat tidak memadai hasilnya, sedangkan sumber-sumber laiinya telah dikenai pajak dan retribusi oleh Pemeritnah yang lebih atas, sedangkan desa hanya menikmati hasil pembagian dari pajak dan retribusi tersebut. Hasilnyapun tidak seberapa besar apabila dibandingkan dengan bantuan yang rutin yang diberikan oleh Pemerintah.
Pemerintahan Desa Masa Reformasi (1999-sekarang)
Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakt dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
Pada bagian pertama bab XI tentang Desa, UU No. 32/2004 memuat tentang pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat desa dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD. Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga. Sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pertimbangan dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa hendaknya memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa dan lain-lain.
Sesuai dengan definisi Desa yang memperhatikan asal-usul desa maka Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yg merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa.
Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksaaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.
Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan tentang Desa ini perlu diperhatikan berbagai permasalahan seperti halnya
a. sumber Pendapatan Asli Desa (keuangan desa);
b. penduduk, keahlian dan ketrampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga-lembaga Desa lainnya selain Pemerintahan Desa seperti halnya Badan Perwakilan Desa (BPD), lembaga musyawarah Desa dan beberapa lembaga adat lainnya;
c. potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata,

industi kerajinan, hutan larangan atau suaka alam, hutan lindung, hutan
industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan
khusus (Wijaya, 2003:73).
Beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk dicermati dalam pelaksanaan di lapangan, karena seringkali ketiga hal tersebut merupakan batu sandungan dalam pelaksanaan otonomisasi desa, sehingga tujuan yang ingin dicapai hanya berjalan di tempat.
Pada bagian kedua memuat tentang Pemerintahan Desa. Dalam pasal-pasal bagian kedua ini menerangkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Istilah Kepala Desa juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Sedangkan Kepala Desa langsung dipilih oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Kemudian Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati. Untuk masa jabatan kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.
Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina perekonomian Desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa khusus untuk mendamaikan perselisihan di masyarakat, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, namun meskipun demikian laporan tersebut harus ditembuskan terlebih dahulu kepada Camat.
Dari pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban Kepala Desa inilah sering muncul permasalahan di lapangan, hal ini dikarenakan Kepala Desa memiliki wewenang yang semula belum ada dan sekarang relatif besar. Selain itu seorang Kepala Desa tidak lagi “bertuan” kepada Camat, sehingga sangat mudah bagi seorang Kepala Desa untuk tidak menghiraukan keberadaan Camat selaku koordinator administrasi di wilayah Kecamatan. Selain itu, konsep pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap BPD sangatlah baru bagi seorang kepala Desa, sehingga seringkali dijumpai bukannya mekanisme pertanggung jawaban yang terjadi melainkan proses saling menjatuhkan antara dua lembaga yaitu BPD dan Kepala Desa. Keberadaan BPD yang juga baru dan didukung dengan sumber daya manusia yang “cukup” mendorong demokratisasi sekaligus ajang euphori bagi sebagian masyarakat yang selama ini merasa kurang puas dengan keberadaan Pemerintah Desa. Oleh karena itu sangat menarik untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Kepala Desa ini sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Dalam kepemimpinannya Kepala Desa berhenti apabila meninggal dunia; mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji; berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru. Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru. Sedangkan pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.
Selain itu pada bagian kedua undang-undang ini juga memuat tentang Kewenangan yang dimiliki oleh desa yaitu, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; kemudian kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan tugas pembantuan (midebewind) dari Pemerintah, Pemerintah propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. Tugas pembantuan seperti yang telah disebutkan tadi haruslah disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Apabila ketentuan ini tidak dimiliki maka Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan ini.
Pada bagian ketiga dari bab ini (XI) memuat tentang Badan Perwakilan Desa yang disebut dengan nama lain untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat.
Adapun fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Sedangkan keanggotaan Badan Perwakilan Desa tersebut dipilih oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Kemudian BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang telah dibuat bersama tersebut tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.
Pada bagian keempat memuat tentang lembaga lain. Setiap desa dapat membentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian pada bagian kelima memuat tentang keuangan desa. Adapun sumber pendapatan desa dapat berasal dari :
a. Pendapatan Asli Desa: -hasil usaha desa; -hasil kekayaan desa; -hasil dar swadaya dan partisipasi; -hasil gotong-royong; -lain-lain pendapatan asli desa yg sah.
b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten: -bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; -bagian dari dana perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah yang

diterima Pemerintah kabupaten.
c. Bantuan dar Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
d. Sumbangan dar pihak ketiga; dan
e. Pinjaman Desa.

Sumber pendapatan desa tersebut, yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sedangkan sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak mapun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.
Selanjutnya sumber pendapatan Desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun, dengan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta penghitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Adapun pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut ditetapkan oleh Bupati, sedangkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Selanjutnya keuangan Desa selain didapat dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, juga dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pada bagian keenam, yaitu bagian terakhir dalam bab XI memuat tentang Kerjasama Antar Desa. Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Kerjasama antar desa yang didalamnya memberi beban kepada masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Untuk lebih memudahkan proses dan kerja antar desa dalam melakukan kerjasama maka dapat dibentuk badan kerjasama Desa. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
Langkah selanjutnya dalam hal pengaturan tentang Desa ditetapkan dalam peraturan Daerah kabupaten masing-masing sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan asal-usul yaitu asal-usul terbentuknya desa yang bersangkutan. Dengan demikian sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.
Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah (penjelasan PP No.76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa):
1. Keanekaragaman Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya
masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2 Partisipasi Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraaan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3 Otonomi Asli Otonomi Asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun hrus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.
4 Demokratisasi Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Pemerintahan Desa/Marga pada masa kolonial, mengisyaratkan adanya ruang lingkup kewenangan dalam arti luas, meliputi kewenangan di bidang perundangan, kewenangan di bidang pemerintahan/pelaksanaan, kewenangan di bidang peradilan dan kewenangan di bidang kepolisian. Namun, kewenangan tersebut tidak dimungkinkan lagi mengingat situasi dan kondisi, sehingga hanya memiliki kewenangan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai pembina adat istiadat setempat.
Sebelum pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang Desa, asal-usul dan adat istiadat Desa telah tercerabut dari asalnya, karena UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa telah menyeragamkan bentuk, kedudukan dan susunannya. Apabila dirunut dari sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia, pengakuan keanekaragaman berdasarkan adat-istiadat dan asal-usul Desa merupakan sebuah keinginan untuk mengembalikan karakteristik Pemerintahan Desa asli yang telah ada sebelumnya.
SDM Sebagai Aset Desa
Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tak mau mendorong SDM ( aparat ) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak di capai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. SDM tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagai mana pandapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai Human Capital yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen moderen. Perbedaan pandangan ini membawa indikasi pada perlakuan atas SDM. Dalam pandangan yang pertama SDM dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau sebagai motor pengarah organisasi.
Seperti halnya aparatur pemerintah yang lainnya, sekarang ini aparat desa tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa mampu bersaing dengan desa lainnya. Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan service provider melainkan sebagai dinamisator dan enterpreneur ( Hadi T dan Purnama L,1996 ). Dengan kata lain aparat desa harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan desa. Menghadapi kondisi yang diinginkan maka profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah desa sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.
Kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern, karena saat ini aparat desa harus mempunyai keterampilan dan pengetahun tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama BPD, mengelola keuangan desa, dll. Tuntutan masyarakat desa akan adanya pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direspon oleh Pemerintah Desa.
Berdasarkan kerangka dasar teori maka dapat dibuat suatu pemetaan tentang pemerintahan desa sebagaimana yang disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1 Pemerintah Desa
No Materi IGOB STB 1938 No. 490 Jo 681 UU No. 5/1979 UU No. 22/1999
1 Istilah Terdapat istilah Marga, Haminte, Negari, sesuai dengan asal usul adat istiadat daerah Desa: Adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilih kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten
2 Dasar Hukum Indische Staasgeling dan IGOB Stb. 1938 No. 490 Jo. 681 UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
3 Bentuk Pemerintahan Bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh masyarakat desa Desa dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD
4 Tugas dan Kewenangan a. Perundangan; b. Pelaksanaan; c. Peradilan dan d. Kepolisian Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merasakan penyelenggaraan dan penanggungjawan utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan -Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa -Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah -Tugas pembantuan dasri pemerintah, pemerintah

ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah Desa propinsi dan atau pemerintah kabupaten
5 Hak Ulayat Hak mengatur kekuasaan atas tanah dan perairan di atasnya, yang termasuk ruang lingkup kekuasaan dari marga tersebut, materinya adalah: 1. Masyarakat hukum yang bersangkutan dan anggota-anggotanya bebas mengerjakan tanah-tanah yang masih belum dibuka membentuk dusun, mengumpulkan kayu ramuan rumah atau hasil-hasil hutan lainnya. 2. Orang luar bukan anggota masyarakat yang bersangkutan hanya boleh mengerjakan tanah seijin masyarakat hukum yang bersangkutan (izin kepala desa/marga) 3. Bukan anggota masyarakat hak. Yang bersangkutan, kadang juga anggota masyarakat hukum, harus membayar untuk penggarapan tanah dalam marga semacam retribusi sewa bumi, sewa tanah, sewa sungai, dsb. 4. Pemerintah desa/marga sedikit banyak ikut campur tangan dalam cara penggarapan tanah tersebut sebagai pelaksanaan fungsi pengawasannya 5. Pemerintah desa/marga bertanggungjawab atas segala kejadian dalam wilayah termasuk lingkungan kekuasaannya 6. Pemerintah desa/marga menjaga agar tanahnya tidak terlepas dari lingkungan kekuasaaannya untuk seterusnya NIHIL Pemerintah kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman industridan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya
6 Perwakilan Desa Dewan Desa/Marga. Pemerintahan Desa/Marga didampingi dewan Desa/Marga yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut Lembaga Masyarakat Desa (LMD) adalah lembaga permusyawaratan/pemufakat an yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga- Badan Perwakilan Desa (BPD), atau disebut dengan nama lain, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan

hukum adat. lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7 Sumber Penghasilan/Pendapat an Sumber pendapatan Desa/Marga antara lain: 1. Pajak; 2. Sewa lebak lebung; 3. Sewa Bumu; 4. Izin mendirikan rumah/bangunan; 5. Hasil krikil/pasir; 6. Sewa los kalangan; 7. Hasil hutan/bea kayu; 8. Pelayanan Kawin; 9. Pas membawa hewan kaki empat besar; 10. dll Sumber pendapatan desa: a. Pendapatan Asli Desa: -Hasil tanah kas desa; -Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat; -Hasil dari gotong royong masyarakat; -lain-lain dari hasil usaha desa. b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemda terdiri dari: -Sumbangan dan bantuan Pemerintah; -Sumbangan dan bantuan Pemda; -Sebagian pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa; -lain-lain pendapatan Sumber pendapatan desa: -Pendapatan Asli Desa: -Hasil Usaha desa; -Hasil kekayaan desa; -Hasil dari swadaya dan partisipasi; -Hasil gotong-royong; -lain-lain pendapatan asli desa yang sah b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten: -Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; -Bagian dari dana perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah kabupaten; -Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah propinsi -Sumbangan dari pihak ketiga -Pinjaman desa

Sumber data: Wijaya, 2002 : 25-29
Perubahan dan Organisasi Belajar
Sejalan dengan perubahan kelembagaan Pemerintah Desa dan paradigma organisasi, konsep pengembangan SDM juga mengalami perubahan. Organisasi di masa depan adalah organisasi belajar ( Learning Organization ) yang memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai / aparat untuk senantiasa belajar dan memecahkan masalah bersama. Yang perlu disiapkan dalam organisasi ini adalah menyiapkan SDM secara terus menerus melalui proses belajar. Dalam organisasai moderen, setiap organisasi diyakini memiliki peran dan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi.
Menurut Peter Sange (1994), dalam bukunya yang terkenal “The Fifth Discipline“, diungkapkan bahwa agar organisasi mampu menyikapi perubahan diperlukan adanyan revitalisasi dan merubah pola pikir dari anggota atau organisasi untuk menguasai 5 disiplin yang di persyaratkan, yaitu:
1. Personal mastery, yaitu kemampuan untuk secara terus menerus dan sabar memperbaiki wawasan agar obyektif dalam melihat realita dengan pemusatan
energi kepada hal-hal yang strategis.
2 System of thinking, yaitu kemampuan untuk memiliki suatu fondasi berpikir yang dinamis untuk realita dan proses interelasinya secara holistik sehingga tidak terjebak pada kemapanan atau melihat permasalahan secara linier dan symptomatis.
3 Mental model, yaitu memiliki suatu framework dan asumsi-asumsi dasar untuk menyikapi realita yang membuatnya mampu untuk bertindak secara tepat.
4 Building shared version, yaitu komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa paksaan.
5 Team learning, yaitu kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif,

generatif dan berkesinambungan. Kelima disiplin tersebut perlu dipadukan secara utuh, dikembangkan dan dihayati oleh setiap anggota organisasi dan diwujudkan dalam prilaku sehari-hari.
Kelima disiplin dari Peter Sange tersebut dapat diinternalisasikan menjadi nilai-nilai personal melalui proses pelatihan kepemimpinan dan proses mentoring untuk transformasi budaya dan pengetahuan dalam rangka revitalisasi dan perbahan pola pikir yang tanggap terhadap perubahan. Proses pembelajaran diawali dengan individual learning untuk memahami potensi diri ( style dan type belajarnya), sehingga mempunyai motivasi yang diwujudkan dalam learning commitment untuk mampu belajar secara team dalam learning organization process untuk kemudian mewujudkan komitmen untuk memperjuangkan visi-misi-nilai bersama di dalam organizational learning. Organisasi tidak bisa belajar , yang belajar adalah orang-orang yang bergabung dalam organisasi. Organisasi sebagai sebuah sistem harus memfasilitasi orang-orang untuk terus menerus belajar dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk satu tujuan yang sama, yaitu mencapai visi organisasi.
Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
Menyimak fenomena perubahan kelembagaan pemerintah desa, membawa konsekuensi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa. Desa diharapkan menjadi suatu wilayah yang otonom, yang mampu mengelola kekayaan wilayahnya bersama daerah saat status desa berubah menjadi kelurahan (lihat Pasal 201 UU No. 32/2004). Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Kepala Desa bersama dengan BPD menetapkan peraturan desa.
Pelatihan (training) sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa perlu segera dilakukan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan Pemerintah Desa dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan aparat desa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur desa perlu diidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang betul-betul sesuai dan yang tidak kalah penting adalah perlunya evaluasi setelah pelatihan tersebut. Agar pelatihan efektif ada 4 faktor yang harus diperhatikan (John Kempton, 2004):
1 Identifying training needs;
2 Formulating how the need will be statifie;
3 Implementing the training;
4 Evaluating training effectiveness.

Berangkat dari paparan diatas tentunya pengembangan sumber daya aparatur diarahkan agar aparat desa mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan untuk mengembangkan wilayah. Perlunya pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparat desa seperti pelatihan bidang keuangan/ pengelolaan anggaran, pelatihan bidang pembuatan peraturan/tata cara membuat peraturan.
Selanjutnya masih dalam kerangka pengembangan aparatur desa maka perlunya pendidikan (education) baik dalam bentuk formal seperti studi di perguruan tinggi atau informal dengan mengikuti kursus agar aparat desa lebih siap melaksanakan tugas yang berbeda dari pekerjaaan yang mereka tangani sebelumnya sehingga sudah menjadi kebutuhan utama bagi aparat desa untuk melanjutkan studi maupun kursus. Dengan demikian pengembangan sumber daya aparatur desa diarahkan untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi serta pengetahuan agar aparat desa dapat menjalin kerjasama dan membuat jaringan dengan pihak lain untuk mengembangkan dan memajukan wilayahnya.
Di samping secara formal aparat desa perlu mengikuti pelatihan dan juga pendidikan (training and education) sebagai upaya pengembangan sumber daya aparatur, dalam aktifitas sehari-hari perlu diupayakan ruang dialog sebagai suatu proses pembelajaran. Dengan adanya dialog tersebut tiap orang atau aparat mempunyai kontribusi dan kesempatan memberikan masukan dan menerima info untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus sebagai kriteria learning organization. Cara dialog dilakukan dalam suatu siklus yang dimulai dengan experiencing (mengamati aktifitas yang dikerjakan), publising (sharing reaksi dan observasi), processing (mendiskusikan pola dan dinamika dari aktivitas), generalizing (mendalami prinsip-prinsip dan mengkaitkan dengan realita di dunia nyata) , dan appliying (merencanakan perilaku lebih efektif dan beraktifitas).
Beberapa persyaratan agar tercipta dialog yang baik antara lain: valid information (jangan ada informasi yang tidak benar semuanya harus transparan), choise (masing-masong bebas untuk memberi penafsiran) , trust (maing-masing pihak harus saling percaya), oppeness (semuanya harus membuka diri terhadap ide anggota lainnya, responsibility (semua harus bertanggung jawab atas komitmen bersama), involvement (semua harus terlibat dan berkontribusi sesuai kemempuannya dalam proses team learning.
Berpijak dari hal tersebut diatas maka antara kepala desa, sekretaris desa serta aparat yang lain harus saling berdialog dan tidak menyimpan informasi agar masing-masing pihak dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama.
Lebih lanjut dewasa ini desa tidak boleh lagi hanya mengandalkan aset desa .seperti tanah dan kekayaan lain untuk memajukan masyarakat desa tapi yang lebih utama adalah memberdayakan aparat desa sebagai human capital yang akan mengelola desa bersama BPD serta masyarakat desa yang bersangkutan. Kemampuan aparat desa dalam mengelola sumber-sumber desa merupakan hal yang harus diutamakan agar desa betul-betul mampu mandiri sesuai dengan harapan menjadi desa otonom.
Penutup
Di antara beberapa perubahan kelembagaan yang substansial sebagai akibat diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004, adalah: pertama, diperkenalkannya nilai dan praktek demokrasi melalui pemebntukan lembaga baru disebut Badan Perwakilan Desa. Lembaga baru ini dalam manifestasinya merupakan penjelmaan dari DPRD di tingkat desa, yang memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan. Kedua, semakin meluasnya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa untuk mengelola segenap aset desa yang dimilikinya tanpa harus meminta persetujuan dari pemerintah di atasnya (Kecamatan) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sebelumnya (UU No. 5/1979). Ketiga, penerapan akuntabilitas kinerja di tingkat desa melalui penciptaan mekanisme pertanggung jawaban Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
Perubahan kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak positif dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, tetapi juga memunculkan efek negatif dalam hubungan antar-lembaga di desa dan bahkan terhadap masyarakat secara umum. Dampak positif yang diperoleh, antara lain: (1) diperolehnya kembali hak-hak desa melalui “pengakuan” tentang adanya kekayaan desa; (2) otonomi dalam pengelolaan anggaran desa termasuk dalam mencari sumber-sumbernya; dan (3) pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan efek negatif yang paling menonjol adalah: (1) konflik yang muncul dalam hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang cenderung saling menjatuhkan, dan bukan sebagai mitra kerja yang berkolaborasi dalam pembangunan desa; (2) kewenangan yang relatif besar yang dimiliki Kepala Desa telah memunculkan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan tersebut sehingga merugikan masyarakat desa secara keseluruhan.
Salah satu sebab utama tidak maksimalnya pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan/atau minimnya jumlah SDM berkualitas di tingkat desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi baru sebagai akibat implementasi undang-undang tersebut. Di samping itu, tingkat pemahaman aparatur desa dan anggota BPD dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat desa juga menjadi penyebab munculnya berbagai konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa.
Karena itu dalam tulisan ini, pengembangan kualitas SDM di tingkat desa merupakan tantangan dan sekaligus ancaman bagi penerapan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa. Diperlukan suatu pendidikan dan pelatihan yang cocok untuk pengembangan kapasitas aparatur desa dan juga anggota badan legislasi sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tuntutan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Davidson, Jeff, 2005. The Complete Ideal’s Guides:Change Management. Jakarta:Prenada.
Hagul, Peter. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Rajawali Press. Jakarta
Ismawan, Indra,. 2005. Learning Organization: Membangun Paradigma Baru Organisasi. Jakarta:Cakrawala.
Kansil, C., S., T., dan S.,T., Kansil, Cristine. Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 (Kitab 1). PT Pradnya Paramitha. Jakarta.
Kempton, John, 1995. Human Resource Management and Development:Current Issues and Themes. London:Macmillan Press Ltd.
Marquardt, Michael., Reynolds, Angus. 1994. The Global Learning Organization. New York:Irwin.
PP No. 76/2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Diperbanyak oleh Biro Pemerintahan, Sekretariat Daerah propinsi Jawa Timur.
Purnama L., Hadi. 1996. Beberapa penelitian Dalam Upaya Peningkatan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Aparatur Negara,Tinjauan Aspek Kelembagaan Ketatalaksanaan,Suberdaya Mnusia dan Mekanisme Pengawasan Aparatur. Forum Komunikasi Pascasarjana Pemda Kalbar dan Biro Humas Pemda, Kalbar.
Senge,Peter M. 1996. Disiplin Kelima. Jakarta:Binarupa Aksara.
Sihombing, Sally Marisa., Widhyharto, Derajat. 2004. “Pengembangan Pegawai Untuk Birokrasi Yang Good Governance:. Editor Sulistyani, Ambar Teguh. Memahami Good Governance:Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia”. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik,. Yogyakarta:YPAPI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Usahawan. Nomor 02 tahun XXXIII, Pebruari 2004 UU No. 5/1979 Tentang Pemerintahan Desa
UU No. 22/1999 Tentang Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
Wijaya, HAW. 2002. Pemerintahan Desa/ Marga: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.





NEW PUBLIC SERVICE DAN PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF

22 03 2008

NEW PUBLIC SERVICE DAN PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF
M.R. Khairul Muluk
Staf Pengajar Administrasi Publik Universitas BrawijayaKandidat Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia
Sistem administrasi publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal tiga tingkatan pemerintahan, yakni pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Secara resmi tidak terdapat tingkatan pemerintahan di luar hal tersebut. Dengan demikian, semua urusan pemerintahan dibagi habis dalam tiga tingkatan pemerintahan tersebut. Namun demikian masih terdapat satu jenis pemerintahan lain yang memperoleh tempat khusus baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kajian administrasi publik. Jenis pemerintahan tersebut adalah pemerintahan lokal yang dimanifestasikan baik dalam bentuk pemerintahan kelurahan maupun desa. Penyelenggaraan administrasi publik di berbagai tingkatan pemerintahan ini pada dasarnya tidak terlepas dari perkembangan pemikiran administrasi publik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas perkembangan pemikiran mutakhir tentang administrasi publik dan berusaha meletakkannya dalam jenis pemerintahan sub-regional yang cukup strategis, yakni pemerintahan lokal.
Kajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritisi dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik.1 Perspektif tersebut adalah old public administration, new public management, dan new public service.2 Perspektif
1 Janet Vinzant Denhardt and Robert B. Denhardt. The New Public Service: Serving, Not Steering. (New York: M.E. Sharpe, 2004).
2 Senada dengan pembagian tiga perspektif dalam administrasi publik ini, Tony Bovaird dan Elke Loffler (2003) juga mengemukakan pandangan yang sangat mirip. Kedua penulis tersebut menyimpulkan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam administrasi publik, yakni public administration, public management, dan public governance. Tiga pendekatan ini mirip dengan tiga perspektif yang dijelaskan oleh Denhardt & Denhardt, namun dengan istilah yang berbeda. Baik Bovaird & Loffler dan Denhardt & Denhardt mengemukakan adanya pendekatan baru administrasi publik sebagai
pertama yang merupakan perspektif klasik berkembang sejak tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul “the study of administration”. Terdapat dua gagasan utama dalam perspektif ini. Gagasan pertama menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Administrasi publik tidak secara aktif dan ekstensif terlibat dalam pembentukan kebijakan karena tugas utamanya adalah implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi publik menampilkan netralitas dan profesionalitas. Administrasi publik diawasi oleh dan bertanggung jawab kepada pejabat politik yang dipilih.3
Gagasan kedua menyangkut nilai yang dikedepankan oleh perspektif ini, bahwa administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Efisiensi ini dapat dicapai melalui struktur organisasi yang terpadu dan bersifat hierarkis. Gagasan ini terus berkembang melalui para pakar seperti Frederick Winslow Taylor (1923) dengan “scientific management”, Leonard D. White (1926) dan
W.F. Willoughby (1927) yang mengembangkan struktur organisasi yang sangat efisien, dan Gullick & Urwick (1937) yang sangat terkenal dengan akronimnya POSDCORB.4
Dengan mengacu pada dua gagasan utama tersebut, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Perspektif ini berpandangan bahwa organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai suatu sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Perspektif ini berpandangan pula bahwa peran utama administrator publik dibatasi dengan tegas dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran.5
Selama masa berlakunya perspektif old public administration ini, terdapat dua pandangan utama yang lainnya yang berada dalam arus besar tersebut. Pertama adalah pandangan Herbert A. Simon yang tertuang dalam karya klasiknya (1957) “administrative behavior”. Simon mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak sekedar berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan berbagai standar lainnya. Konsep utama yang ditampilkan oleh Simon adalah rasionalitas. Manusia pada dasarnya
kelanjutan dari pendekatan public management. Pendekatan baru tersebut adalah new public service
menurut Denhardt & Denhardt atau public governance menurut Bovaird & Loffler. 3 Denhardt & Denhardt, op.cit., pp. 5-7. 4 Ibid., pp. 7-8. 5 Ibid., pp. 11-12.
dibatasi oleh derajat rasionalitas tertentu yang dapat dicapainya dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga untuk mempertipis batas tersebut manusia bergabung dengan yang lainnya guna mengatasi segala persoalannya secara efektif. Meski nilai utama yang hendak dijadikan dasar bertindak manusia adalah rasionalitasnya, namun Simon mengungkapkan bahwa dalam organisasi manusia yang rasional adalah yang menerima tujuan organisasi sebagai nilai dasar bagi pengambilan keputusannya. Dengan demikian orang akan berusaha mencapai tujuan organisasi dengan cara yang rasional dan menjamin perilaku manusia untuk mengikuti langkah yang paling efisien bagi organisasi. Dengan pandangan ini akhirnya posisi rasionalitas dipersamakan dengan efisiensi. Hal ini tampak dalam pandangan Denhardt & Denhardt bahwa “for what Simon called ‘administrative man,’ the most rational behavior is that which moves an organization efficiently toward its objective.”6
Pandangan berbeda kedua dalam perspektif old public administration adalah public choice (pilihan publik). Pandangan ini merupakan penafsiran baru atas perilaku administrasinya Simon, dan yang lebih dekat dengan pandangan economic man. Teori pilihan publik ini didasarkan pada tiga asumsi kunci.7 Pertama, teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan perorangan adalah orang yang rasional, mementingkan dirinya sendiri, dan berusaha memaksimalkan manfaat yang diperolehnya. Dengan demikian, seseorang senantiasa berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Kedua, teori ini memusatkan perhatian pada public goods (komoditas publik) sebagai output dari badan-badan publik. Ketiga, teori ini didasarkan pada asumsi bahwa situasi keputusan yang berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilihan. Dengan alasan ini, teori pilihan publik berupaya menstrukturasi proses pembuatan keputusan sehingga dapat mempengaruhi pilihan-pilihan manusia. Hal ini merupakan kunci beroperasinya badan-badan publik. Teori pilihan publik inilah yang merupakan jembatan penghubung antara old public administration dengan new public management.
Perspektif administrasi publik kedua, new public management, berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual bagi perspektif ini berasal dari public policy schools (aliran kebijakan publik) dan managerialism movement. Aliran
6 Ibid. p. 9. 7 Ibid, pp. 10-11.
kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam ilmu ekonomi, sehingga analis kebijakan dan para ahli yang menggeluti evaluasi kebijakan terlatih dengan konsep market economics, costs and benefit, dan rational models of choice. Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya pada implementasi kebijakan, yang selanjutnya mereka sebut sebagai public management. Penggunaan istilah yang berbeda ini dilakukan untuk membedakannya dari public administration dengan mengabaikan fakta bahwa keduanya memiliki perhatian yang sama, yakni implementasi kebijakan publik. Denhardt & Denhardt mengakui bahwa public administration merupakan sinonim dengan public management, namun jika antara keduanya ada yang membedakan maka istilah public management cenderung bias pada interpretasi ekonomi terhadap perilaku manajerial sementara istilah public administration cenderung dipergunakan dalam ilmu politik, sosiologi, atau analisis organisasi.8
Dukungan intelektual dari managerialism movement berakar dari pandangan bahwa keberhasilan sektor bisnis dan publik bergantung pada kualitas dan profesionalisme para manajernya. Kemajuan dapat dicapai melalui produktivitas yang lebih besar, dan produktivitas ini dapat ditingkatkan melalui disiplin yang ditegakkan oleh para manajer yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Untuk memainkan peran penting ini, para manajer harus diberi “the freedom to manage” dan bahkan “the right to manage.”9
Secara praktek, gerakan manajerialis memperoleh pengaruh besar dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara maju, seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di Inggris, reformasi administrasi publik dijalankan sejak masa PM Margaret Thatcher. Dukungan intelektual dalam gerakan ini di Inggris tampak dari karya Emmanual Savas10 dengan “Privatization”nya, Normann Flynn 11dengan “Public Sector Management”nya. Di Amerika Serikat, gerakan ini memperoleh popularitas besar berkat karya terkenal David Osborne dan Ted Gaebler, Reinventing Government.12 Gerakan ini menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi inspirasi utama di banyak negara dalam
8 Ibid., p. 20. 9 Ibid., pp. 21-22.
10 Emanuel S. Savas. 2000. Privatization and Public-Private Partnerships. (New York : Chatam House
Publishers). 11 Norman Flynn. 1990. Public Sector Management. (Brighton: Wheatsheaf). David Osborne and Ted Gaebler. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. (New York : A William Patrick Book, 1992).
mereformasi administrasi publik baik dengan melakukan privatisasi gaya Inggris atau dengan gerakan mewirausahakan birokrasi gaya Amerika Serikat.
Perspektif ini menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Peran manajer publik berubah karena ditantang untuk selalu menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam mencapai tujuan, atau menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan oleh pemerintah. Manajer publik didesak untuk “mengarahkan bukannya mengayuh,” yang bermakna bahwa beban pelayanan publik tidak dijalankan sendiri tetapi sebisa mungkin didorong untuk dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme pasar. Dengan demikian manajer publik memusatkan perhatian pada akuntabilitas kepada pelanggan dan kinerja tinggi, restrukturisasi badan-badan publik, mendefinisi ulang misi organisasi, menyederhanakan proses administrasi, dan mendesentralisasi pembuatan keputusan.
Gambaran yang lebih utuh tentang perspektif new public management ini dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam sepuluh prinsip “reinventing government” karya Osborne & Gaebler. Prinsip-prinsip tersebut adalah: catalytic government: steering rather than rowing, community-owned government: empowering rather than serving, competitive government: injecting competition into service delivery, mission-driven government: transforming rule-driven organizations, results-oriented government: funding outcomes not inputs, customer-driven government: meeting the needs of the customer not the bureaucracy, entreprising government: earning rather than spending, anticipatory government: prevention rather than cure, decentralized government: from hierarchy to participation and team work, market-oriented government: leveraging change through the market.13
PERSPEKTIF BARU ADMINISTRASI PUBLIK
Perspektif new public management memperoleh kritik keras dari banyak pakar seperti Wamsley & Wolf (1996), Box (1998), King & Stivers (1998), Bovaird & Loffler (2003), dan Denhardt & Denhardt (2003). Mereka memandang bahwa perspektif ini, seperti halnya perspektif old public administration, tidak hanya membawa teknik administrasi baru namun juga seperangkat nilai tertentu. Masalahnya terletak pada nilai-
13 Ibid.
nilai yang dikedepankan tersebut seperti efisiensi, rasionalitas, produktivitas dan bisnis karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi. Jika pemerintahan dijalankan seperti halnya bisnis dan pemerintah berperan mengarahkan tujuan pelayanan publik maka pertanyaannya adalah siapakah sebenarnya pemilik dari kepentingan publik dan pelayanan publik? Atas dasar pemikiran tersebut Denhardt & Denhardt memberikan kritik terhadap perspektif new public management sebagaimana yang tertuang dalam kalimat “in our rush to steer, perhaps we are forgetting who owns the boat.”14
Menurut Denhardt & Denhardt, karena pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai new public service. Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih pada bagaiamana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Pada intinya, perspektif baru ini merupakan “a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance, and civic engagement at the center.”15
Perspektif new public service mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (self interest) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama.16
Perspektif new public service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat.
14 Denhardt & Denhardt, op.cit., p. 23.
15 Ibid., p. 24.
16 Denhardt & Denhardt, op.cit., p. 170.
Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.17
Secara ringkas, perspektif new public service dapat dilihat dari beberapa prinsip yang dilontarkan oleh Denhardt & Denhardt.18 Prinsip-prinsip tersebut adalah: Pertama adalah serve citizens, not customers. Karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justeru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara. Kedua, seek the public interest. Administartor publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Ketiga, value citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri. Keempat, think strategically, act democratically. Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Kelima, recognize that accountability is not simple. Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu, abdi masyarakat juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Keenam, serve rather than steer. Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama dalam membantu warga negara mengemukakan kepentingan bersama dan memenuhinya daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru. Ketujuh, value people, not
17 Ibid.
18 ibid., pp. 42-43.
just productivity. Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang.
Munculnya perspektif new public service ini didukung oleh beberapa tulisan lain yang berkembang beberapa tahun sebelumnya sebagai reaksi terhadap dominasi perspektif new public management di berbagai belahan dunia. Pertama, Wamsley & Wolf (1996) melakukan kritik keras atas reinventing government dengan menyunting buku berjudul “refounding democratic public administration.” Wamsley & Wolf mengumpulkan banyak tulisan yang melukiskan betapa pentingnya melibatkan masyarakat dalam administrasi publik dalam posisi sebagai warga negara bukan sekedar sebagai pelanggan. Buku tersebut menekankan betapa pentingnya democratic government yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik.19 Tulisan Little dalam buku tersebut yang berjudul “thinking government: bringing democratic awareness to public administration” menjelaskan konsepsi democratic public administration dengan memaparkan konsekuensi tiga substansi demokrasi. Government of the people berarti pemerintahan masyarakat akan membawa legitimasi bagi administrasi publik. Government by the people berarti menjamin adanya representasi administrator publik dan akuntabilitas administrasi publik terhadap masyarakat. Government for the people berarti bahwa administrasi publik akan benar-benar menjalankan kepentingan publik, bukan kepentingan birokrasi.20
Tulisan lainnya dipersembahkan oleh King & Stivers (1998) dengan judul ‘government is us: public administration in an anti-government era.” Gagasan yang diusung ke dua penulis tersebut adalah seyogyanya administrasi publik memandang warga negara sebagai warga negara bukan sekedar sebagai pelanggan karena pemerintahan itu adalah milik masyarakat. Untuk itu, tema utama buku tersebut tertuang dalam ungkapan “Government is Us is a democratic public administration that involves active citizenship and active administration.”21 Yang dimaksud dengan active administration adalah tidak sekedar meningkatkan kekuasaan administrasi tetapi memperkuat kerja kolaboratif dengan warga negara. Untuk itu, administrator publik seharusnya berbagi kuasa dengan
Gary L. Wamsley,. and James F. Wolf (ed.) Refounding democratic public administration: modern
paradoxes, postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996). 20 John H. Little. “Thinking government: bringing democratic awareness to public administration” in Gary L.
Wamsley,. and James F. Wolf (ed.) Refounding democratic public administration: modern paradoxes,
postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996), Pp. 327-350. 21 Cheryl Simrell King and Camilla Stivers. Government is us: public administration in an anti-government
era. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998). P. 195.
masyarakat dan mengurangi kendali terhadap masyarakat serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat melalui kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat. Pemerintahan masyarakat ini merupakan partisipasi integratif antara masyarakat aktif dengan administrator aktif untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan sasaran bersama.
PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF
Perspektif new public service juga memperoleh dukungan intelektual dari karya Box (1998) yang berjudul “citizen governance”. Karya ini sekaligus juga menjelaskan bahwa gagasan dari perspektif ini juga telah merambah administrasi publik pada tingkatan pemerintahan daerah. Box menyarankan bahwa pemerintahan daerah seyogyanya direstrukturisasi sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses kepemerintahan. Box mengungkapkan bahwa terdapat empat prinsip yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa demokratisasi administrasi publik perlu dilakukan pada tingkatan pemerintahan daerah.22
Pertama adalah the scale principle yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan pemerintah pusat dan terdapat beberapa fungsi lain yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan pemerintahan daerah. Jika penyelenggaraan suatu fungsi ingin melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar maka sebaiknya diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah karena lebih memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dan efektif.
Kedua adalah the democracy principle yang menjelaskan bahwa pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan masyarakat. Prinsip menekankan perlunya pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan secara terbuka dan bebas. Partisipasi masyarakat merupakan kunci penyelenggaraan prinsip ini.
Ketiga adalah the accountability principle yang menjelaskan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas publik berarti pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan. Untuk mencapai akuntabilitas publik dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan bersama dengan para wakilnya dan administrator publik. Akuntabilitas publik menuntut adanya
Richard C. Box. Citizen governance: Leading American communities into the 21st century. (Thousand Oaks: Sage Publications. 1998), p. 163.
keterkaitan langsung warga masyarakat dengan penyusunan dan pelaksanaan program-program publik.
Keempat adalah the rationality principle yang menjelaskan bahwa proses partisipasi publik dalam pemerintahan daerah haruslah ditanggapi secara rasional. Pengertian rasional dalam hal ini lebih mengacu pada kesadaran dan pengakuan bahwa proses partisipasi membutuhkan waktu yang memadai, pemikiran yang cermat, kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya, perlunya mendengar beragam pendapat yang muncul serta penghargaan atas perbedaan pendapat.23
Berdasarkan seluruh uraian di atas, perspektif new public service membawa angin perubahan dalam administrasi publik. Perubahan ini pada dasarnya menyangkut perubahan dalam cara memandang masyarakat dalam proses pemerintahan, perubahan dalam memandang apa yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, perubahan dalam cara bagaimana kepentingan tersebut diselenggarakan, dan perubahan dalam bagaimana administrator publik menjalankan tugas memenuhi kepentingan publik. Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi administrator publik sekaligus sebagai fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perspektif ini juga mengakui bahkan menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pemerintahan, termasuk daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perspektif new public service, yang merupakan perspektif baru dalam administrasi publik.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatoris pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Norton menjelaskan bahwa ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam praktek pemerintahan daerah di seluruh dunia. Pertama adalah referenda yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap isu-isu vital di daerah tersebut. Kedua adalah konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai kebutuhan dan tuntutan lokal. Ketiga adalah penempatan pejabat lokal yang diisi berdasarkan prosedur pemilihan (elected member) sebagai bentuk pemerintahan perwakilan sehingga para pejabat memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada masyarakat. Keempat adalah melakukan
23 Ibid., pp. 20-21.
desentralisasi kepada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil dalam lingkup daerah itu sendiri. Bentuk yang keempat ini seringkali disebut dengan decentralization within cities.24
Desentralisasi dalam bentuk partisipasi yang keempat tersebut dapat diterjemahkan secara luas sehingga meliputi desentralisasi secara politis, administratif, fungsional, maupun ekonomis. Desentralisasi secara ekonomis berarti terjadi pembentukan badan usaha milik daerah atau penyerahan sebagaian fungsi pemerintah daerah kepada usaha swasta. Desentralisasi secara fungsional berarti pembentukan lembaga fungsional untuk menjalan urusan tertentu dari pemerintah daerah. Dalam kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia, decentralization within cities diterjemahkan secara langsung dalam dua pengertian yakni desentralisasi secara administratif dan politik.
Desentralisasi secara administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk pemerintahan kelurahan. Pemerintahan kelurahan pada dasarnya dipilih dan dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki corak perkotaan. Nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan adalah efisiensi struktural sehingga kebutuhan masyarakat perkotaan yang lebih bersifat majemuk, dinamis, individualistis lebih terpenuhi. Aparat pemerintah kelurahan seluruhnya diisi berdasarkan prosedur pengangkatan (selected officer) sehingga merupakan pejabat birokrasi dengan jalur karir yang terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya. Secara umum, karena merupakan bagian integral dari pemerintah daerah maka akuntabilitas pemerintah kelurahan lebih kuat pada pemerintah daerah dibandingkan kepada masyarakat.
Desentralisasi secara politis dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyerahkan sebahagian urusan dan dana yang ada kepada pemerintah desa. Pemerintahan desa dipilih dan dibentuk dengan dasar melestarikan nilai-nilai tradisional yang sudah berkembang dalam corak masyarakat pedesaan. Corak masyarakat demikian bercirikan adanya iklim paguyuban, cenderung statis, dan cenderung homogen. Nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam pemerintahan desa adalah partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintah desa diisi berdasarkan prosedur pemilihan (elected officer). Dengan demikian, masyarakat sejak awal telah terlibat secara langsung dalam menentukan pejabat pemerintahan desa. Pamong desa ini tidak memiliki jalur karir birokrasi yang terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya. Karena dipilih oleh
24 Alan Norton. International handbook of local and regional government: a comparative analysis of advanced democracies. (Cheltenham: Edwar Elgar, 1994).
masyarakat dan pengambilan keputusan desa dilangsungkan secara musyawarah maka akuntabilitas publik dari pemerintah desa kepada masyarakat lebih besar dibandingkan dengan akuntabilitas publik pemerintah kelurahan kepada mayarakat.
Berdasarkan karakteristik pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan di atas maka unit pemerintahan ini merupakan laboratorium yang tepat untuk menjalankan perspektif new public service. Posisi penting desa sebagai pengejawantahan pemerintahan lokal dalam demokratisasi administrasi publik didukung pula oleh Diana Conyers yang mengatakan bahwa tingkatan yang lebih tepat bagi partisipasi ideal adalah pada level komunitas desa. Pendapat ini dilatari alasan bahwa partisipasi membutuhkan batasan-batasan masyarakat dan keterjangkauan masyarakat terhadap proses partisipasi. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak mudah menentukan batas-batas masyarakat dan bahwa tidak satupun komunitas yang sifatnya sederhana dan merupakan kesatuan yang homogen maka partisipasi masyarakat akan dapat berlangsung ideal justeru pada tingkatan pemerintahan desa.25
Dukungan penerapan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pada level desa juga dikemukakan oleh Timothy D. Sisk, dkk. Ada tiga pertimbangan mendasar mengapa hal ini terjadi. Pertama, penerapan secara lebih nyata subsidiarity principle, yakni prinsip yang menyatakan bahwa keputusan seharusnya dibuat pada level yang paling dekat dengan rakyat sepanjang ia masih layak dan tidak memerlukan koordinasi regional dan nasional. Kedua, pengutamaan capaian partisipasi yang efektif yang diyakini sebagai situasi partisipasi ketika warga memiliki peluang yang sama dan memadai untuk mengungkapkan keinginan mereka, mengajukan pertanyaan tentang agenda tertentu, dan mengartikulasikan alasan untuk mengesahkan suatu kebijakan. Ketiga, penguatan sistem demokrasi pada aras lokal merupakan basis utama bagi penguatan sistem demokrasi pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sehingga sistem demokrasi suatu negara akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.26
Dengan mengacu pada pendapat Box, Conyers, dan Sisk, dkk. Maka dapat dimengerti mengapa perspektif new public service mestinya dapat diterapkan secara lebih efektif pada pemerintahan desa dibandingkan tingkatan pemerintahan lainnya. Peluang
25 Diana Conyers. Perencanaan sosial di dunia ketiga: suatu pengantar. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992)
26 Timothy D. Sisk, et.al. Democracy at the local level: the International IDEA Handbook on participation,
conflict management, and governance. (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, 2001).
pemerintahan desa secara partisipatif di Indonesia telah terbuka lebar seiring terjadinya perubahan pengaturan pemerintahan desa dari UU No. 5 tahun 1979 menjadi UU No. 22 tahun 1999. Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan desa dalam UU era reformasi tersebut adalah pengakuan atas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai perwujduan demokrasi dalam pemerintahan desa maka dibentuklah di setiap desa sebuah Badan Perwakilan Desa atau sebutan lainnya yang sesuai dengan budaya setempat. Fungsi yang diemban lembaga ini adalah legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Melalui UU ini pula demokratisasi pemerintahan desa berjalan sesuai dengan budaya asli setempat. Namun demikian, sebenarnya terdapat keraguan tentang apakah budaya setempat sebagaimana diinginkan masih ada dan bertahan hidup setelah 20 tahun terjadi perubahan melalui UU No. 5 tahun 1979. Hal ini tentu memerlukan pengkajian secara seksama.
Penelitian yang dilakukan oleh Desna Aromatica tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dan Andreas Bernath Sekolengo tentang Perbandingan antara BPD dan Mosalaki di Nusa Tenggara Timur menarik untuk disimak. Temuan dari dua kajian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa pasca berlakunya UU 22 tahun 1999 memang menunjukkan adanya pertanda kemajuan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berbasis pada budaya lokal. Namun hal lain yang perlu dicermati sebagai hasil dari temuan tersebut adalah budaya patrimonial di masyarakat yang diteliti juga masih sangat kuat. Ketaatan masyarakat pada elit lokal sedemikian kuatnya sehingga pemerintahan bersifat elitis karena penyelenggara pemerintahan desa adalah elit lokal tradisional. Meski hal ini dapat diterima secara umum oleh masyarakat namun muncul pertanda non-demokratis seperti tertutupnya peluang masyarakat pendatang sebagai pamong desa dan penentuan pemimpin desa berdasarkan garis keturunan. Ini berarti menunjukkan bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat publik. Kondisi ini tentu perlu dicermati di masa mendatang karena dapat mempengaruhi corak pemerintahan desa di Indonesia.
Kini UU No. 22 tahun 1999 telah diperbaharui menjadi UU No. 32 tahun 2004. Banyak pihak mengkritik kebijakan baru sebagai telah mengurangi otonomi desa dan memperkuat posisi Negara terhadap desa.27 Pada dasarnya penyelenggaraan urusan desa
27 Abdur Rozaki, dkk. Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa. (Yogyakarta: IRE, 2005).
tidak mengalami perubahan namun secara kelembagaan terdapat perubahan yang cukup berarti. Badan Perwakilan Desa kini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan nomenklatur ini didasarkan pada pertimbangan untuk mengoptimalkan proses pembuatan keputusan bersama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan kondisi check and balance antara Kepala Desa dan BPD. Dalam peraturan baru ini, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD namun secara substansial lebih bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah. Ini berarti hubungan desa dengan pemerintahan supra desa dalam UU No. 32 tahun 2004 lebih kuat dibandingkan UU No. 22 tahun 1999.
Terlepas dari polemik yang ada dalam penerapan UU No. 32 tahun 2004 dan sejumlah masalah yang masih tersisa, secara mendasar kini pemerintahan desa dianggap jauh lebih demokratis dibandingkan pengaturan dalam UU No. 5 tahun 1979 karena adanya pengakuan terhadap keanekaragaman, partisipasi masyarakat, otonomi asli dan demokratisasi. Kondisi ini sebenarnya merupakan landasan yang kuat bagi penerapan perspektif baru administrasi publik, new public service. Karena partisipasi masyarakat yang ideal lebih dapat terlaksana pada komunitas yang lebih kecil maka sesuai dengan subsidiarity principle perspektif baru administrasi publik akan terlaksana dengan lebih baik pada pemerintahan desa. Jika penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara partisipatif maka partisipasi masyarakat dalam tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dapat diharapkan dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA
Aromatica, D. “Perubahan pemerintahan desa menjadi pemerintahan nagari dalam rangka otonomi daerah: suatu studi pada Pemerintah Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat.” Skripsi tidak dipublikasikan pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Malang: 2004.
Bovaird, T. & Loffler, E. (ed.). Public Management and Governance. (London: Routledge, 2003).
Box, R.C. Citizen governance: Leading American communities into the 21st century. (Thousand Oaks: Sage Publications. 1998)
Conyers, D. Perencanaan sosial di dunia ketiga: suatu pengantar. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992)
Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. The New Public Service: Serving, Not Steering. (New York: M.E. Sharpe, 2004).
Flynn, N. Public Sector Management. (Brighton: Wheatsheaf, 1990).
King, C.S. & Stivers, C. Government is us: public administration in an anti-government era. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998).
Little, J.H. “Thinking government: bringing democratic awareness to public administration” in Gary L. Wamsley,. and James F. Wolf (ed.) Refounding democratic public administration: modern paradoxes, postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996).
Norton, A. International handbook of local and regional government: a comparative analysis of advanced democracies. (Cheltenham: Edwar Elgar, 1994)
Osborne, D. & Gaebler, T. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. (New York : A William Patrick Book, 1992).
Rozaki, A. dkk. Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa. (Yogyakarta: IRE, 2005).
Savas, E.S. Privatization and Public-Private Partnerships. (New York : Chatam House Publishers, 2000).
Sekolengo, A.B. “Fungsi BPD dan Lembaga Adat (Mosalaki) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: suatu studi di Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur.” Skripsi tidak dipublikasikan pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Malang: 2004.
Sisk, T.D., et.al. Democracy at the local level: the International IDEA Handbook on participation, conflict management, and governance. (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2001).
Wamsley, G.L. & Wolf, J.F. (ed.) Refounding democratic public administration: modern paradoxes, postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996).





PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI

22 03 2008

PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI
Oleh: Nasikun
“The challenge to journalistic rights and responsibilities is whether they are capable of being the platform to affirm positive social values. Public and political processes will interact in unpredictable ways, but journalism must be a beacon for the seekers of reform” (Wimar Witoelar, 1997: 160).
1. Pengantar.
Ada dua cara untuk melakukan fungsi penerangan atau jurnalisme yang efektif bagi pembangunan dan perubahan sosial. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara “menipu” publik atau masyarakat dengan menyediakan dan memberikan informasi-informasi yang subyektif, sepihak, tidak adil, dan tidak benar. Itulah cara yang pernah dituduhkan publik atau masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah (baca: Departemen Penerangan Republik Indonesia) sepanjang era pemerintahan Orde Baru, ketika pohon beringin itu masih berdiri kokoh. Yang kedua dapat dilakukan dengan cara memberdayakan publik atau masyarakat melalui penyediaan dan pemberian informasi-informasi yang obyektif, seimbang, adil, dan benar. Itulah yang diharapkan oleh publik atau masyarakat harus dilakukan oleh Lembaga Informasi Nasional (LIN) yang dibentuk untuk menggantikan peran Departemen Penerangan Republik Indonesia di era reformasi, sesudah pohon beringin itu tumbang. Untuk memahami bagaimana cara yang kedua akan menjadikan LIN sebagai instrumen perubahan dan reformasi, kita hanya perlu memahami notasi berikut ini: bahwa memberikan informasi sama artinya dengan memberikan pengetahuan, dan memberikan pengetahuan sama maknanya dengan memberikan kekuasaan. Tidak pelak lagi, itulah peran yang harus diwujudkan oleh LIN di masa mendatang jikalau ia benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai agen perubahan dan reformasi. Menggunakan kembali cara-cara yang selama ini dilakukan oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia sebaliknya hanya akan mengulang kembali sejarah
*). Ditulis kembali dengan perbaikan dan penyesuaian dari makalah yang pernah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah IV Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan Republik Indonesia di Yogayakarta, 26-30 Juli 1999.
hitam fungsi penerangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Melakukan jurnalisme seperti yang dilakukan oleh pendahulunya hanya akan membuat LIN kehilangan maknanya di era reformasi sebagai institusi negara (baca: pemerintah) yang memperoleh mandat untuk memberikan pelayanan informasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Akan tetapi bagaimana kita harus menjelaskan mengapa di era pemerintahan Orde Baru Departemen Penerangan Republik Indonesia harus melakukan jurnalisme yang subyektif, sepihak, tidak adil, dan tidak benar? Bagaimana peran itu harus diungkapkan di dalam dunia kehidupan pers yang nyata kala itu di bawah tekanan kekuasaan otoriterianisme rejim pemerintahan presiden Suharto? Bagaimana kini kita harus mentransformasikan peran LIN sebagai pengganti atau pewaris Departemen Penerangan Republik Indonesia dari perannya sebagai instrumen kekuasaan menjadi instrumen liberasi dan pemberdayaan masyarakat? Isu-isu dan program-program apa saja yang harus menjadi orientasi kerja LIN di masa mendatang menghadapi tekanan globalisasi dan tuntutan reformasi? Bagaimana konflik-konflik kepentingan akan informasi dari beragam lapisan, kelas, dan kelompok masyarakat harus dijembatani dan dipertemukan? Bagaimana pula konflik-konflik kepentingan akan informasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diserasikan dan didamaikan? Di hadapan semua itu, bagaimana LIN harus merumuskan isu-isu kebijakan dan agenda kegiatannya?
Itulah beberapa pertanyaan sangat strategis yang harus dihadapi dan dijawab oleh LIN di era reformasi. Itulah pula pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi fokus pergumulan penyajian tulisan singkat ini. Meskipun demikian tulisan singkat ini sama sekali tidak mempunyai pritensi akan dapat menjawab semua pertanyaan itu dengan seksama, apalagi secara mendalam. Tulisan ini hanya dimaksudkan sebagai eksplorasi awal untuk mengungkapkan dan mengidentifikasi rimba raya isu-isu dan agenda program-program kegiatan yang akan dihadapi oleh dan merupakan tantangan bagi LIN di masa mendatang. Penyajian ini akan dimulai dengan pembahasan singkat mengenai fungsi penerangan publik di dalam sistem politik Orde Baru. Penyajian itu penting untuk menemukan titik masuk yang tepat bagi LIN di dalam upayanya untuk melakukan reformasi atas fungsi dan peran dirinya sebagai pewaris, jikalau bukan emanasi dari Departemen Penerangan Republik Indonesia: paradigmanya, wawasannya, dan agenda kerjanya menghadapi tekanan globalisasi dan tuntutan era reformasi. Sesudah itu berturut-turut akan disampaikan penyajian tentang globalisasi industri informasi dan runtuhnya iklim publik dan relevansi peran dan fungsi LIN bagi penguatan iklim publik, sebelum seluruh penyajian tulisan ini akan ditutup dengan pembahasan sangat singkat mengenai agenda program-program dan kegiatan LIN memasuki era reformasi di awal millenium ketiga yang baru saja kita masuki.
2. Fungsi Penerangan di Era Pemerintahan Orde Baru.
Untuk memahami dengan baik fungsi penerangan di era pemerintahan Orde Baru kita perlu memahami bagaimana sistem politik Orde Baru membangun dan melegitimasikan kekuasaannya. Mereka yang sedikit saja memiliki kemampuan “imajinasi sosiologis” akan segera memahami bagaimana sistem politik Orde Baru secara sangat sistematis membangun dan melegitimasikan kekuasaannya melalui perkawinan antara pendekatan Althuserian dan pendekatan Gramscian. Seperti yang dapat kita baca di dalam esseinya yang sangat terkenal, Ideology and Ideological Apparatus (Lechte, 1994: 40), Althuser mengungkapkan bagaimana negara dapat dipahami sebagai terdiri atas dan membangun serta melegitimasikan kekuasaannya melalui sejumlah “aparatus ideologis negara” (state ideological apparatus) dan “aparatus represif negara” (state represive apparatus). Diantara aparatus-aparatus ideologis negara yang paling penting kita dapat menemukannya berupa lembaga-lemaga atau institusi-institusi keagamaan, pendidikan, hukum, keluarga, dan partai politik, sementara kita dapat menemukan aparatus-aparatus represif negara dalam bentuk lembaga-lembaga militer, polisi, penjara, dan lain-lain. Gramsci (dalam Joseph V. Femia, 1987) menguatkan tesis Althuser lebih jauh dengan menyatakan di dalam teorinya tentang hegemoni, bahwa kekuasaan negara pada umumnya dibangun melalui kombinasi antara penguasaan “alat-alat produksi material” (material means of production) dan “alat-alat produksi mental” (mental means of production). Gramsci melihat bahwa kelas mana pun yang berhasil membangun kekuasaannya melalui penguasaan atas alat-alat produksi material, cepat atau lambat di dalam perkembangannya akan berusaha menguatkan dan melestarikannya melalui penguasaan atas alat-alat produksi mental. Melalui semua itu pula selama lebih dari tiga dasawarsa sistem politik Orde Baru membangun dan melegitimasikan kekuasaannya.
Pertanyaannya adalah ini: di mana selama ini tempat Departemen Penerangan Republik Indonesia berdiri di dalam sistem politik Orde Baru. Tidak pelak lagi, bersama-sama dengan lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang lain, di dalam sistem politik Orde Baru selama ini Departemen Penerangan Republik Indonesia diposisikan sebagai aparatus ideologis negara untuk membangun dan melegitimasikan kekuasaan negara melalui produksi dan distribusi informasi-informasi yang bersifat subyektif, sepihak, tidak adil, dan tidak benar. Subyektif dan sepihak, oleh karena informasi-informasi itu hanya diproduksi dan didistribusikan dengan bias subyektif pada perspektif dan kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan negara untuk menghegemoni kesadaran masyarakat: antara lain, melalui pembangunan mitos-mitos bahwa negara merupakan otoritas tunggal yang merupakan sumber dari semua otoritas yang lain; bahwa presiden adalah mandataris MPR dan oleh karena itu semua pikiran dan tindakannya nengungkapkan pikiran dan tindakan rakyat; dan bahwa GOLKAR adalah partai pemerintah dan oleh karena itu rakyat wajib mensukseskan PEMILU dengan cara memilih GOLKAR. Tidak adil dan tidak benar, oleh karena produksi dan distribusi informasi oleh negara (baca: Departemen Penerangan Republik Indonesia) dilakukan dengan cara tidak akurat dan dengan sengaja menyembunyikan perspektif dan kepentingan pemegang kekuasaan negara (Krisna Sen, 1997). Lebih dari itu, disamping posisinya sebagai aparatus ideologis negara sepanjang era pemerintahan Orde Baru Departemen Penerangan Republik Indonesia juga memainkan peran sebagai aparatus represif negara. Untuk memahami dengan lebih seksama bagaimana Departemen Penerangan Republik Indonesia memainkan perannya yang kedua itu, ada baiknya kita melihat sejenak bagaimana kekuasaan politik Orde Baru berawal dan bekerja.
Seperti sudah berulang kali saya sampaikan pada berbagai kesempatan, lahir dari fondasi suatu sistem “politik kesukuan” (ethnic politics) dari suatu masyarakat bekas jajahan yang memiliki konfigurasi struktur sosial yang bersifat majemuk ketika ekspansi kapitalisme internasional melalui pengalihan organisasi produksi dari negara-negara maju terjadi pada awal kelahirannya, dinamika perkembangan sistem politik Orde Baru sangat kuat ditandai oleh perkawinan antara elemen-elemen dari suatu sistem politik “birokratik otoriterian” dan sistem politik “korporatik” (baca Jackson, 1978; King (1979; dan Mohtar Mas’oed, 1993). Sebagai suatu sistem politik birokratik otoriterian sistem politik Orde Baru sangat kuat ditandai oleh konsentrasi kekuasaan dan partisipasi politik di dalam pengambilan keputusan-keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa negara di bawah pimpinan suatu tripartit kelompok birokrat, kelompok militer, dan kelompok wiraswastawan oligopolistik, yang bersama-sama dengan pemerintah bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional. Demikian kokohnya struktur dan mekanisme kerja tripartit yang mengendalikan sistem politik Orde Baru, dengan peran sangat dominan dari sistem keamanan pada tingkat nasional, regional dan lokal, serta kuatnya posisi kantor presiden, sehingga William Liddle (dalam Uhlin, 1975: 74) menggambarkan sistem politik Orde Baru nyaris bekerja menyerupai sistem politik Uni Soviet sebelum kejatuhannya. Di dalam paralel dengan sistem politik Uni Soviet, William Liddle melihat di dalam sistem politik Orde Baru selama ini, bersama dan melalui GOLKAR, ABRI memainkan peran yang sangat mirip dengan peran yang dimainkan oleh Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), sementara presiden Suharto memainkan peran seperti yang dimainkan oleh Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet. Bedanya, dan ini lah kelebihan dari sistem politik Orde Baru dari sistem politik Uni Soviet, jikalau kedudukan Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet silih berganti dipegang oleh beberapa orang yang berbeda, sebaliknya sejak kelahiran sampai dengan kejatuhan sistem politik Orde Baru kedudukan presiden Suharto tidak pernah mengalami pergantian.
Dalam pada itu, sebagai suatu sistem politik korporatik sistem politik Orde Baru masih dilengkapi dengan sejumlah elemennya yang unik: (1) proses politik terutama digerakkan melalui suatu struktur dan mekanisme perwakilan kepentingan-kepentingan yang bersifat korporatik melalui pembentukan kelompok-kelompok korporatik hampir di semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia (a.l., KORPRI, KADIN, IKADIN, SPSI, KOSGORO, SOKSI, MKGR, KNPI, PP, FKPPI, KONI, MUI, dll.) sebagai instrumen mobilisasi dukungan politik dan rekrutmen elit; (2) proses itu dilakukan bersamaan dengan proses depolitisasi atau pembatasan politik massa rakyat melalui kebijakan “massa mengambang”; dan (3) arena politik hanya dibuka bagi kekuatan-kekuatan politik pada lapisan elit di lingkungan organnisasi-organisasi korporatik (terutama yang berada di bawah naungan GOLKAR dan militer). Premis dasar yang mendasari semua itu adalah penolakan pandangan liberal bahwa perbedaan-perbedaan kepentingan dapat dipecahkan melalui konflik-konflik yang dilembagakan melalui berbagai kelompok dan perwakilan mereka. Menurut premis ini, korporatisme pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya untuk menekan pertentangan-pertentangan kelas atau kelompok-kelompok kepentingan melalui pembentukan organisasi-organisasi korporatik untuk mencapai dua tujuan berikut: (1) untuk memelihara harmoni, solidaritas, dan kerjasama antara penguasa negara dan massa rakyat; dan (2) untuk menciptakan iklim yang memungkinkan penguasa negara memiliki pengaruh yang langsung dan besar di dalam proses politik (Mohtar Masoed, 1993; baca juga Nasikun, 2000).
Di dalam konteks bekerjanya sistem politik Orde Baru yang demikian itu lah peran Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai aparatus represif negara harus dipahami. Dengan semua itu maka lengkaplah sudah paradoks kehidupan pers di Indonesia di bawah rejim pemerintahan Orde Baru. Bagaimana mungkin pendakuan rejim pemerintah Orde Baru kala itu bahwa Indonesia menganut pers yang bebas dan bertanggungjawab dapat diterima oleh akal sehat, misalnya, ketika yang sesungguhnya terjadi tidaklah lebih dari sebuah realitas ideal daripada sebagai sebuah kenyataan faktual yang sungguh-sungguh hidup? Bagaimana mungkin dunia pers yang bebas dan bertanggungjawab dapat berkembang, ketika ia harus diselenggarakan di hadapan keharusan adanya hanya satu organisasi insan pers yang tunggal? Bagaimana mungkin kebebasan pers dapat berkembang, jikalau kebebasan yang dimaksud ternyata hanya berlaku untuk mengungkapkan perspektif dan kepentingan-kepentingan penguasa negara? Bagaimana mungkin pula sebuah kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab dapat berkembang di bawah operasi lembaga “sencorship” yang sangat keras dari aparatus represif negara? Bagaimana mungkin sebuah dunia pers yang bebas dan bertanggungjawab dapat berkembang, jikalau surat kabar, majalah, dan penerbitan-penerbitan lain yang menurut Undang-Undang dijamin keabsyahan dan legitimasinya, dan di hadapan mata publik dianggap sebagai pengungkapan perspektif dan kepentingan-kepentingan mereka, ternyata setiap saat dengan mudah dapat dilarang peredarannya? Lebih dari semua itu, bagaimana mungkin suatu kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab dapat berkembang, jikalau ketika pertanggungjawaban itu hendak disampaikan kepada masyarakat, cengkeraman tangan-tangan kekuasaan negara melalui peran Departemen Penerangan ternyata dengan mudah dapat mengakibatkan SIUP suatu surat kabar, majalah, atau berbagai bentuk penerbitan yang lain dapat dicabut tanpa melalui proses peradilan?
Itulah sebagian diantara kenyataan-kenyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang kita saksikan sangat hidup sepanjang era pemerintahan Orde Baru. Memang, kita harus mengakui bahwa di sepanjang era pemerintahan Orde Baru sesekali kita dapat pula menghirup udara kebebasan di dalam kehidupan pers, akan tetapi kehadirannya naik dan turun bukan oleh karena tuntutan dinamika perkembangan masyarakat melainkan oleh karena dinamika perubahan kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan negara. Sebut, misalnya, kenyataan-kenyataan berikut ini. Kelahiran beberapa televisi swasta di Indonesia kala itu, yang di atas permukaan memang tampaknya membawa udara kebebasan kehidupan dunia pers, akan tetapi tanpa perlu melakukan penelitian yang mendalam kita akan segera dapat memahami bagaimana semua stasiun televisi swasta itu lebih merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan negara pula daripada sebagai pengungkapan perspektif dan kepentingan-kepentingan masyarakat (Krisna Sen, 1997). Perhatikan pula kelahiran majalah-majalah dan/atau surat kabar-surat kabar baru menyusul pencabutan SIUP beberapa majalah atau surat kabar, dan kita akan segera menemukan kenyataan bahwa yang sesungguhnya tejadi di hadapan kita adalah kelahiran kembali majalah dan/atau surat kabar lama dengan pengelolaan oleh sebagian atau seluruh pemilik dan anggota dewan redaksi lama, yang kebijakan-kebijakannya kini berada di bawah intervensi dan pengendalian pemegang kekuasaan negara. Lebih dari semua itu, perhatikan pula peristiwa penangkapan dan pemenjaraan beberapa orang wartawan yang terlalu berani mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang obyektif kepada masyarakat, dan kita akan benar-benar menemukan kesulitan untuk memahami bahwa kehidupan pers kita sunguh-sungguh merupakan suatu kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab.
3. Globalisasi Industri Informasi dan Runtuhnya Iklim Publik
Jadi, bagaimana fungsi pelayanan penerangan publik di era reformasi di masa mendatang seharusnya dilakukan, sesudah pohon beringin Orde Baru itu tumbang, dan ketika tuntutan akan demokratisasi di semua sektor kehidupan harus diakomodasi?
Menyerahkannya secara total kepada tuntutan dinamika masyarakat? Dengan kata lain, menyerahkan pengendalian total fungsi pelayanan penerangan publik yang selama ini berada di tangan negara kepada pengendalian oleh institusi-institusi swasta, dan dengan demikian peran negara hanya diperlukan untuk mengatur perijinan dan persaingan bisnis penyiaran? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata tidak segampang seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Sumbernya berada sangat mendasar di dalam perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang akan terjadi di dalam organisasi dan struktur masyarakat, khususnya di dalam organisasi dan struktur industri informasi di era globalisasi informasi yang akan datang, ketika tuntutan-tuntutan reformasi untuk melakukan demokratisasi kehidupan pers harus diwujudkan.
Seperti sudah beberapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan pula (baca: a.l., Nasikun, 2002), belajar dari analisis Schiller (Webster, 1995) tentang pengalaman masyarakat industri maju, misalnya, di tengah era globalisasi informasi di awal millenium yang baru saja kita masuki, saya melihat peluang sangat besar akan hadirnya tiga ragam perubahan organisasi dan struktur masyarakat kita yang sangat problematis, yang di masa sebelum krisis pun sebenarnya sudah hadir cukup nyata di depan mata publik. Pertama, di era globalisasi informasi maka perkembangan informasi dan semua konsekuensi yang ditimbulkannya akan semakin bergeser dari perkembangan yang dikendalikan oleh kriteria-kriteria dan kekuatan-kekuatan politik menuju pada perkembangan yang dikendalikan oleh kriteria-kriteria dan kekuatan-kekuatan pasar. Dengan kata lain, inovasi-inovasi informasi dan komunikasi, yang akan menjadi kekuatan pendorong sangat penting bagi dinamika masyarakat kita di masa mendatang, akan berkembang semakin dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan pasar di dalam pembelian, penjualan, dan perdagangan untuk alasan keuntungan. Sentralitas prinsip-prinsip pasar di dalam ketiga kegiatan itu pada gilirannya akan menghasilkan terjadinya “komodifikasi” informasi, dan dengan demikian hanya akan menjamin ketersediaan informasi sejauh ia menghasilkan keuntungan; dan bagi para pengguna informasi, hanya dapat diperoleh sejauh mereka mampu membelinya. Kedua, globalisasi informasi akan mengakibatkan masyarakat dan ekonomi kita menjadi sebuah “corporate capitalism”, suatu sistem kapitalisme yang akan semakin didominasi oleh institusi-institusi korporatis di dalam bentuk organisasi-organsisasi bisnis oligopolitistis dan/atau monopolistis yang semakin jauh mengendalikan jangkauan nasional dan internasional mereka. Ketiga, dan yang tidak kalah pentingnya, sebagai hasil dari keduanya kesenjangan kelas (class inequality) akan semakin menguasai dinamika perkembangan masyarakat dan ekonomi kita di masa mendatang. Kelas, misalnya, akan semakin menentukan siapa yang akan memepeoleh seberapa banyak dan jenis informasi macam apa beserta dengan semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Di dalam situasi seperti itu, hanya mereka yang berada pada lapisan atas di dalam organisasi dan struktur sosial dan ekonomi yang akan memperoleh keuntungan dari perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi.
Ketiganya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, akan menghasilkan berputarnya pendulum dinamika perkembangan masyarakat berupa tuntutan akan kehadiran kembali kekuasaan negara untuk membangun suatu “sistem keamanan nasional” (national surveilance system), dan dengan demikian kehadiran negara untuk mengatur dan mempertahankan pengelolaan apa yang oleh Anthony Giddens (1985) disebut sebagai “sumberdaya alokatif” (perencanaan dan administrasi) dan “sumberdaya otoritatif” (kekuasaan dan pengendalian). Sistem keamanan nasional yang demikian diperlukan untuk mempertahankan eksistensi negara dari ancaman intervensi kekuatan negara lain dan dari kekuatan korporasi-korporasi ekonomi multinasional yang di hadapan persaingan global yang semakin keras juga mengembangkan sistem keamanan mereka, antara lain melalui pembangunan lembaga-lembaga “intelijen militer” dan “intelijen ekonomi” mereka dengan dukungan perkembangan teknologi informasi yang canggih. Pada saat yang sama, sistem keamanan nasional itu juga diperlukan untuk menghadapi ancaman disintegrasi nasional dari munculnya beragam kelompok kaum pembangkang (dissidents) yang, oleh karena keterikatan mereka yang semakin kuat pada jaringan kepentingan-kepentingan internasional, tidak lagi memiliki komitmen nasional yang kuat dan dengan demikian tidak mudah menundukkan diri pada otoritas negara. Pengalaman negara-negara maju, terutama Inggris dan Amerika Serikat (baca Giddens, dalam Frank Webster, ibid., 1995), memberikan contoh tipikal dari kecenderungan yang, dengan logika yang sama, akan terjadi pula di Indonesia di era globalisasi informasi di masa mendatang.
Semua perkembangan itu jelas akan menyulitkan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelayanan informasi publik untuk mengungkapkan tuntutan-tuntutan reformasi untuk menghadirkan kehidupan pers yang benar-benar bebas dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Pengalaman negara-negara maju yang telah lebih dahulu memasuki era industrialisasi dan swastanisasi kehidupan pers sangat jelas mendemonstrasikan persoalan itu. Pengalaman New Zealand, misalnya, yang baru melakukan swastanisasi dunia persnya sejak pertengahan tahun 1980-an, menyajikan contoh yang sangat menarik: yakni bahwa lembaga atau institusi pelayanan informasi publik (public information broadcasting service) yang bebas dan bertanggungjawab ternyata tidak dapat berkembang baik ketika negara (baca: pemerintah) melakukan pengendalian secara total atas kehidupan pers, atau sebaliknya ketika pelaksanakan semua bentuk kebijakan pengendalian atas kehidupan pers sepenuhnya dilepaskan ke tangan institusi-institusi swasta. Melepaskan seluruh mekanisme pengendalian kehidupan pers ke tangan institusi-institusi swasta di dalam suatu sistem ekonomi pasar, seperti yang dialami New Zealand, ternyata menghasilkan struktur-struktur dan tekanan-tekanan yang sama bahayanya bagi kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab dengan menyerahkan seluruh mekanisme pengendalian kehidupan pers ke tangan suatu pemerintahan yang totaliter (Tony Wilton, 1997: 96-97).
4. Relevansi Peran LIN Bagi Penguatan Iklim Publik.
Jadi, sekali lagi, belajar dari semua itu di mana sebagai pewaris Departemen Penerangan Republik Indonesia LIN seharusnya ditempatkan dan fungsi penerangan yang dimainkannya harus diungkapan di era reformasi dan globalisasi: di era kebebasan dan demokrasi, dan di tengah persaingan global yang semakin keras? Dari uraian yang sudah disampaikan di atas, jawabnya sangat jelas akan tetapi sekaligus juga problematik. Menurut hemat saya, kehadiran dan peran sebuah lembaga informasi nasional seperti yang kini harus dimainkan oleh LIN di era reformasi dan globalisasi informasi memang masih diperlukan. Meskipun demikian, tempat, peran, dan fungsi penerangan yang harus dilakukannnya akan menghadapi ketegangan-ketegangan dan kesulitan-kesulitan yang sangat dilematis oleh karena semua itu harus ditempatkan dan dimainkan di hadapan tarik-menarik diantara dua kekuatan besar: kekuatan “sentripetal” dari negara dan dunia bisnis yang seringkali bertemu untuk mengendalikan produksi dan distribusi informasi demi kepentingan-kepentingan mereka, sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan kekuatan “sentrifugal” untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan penyimpanan informasi untuk merepresentasikan perspektif dan kepentingan-kepentingan publik atau masyarakat yang lebih adil. Di satu sisi, LIN harus melakukan peran dan fungsi sebagai “juru penengah” untuk menjembatani dan mendamaikan konflik-konflik kepentingan antara kekuatan dunia bisnis dan masyarakat. Pada saat yang sama, LIN tidak boleh mengambil kembali perannya seperti ketika ia masih berstatus sebagai Departemen Peneruangan Republik Indonesia sebagai representasi dari kekuasaan negara yang otoriter, jikalau bukan totaliter di hadapan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, ia sebaliknya harus tidak boleh memilih suatu kebijakan atau pendekatan untuk sepenuhnya menyerahkan mekanisme pengendalian kehidupan pers kepada bekerjanya mekanisme pasar, atau sebaliknya menyerahkannya secara total kepada genggaman tangan kekuasaan negara atau pemerintah.
Bagaimana suatu peran “middle way” diantara keduanya harus diambil dan diungkapkan? Langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadikan revolusi informasi di era reformasi benar-benar akan dapat menjadi pintu “sorga” kebebasan dan demokrasi? Tidak cukupkah kita berharap dari komitmen para ahli dan pengguna teknologi komunikasi pada etika komunikasi? Menurut hemat saya, untuk melakukan peran itu kita jelas tidak dapat hanya berharap dari bekerjanya etika komunikasi. Sayangnya, bangsa Indonesia sudah terlalu banyak diindoktrinasi untuk terlalu mempercayai kekuatan etika komunikasi sebagai solusi paling handal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sumbernya sesungguhnya berakar sangat dalam di dalam struktur industri komunikasi yang mengendalikan produksi dan distribusi informasi. Maka kini perkenankan saya, sebelum menutup penyajian ini dengan pembicaraan tentang isu-isu dan agenda kegiatan LIN, lebih dahulu berbicara tentang kebijakan penguatan institusi-institusi publik di dalam kehidupan pers kita sebagai solusi alternatif yang lebih dapat diterima oleh akal sehat bagi pembangunan kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab, meskipun realisasi mereka boleh jadi memang tidak gampang diwujudkan. Diantara institusi-institusi paling strategis yang perlu diberdayakan untuk membangun kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab tentu saja adalah institusi-institusi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penyimpanan informasi. Yang pertama menyangkut penguatan institusi pelayanan penyiaran informasi publik (public service broadcasting). Penguatan dan pemberdayaan jaringan radio dan televisi pemerintah menjadi suatu jaringan radio dan televisi yang benar-benar independen dari intervensi negara dan dunia bisnis merupakan langkah dan kebijakan pertama dan paling penting yang harus diambil oleh LIN di era reformasi dan globalisasi mendatang. Tipe ideal yang menjadi orientasinya dapat dipilih, misalnya, diantara pengembangan jaringan radio televisi pemerintah yang memiliki kualitas seperti yang dimiliki oleh BBC (British Broadcasting Corporation) di Inggris, yang meskipun sebagian sangat besar dana operasinya berasal dari pemerintah Inggris akan tetapi tetap dapat mempertahankan eksistensinya sebagai institusi yang bebas dari campur tangan dan kepentingan-kepentingan negara dan masyarakat bisnis.
Pembangunan dan pemberdayaan jaringan perpustakaan publik (public library net-work) dan pengembangan museum dan art galleries yang benar-benar berada di bawah kontrol dan mengartikulasikan serta mengungkapkan kepentingan-kepentingan masyarakat merupakan langkah dan kebijakan lain yang juga harus menjadi perhatian LIN untuk mendorong terjadinya liberasi dan demokratisasi fungsi penerangan di era reformasi dan globalisasi mendatang. Harap diketahui, bahwa di dalam masyarakat borjuis atau kapitalis, oleh karena alasan bahwa di dalam kehidupan seharai-hari dunia ilmu pengetahuan dan kesenian tidak dapat dipenuhi hanya melalui prinsip-prinsip persaingan pasar, maka keduanya nyaris merupakan sebagian kecil dari dunia kehidupan yang dibiarkan oleh negara dan kekuasan bisnis untuk berkembang menjadi tempat bagi persemaian nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan solidaritas (Herbert Marcuse, 1986).
Pada tingkat lokal, suatu pembangunan semacam “parlemen atau lembaga permusyawaratan elektronik” yang terbuka bagi khalayak luas untuk mengungkapkan dan memperbincangkan kepentingan-kepentingan dan persoalan-persoalan mereka di hadapan kepentingan-kepentingan negara dan dunia bisnis merupakan kebijakan LIN ketiga yang sangat penting. Sebagaimana yang diusulkan oleh Jeffrey Abramson (Pavlik, 1996: 390) bagi masyarakat Amerika Serikat, kebijakan pembangunan lembaga permusyawaratan elektronik tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan suatu “Electronic Town Hall” di setiap kota sebagai tempat beroperasinya institusi “Electronic Town Meetings”, untuk mengembalikan hadirnya iklim publik yang hilang selama era pemerintahan Orde Baru, yang menurut Habermas (1989) merupakan fondasi bagi aktualisasi potensi demokrasi yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi komunikasi/informasi. Kehadirannya di tengah masyarakat memiliki peran sangat penting sebagai suatu institusi pendidikan demokrasi yang dapat memainkan tiga fungsi penting berikut: (1) untuk memberikan pendidikan pada warga negara tentang masalah-masalah bersama; (2) untuk memberdayakan warga negara untuk melakukan pemerintahan sendiri (self-government); dan (3) untuk memasukkan warga negara di dalam suatu proses yang dapat diakses secara terbuka dan universal. Mengenai semua itu Alexis de Tocqueville bahkan sudah sangat lama menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga permusyawaratan kota itu bagi pendidikan demokrasi, sementara. Ross Perot melihat “Electronic Town Hall” sebagai sebuah platform bagi suatu era baru demokrasi, dan sejumlah ahli lain menyebutnya sebagai teknik abad 21 untuk memperkenalkan kembali komunikasi tatap muka di dalam masyarakat media (Pavlik, ibid., 1996). Tidak pelak lagi oleh karenanya jikalau di bawah tekanan globalisasi informasi dan tuntutan reformasi, pengembangan lembaga semacam itu akan dapat menguatkan peran lembaga perwakilan rakyat kita di tingkat akar rumput (DPRD) yang selama ini kurang diberdayakan.
Di luar semua itu, satu hal masih ingin saya sampaikan sebelum saya menutup seluruh penyajian ini dengan pembahasan singkat tentang isu-isu dan agenda penelitian yang perlu dirumuskan LIN untuk menyongsong era reformasi dan globalisasi informasi yang akan datang. Yang saya maksudkan adalah perlunya kita menemukan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan tentang di mana posisi LIN, atau lebih tepat fungsi penerangan oleh institusi negara, harus ditempatkan di dalam era sistem politik yang akan datang: di dalam struktur organisasi kabinet kita, di dalam parlemen kita, atau di suatu tempat di antara keduanya. Saya tidak tahu persis bagaimana pertanyaan itu harus dijawab. Saya berharap para ahli hukum tata negara atau ahli administrasi negara akan dapat menemukannya. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah ini: bagaimana kita harus memberikan jaminan agar fungsi penerangan yang dimainkan oleh LIN di era reformasi dan globalisasi informasi benar-benar akan semakin dapat mengungkapkan dan mengartikulasikan secara seimbang perspektif dan kepentingan-kepentingan masyarakat di hadapan perspektif dan kepentingan-kepentingan negara dan dunia bisnis. Tentang hal yang satu ini saya sangat dikesankan dan dipengaruhi oleh pemahaman saya mengenai fenomena BBC yang meskipun sebagian sangat besar dana operasinya bersumber dari anggaran pemerintah Inggris, akan tetapi ia benar-benar memiliki independensi untuk mengungkapkan dan memainkan fungsi parlemen: mewakili dan mengekspresikan perspektif dan kepentingan-kepentingan publik dan masyarakat pendengarnya.
5. Penutup: Isu-isu dan Agenda Penelitian.
Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang akan semakin mengemuka dalam beberapa tahun mendatang, sejumlah kebijakan dapat disarankan bagi LIN untuk membuat eksistensi dirinya menjadi lebih relevan di era reformasi dan globalisasi informasi yang akan datang. Dari penyajian pokok bahasan tiga dan empat, paling sedikit kita dapat mengidentifikasi adanya tiga buah kawasan isu sangat strategis yang akan terbentang di hadapn LIN di dalam mengungkapkan peran dan fungsinya di masa yang akan datang. Ketiga kawasan isu yang dimaksud berkaitan sangat erat dengan hubungan kekuasaan segi tiga antara negara, dunia bisnis, dan masyarakat sipil di bawah tekanan globalisasi dan tuntutan reformasi. Pergumulan kekuasaan diantara ketiganya di era reformasi dan globalisasi informasi yang akan datang, akan membuat LIN berada di bawah tekanan untuk tidak henti-hentinya mengupayakan agar kebijakan produksi, penyimpanan, dan distribusi informasi yang dilakukannya memiliki kemampuan untuk secara seimbang mengartikulasikann perspektif dan kepentingan-kepentingan negara, masyarakat bisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan LIN di masa depan harus benar-benar dapat menjamin produksi, penyimpanan, dan distribusi informasi yang obyektif, tidak sepihak, akurat, jujur, dan benar, serta diorientasikan hanya bagi kemakmuran seluruh masyarakat tanpa motif-motif politik yang sempit.
Di dalam merumuskan kebijakan penelitiannya, paling sedikit terdapat tiga buah tema penelitian strategis berikut yang dapat dijadikan titik masuk (entry points) bagi penyusunan agenda penelitian LIN di era reformasi dan globalisasi informasi mendatang. Tema penelitian penting yang pertama menyangkut penelitian tentang dampak globalisasi kapitalisme terhadap proses pengambilan keputusan-keputusan pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta implikasinya bagi pemberdayaan masyarakat. Sangat sentral di dalam kategori tema penelitian ini, adalah topik-topik penelitian tentang sejauh mana berbagai kebijakan dan program pembangunan benar-benar dirancang dan dilaksanakan dengan orientasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Termasuk di dalamnya pula adalah topik-topik penelitian yang secara sistematis dirancang dan dilaksanakan untuk mengungkapkan sejauh mana di dalam melakukan tugas-tugas mereka wakil-wakil rakyat di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif benar-benar melaksanakan amanat rakyat yang mereka emban: di dalam gagasan-gagasan, tindakan-tindakan, dan pola hidup mereka sehari-hari. Akan sangat menarik, misalnya, jikalau salah satu kebijakan penelitian LIN dapat dilakukan terus-menerus untuk memproduksi, menyimpan, dan mendiseminasikan informasi tentang profil pejabat-pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari berbagai jenjang organisasi pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Ralph Nader Conggress Project (Green, Fallows and Zwick, 1972) dalam bukunya bertajuk “Who Runs Congress: The President, Big Business, or You”?
Tema penelitian kedua yang masih bersinggungan dengan tema penelitian yang pertama adalah tema penelitian tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, interaksi antara keduanya di dalam mengungkapkan perspektif dan kepentingan-kepentingan masing-masing, dan berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Topik-topik penelitian menarik yang termasuk di dalamnya meliputi penelitian-penelitian tentang bagaimana kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, bagai pedang bermata dua, bukan hanya memiliki dampak “tonik” bagi moderasi konflik antara pemerintah pusat dan daerah akan tetapi juga dampak “toksik” menciptakan insentif bagi meningkatnya konflik diantara keduanya, bahkan antara pemerintah dan masyarakat daerah yang satu dengan pemerintah dan masyarakat daerah yang lain. Termasuk dalam kategori tema penelitian yang kedua ini adalah topik-topik penelitian tentang pergulatan dan nasib berbagai masyarakat adat, suku-bangsa, dan komunitas-komunitas keagamaan, beserta dengan sistem-sistem nilai, norma-norma, dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan mereka, di dalam proses integrasi mereka dengan sistem nasional dan internasional. Topik-topik penelitian lebih khusus di dalam kaitannya dengan semua itu adalah penelitian tentang dampak sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan dari berbagai kebijakan dan program pembangunan terhadap berbagai masyarakat adat, kelompok suku-bangsa, dan komunitas-komunitas keagamaan, mekanisme-mekanisme dan proses-proses ekonomi dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan respons mereka antara lain dalam bentuk berkembangnya “gerakan-gerakan nasionalisme kesukuan” nyaris di seluruh Indonesia akhir-akhir ini.
Tema penelitian yang ketiga adalah tentang pengaruh pembangunan terhadap hubungan antara aktor-aktor ekonomi besar, menengah dan kecil. Termasuk di dalamnya adalah penelitian tentang profil masing-masing, dan bagaimana mereka memberikan kontribusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Diantara topik-topik penelitian yang sangat penting tentang hal itu antara lain meliputi topik-topik penelitian tentang bagaimana nasib dari pengusaha-pengusaha kecil, industri kecil, dan masyarakat kecil, termasuk masyarakat petani dan nelayan, di hadapan ekspansi bisnis raksasa dari korporasi-korporasi nasional dan internasional, akibat-akibat yang ditimbulkannya, dan respons kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka untuk mencegah peluang mereka akan dapat menjadi salah satu elemen dari berbagai kekuatan disintegrasi bangsa.
Tema-tema penelitian lain di luar semua itu tentu saja masih dapat dirumuskan, akan tetapi ketiganya merupakan tema-tema penelitian strategis yang dapat dipakai sebagai titik masuk bagi LIN untuk membangun pemahaman mengenai posisi dan fungsinya yang baru sebagai akibat dari perubahan sistem politik Indonesia sesudah pohon beringin Orde Baru itu tumbang. Di luar kebijakan-kebijakannya untuk memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan informasi, di bawah tekanan globalisasi dan tuntutan reformasi LIN juga disarankan untuk secara sistematis merumuskan kebijakan untuk menciptakan dan menguatkan kembali iklim publik yang selama era Orde Baru sangat diabaikan jikalau bukan malahan dihapuskan. Sebagaimana sudah diungkapkan pada uraian pokok bahasan keempat di atas, kebijakan LIN di kawasan ini dapat dilakukan meliputi perumusan program-program pengembangan dan penguatan jaringan institusi pelayanan penyiaran informasi publik (public service broadcasting); pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan jaringan perpustakaan publik (public library net-work) dan museum dan art galleries yang benar-benar berada di bawah pengendalian dan mengartikulasikan perspektif dan kepentingan-kepentingan masyarakat; dan pembangunan serta pengembangan apa yang dapat disebut sebagai “lembaga permusyawaratan elektronik” yang terbuka bagi khalayak luas untuk mengungkapkan dan memperbincangkan kepentingan-kepentingan dan persoalan
persolan mereka di hadapan kepentingan-kepentingan negara dan dunia bisnis.
Yogyakarta; 27 Juli 2003.

DAFTAR PUSTAKA
Chadrick, Paul, “Journalism Rights and Responsibilities”, dalam Broadcasting in Asia, AIJ, Institute for The Studies on Free Flow of Informations, 1997.
Femia, Joseph V., Gramsci’s Political Thaought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process, Oxford: Clarendonpress, 1987.
Jackson, Karl D., “Bureaucratic Polity”, dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pey (Eds.), Political Power and Communications in Indonesia, Berkely: University of California Press, 1978.
Giddens, Anthony, The Nation States and Violence: Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism, Cambridge: Polity, 1985.
King, Dwight Y., “Indonesia’s New Orderas a Bureucratic Polity, a Neo-Patrimonial Regime, or a Bureaucratic Authoriterian Regime: What Difference Does It Make?”. Makalah disampaikan pada pertemuan tahunan dari “the Association of Asian Studies, Los Angeles, Maret-April, 1079.
Lechte, John, Fifty Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postmodernity, London and New York: Routledge, 1994.
Marcuse, Herbert, “On the Affirmative Character of Culture”, dalam Negations: Essays on Critical Theories, London: Pinguin, 1986.
Nasikun, “Komunikasi, Kebebasan dan Demokrasi: Mungkinkah Ketiganya Hidup Berdampingan Satu Sama Lain?” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Informasi, Kebebasan dan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal
———–, “Reformasi Politik, Demokrasi, dan Integrasi Nasional”, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3, Nomor 3, 2000.
Pavlik, John V., New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives, Boston and London, Allyn and Bacon, 1996.
Sen, Krisna, “Public Service Broadcasting in a Global Era”, dalam Broadcasting in Asia, AIJ, Institute for The Studies on Free Flow of Informations, 1997.
Uhlin, Anders, Democracy and Diffussion: Transnational LessonDrawing Among Indonesia Pro-Democracy Actors, Lund Political Studies, 1995.
Webster, Frank, Theories of the Information Society, London and New York, Routledge, 1995.
Wilton, Tony, “New Zealand: From One Extreme to the Other”, dalam Broadcasting in Asia, AIJ, Institute for The Studies on Free Flow of Informations, 1997.
Witular, Wimar, “Lessons From Perspektif”, dalam Broadcasting in Asia, AIJ, Institute for The Studies on Free Flow of Informations, 1997.





TRANSFER DANA PUSAT, MOBILISASI PAD DAN DEMOKRASI LOKAL

22 03 2008

TRANSFER DANA PUSAT, MOBILISASI PAD DAN DEMOKRASI LOKAL
Lely Indah Mindarti
Staf Pengajar Administrasi Publik & Divisi Media pada RCCP FIA-Unibraw Malang
Abstrak
Peningkatan transfer dana bantuan pusat yang tidak disertai penguatan demokrasi lokal, bukan hanya tidak efektif untuk mendorong pola-pola mobilisasi PAD yang konstruktif bagi pemberdayaan ekonomi daerah, tetapi juga akan sekedar menularkan wabah korupsi dari pusat ke daerah itu sendiri. Untuk mewujudkan demokrasi lokal yang efektif, sesungguhnya dibutuhkan tingkatan desentralisasi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan selama ini, yakni desentralisasi yang secara fundamental mampu mengubah tatanan kekuasaan politik dan manajemen kepemerintahan di daerah.
Keyword: transfer dana pusat, mobilisasi PAD & demokrasi lokal
Pengantar
Salah satu misi sentral diintrodusirnya otonomi luas berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 adalah demi memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah itu sendiri (Hardjosoekarto, 2002:9). Dua UU tersebut kini telah diganti dengan UU No 32 dan 33 Tahun 2004, namun pada intinya misi yang diemban tetap belum bergeser dari Undang-Undang sebelumnya. Misi tersebut akan tercapai, apabila mobilisasi pendapatan daerah tidak sekedar berorientasi pada kepentingan memaksimalkan pendapatan daerah akan tetapi justru lebih pada kepentingan mendukung pemberdayaan dan penciptaan ruang yang lebih besar bagi peranserta masyarakat dan swasta dalam pengembangan ekonomi daerah itu sendiri.
Namun seiring diberlakukannya otonomi luas, telah diikuti maraknya gejala pelaksanaan otonomi yang lebih dimaknai sebagai automoney. Berbagai daerah berlomba-lomba menciptakan pungutan baru yang makin memberatkan masyarakat dan pelaku dunia usaha. Sejak tahun 2001 hingga awal 2003 saja, pihak Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah – Depkeu telah mengajukan usulan ke pihak Mendagri untuk dilakukan pencabutan terhadap 206 Perda yang dinilai bermasalah. Di luar 206 perda tersebut, masih ada ratusan perda bermasalah yang masih dalam tahap pengkajian yang nantinya juga akan diusulkan untuk dicabut (Surya: 13/08/2003).
Artikel ini secara ringkas mencoba melakukan refleksi teoritik atas gejala mobilisasi PAD yang nggedabyah pada kurun pelaksanaan otonomi luas. Adapun argumen utama yang dikembangkan adalah mobilisasi PAD akan efektif mendukung pemberdayaan ekonomi daerah, apabila kebijakan transfer dana bantuan dari pusat dipadukan (matching) dengan penguatan demokrasi lokal. Peningkatan transfer dana bantuan pusat yang tidak disertai penguatan demokrasi lokal, bukan hanya tidak efektif untuk mendorong pola-pola mobilisasi PAD yang konstruktif bagi pemberdayaan ekonomi daerah, tetapi juga akan sekedar menularkan wabah korupsi di pusat ke daerah itu sendiri.
Pola-Pola Mobilisasi PAD
Banyak studi yang dilakukan para pakar yang menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi yang efektif, akan tercapai apabila mobilisasi pendapatan daerah lebih menekankan pada sumber-sumber PAD daripada non-PAD. Demikian pula desentralisasi akan efektif bagi peningkatan pelayanan publik, apabila mobilisasi PAD lebih menekankan pada sumber pendapatan non-pajak daerah. Studi empirik de Mello dan Berenstein (2002) menunjukkan bahwa governance meningkat ketika pengeluaran lokal lebih dibiayai oleh mobilisasi pendapatan non-pajak, khususnya yang berupa retribusi daerah (Abed and Gupta, 2002: 356).
Penekanan mobilisasi pendapatan daerah pada sumber PAD, terutama demi mendukung penguatan akuntabilitas pejabat lokal dan tanggungjawab masyarakat lokal. Seperti ditegaskan Oates (1972), International American Development Bank (1997) dan Bahl (1999), keseimbangan yang lebih baik antara penyediaan layanan publik dan kebutuhan penduduk, akan tercapai sepanjang biaya yang dibutuhkan terkait dengan mobilisasi pendapatan yang dilakukan di wilayah yang sama. Keterkaitan erat pengeluaran dan mobilisasi pendapatan lokal, akan dapat mendorong membaiknya akuntabilitas tindakan pemerintah (Abed and Gupta, 2002:335).
Weisner (1995) mengemukakan alasan serupa, pentingnya memperhatikan upaya fiskal daerah adalah berakar pada arti pentingnya warga membayar pajak, apa yang mereka peroleh, sehingga pihak-pihak yang membuat keputusan pengeluaran lokal akan terjaga akuntabilitasnya, melalui lembaga politik lokal. Wold Bank (1995) menekankan pula bahwa apabila kenaikan transfer tidak diimbangi kenaikan kontribusi lokal, betapa pun kecil jumlahnya, kecil sekali kemungkinan manfaat penuh desentralisasi dapat terwujud. Tanpa rasa memiliki dan tanggungjawab dari masyarakat setempat, efisiensi pengeluaran kelihatannya sangat tidak mungkin ditingkatkan (Bird dan Vaillancourt, 2000: 265).
Versi yang lain, menyatakan bahwa setiap transfer dari pusat pada dasarnya merupakan sedekah yang tidak diperlukan pemerintah daerah, jika mereka tidak terlalu boros dalam pengeluaran dan lebih tekun menarik pajak dari penduduknya. Transfer dana dari pusat justru akan mudah mengundang munculnya intervensi pusat kepada daerah yang akhirnya justru menimbulkan ketergantungan daerah kepada pusat itu sendiri (Davey, 1988: 259).
Secara teoritik, upaya mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi (Halim, 2002:75-76). Pola intensifikasi, peningkatan pendapatan dilakukan dengan lebih menekankan pada penerapan nilai atau prinsip-prinsip perpajakan yang baik. Baik itu pada sumber pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan usaha-usaha lainnya yang sah. Davey (1988) mengidentifikasikan prinsip utama perpajakan yang baik mencakup: kecukupan, elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif, dan penerimaan politik (Davey, 1988:40). Devas (1989) menyatakan prinsip perpajakan yang baik itu mencakup: tingkat hasil, keadilan, dayaguna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Devas, dkk 1989:61-62). Kemudian Musgrave (1993) pemungutan pajak hendaknya memenuhi syarat-syarat: keadilan, yuridis, ekonomis, efisien dan sederhana (Halim, ed., 2002:146).
Sedangkan pola ekstensifikasi, peningkatan pendapatan pemda dilakukan dengan lebih menekankan pada perluasaan sumber-sumber pendapatan baru. Baik yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah, maupun usaha-usaha lainnya yang sah. Kalaupun dilakukan, upaya ekstensifikasi ini hendaknya lebih menekankan pada retribusi daripada yang bersifat pajak. Bahkan idealnya, upaya ekstensifikasi ini dilakukan pemda dengan jalan mengembangkan sumberdaya ekonomi daerah yang masih bersifat potensial menjadi lebih fungsional dan produktif. Sehingga tidak saja mampu berfungsi sebagai sumber pendapatan baru bagi pemda, tetapi juga mampu mengerakkan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah sendiri. Atau kalau perlu, sudah saatnya mencari sumber pembiayaan alternatif dari pasar modal, seperti yang dilakukan Pemprov Sulawesi Utara melalui program reksadana Sulut Fund. Tujuan otonomi untuk menumbuhkan kreativitas pemda, dengan demikian akan benar-benar terwujud secara konstruktif dalam rangka memberdayakan ekonomi daerah.
Pratikno (2002) mengidentifikasikan sejumlah kriteria penting dalam menentukan jenis dan besaran sumber pendapatan dan belanja, yaitu: memfasilitasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan menjaga sustainabilitas pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat (Pratikno, 2002:22). Kriteria ini membawa konsekwensi dimana pajak dan retribusi harus bisa menjamin bahwa investasi tetap jauh lebih besar dan menarik dibanding konsumsi. Pajak dan retribusi daerah perlu lebih menekankan pemungutan dan pembebanan pada output kegiatan ekonomi dan bukan membebani proccess kegiatan ekonomi. Pajak dan retribusi harus menekankan pada kelompok dan wilayah yang lebih kaya. Kegiatan pemerintah harus menyeimbangkan kesejahteraan masa kini dengan masa akan datang, pemerataan antara generasi kini dan akan datang. Jenis-jenis pelayanan yang terlalu mengandalkan pada satu kekuatan (pemerintah saja) maupun didanai oleh satu jenis sumber pendapatan, akan sangat rentan terhadap perubahan. Karena itu, pola-pola multi-aktor dan multi sumber pendanaan, lebih menjamin keberlangsungan sebuah pelayanan (Pratikno, 2002: 22-23).
Studi empirik yang dilakukan Mitchell (1969) menunjukkan bahwa semakin demokratis sistem politik, kebijakan perpajakan akan semakin lebih menekankan pada pajak langsung (direct tax) daripada pajak tidak langsung (indirext tax), dan pada tarif pajak progresif (progresive tax) daripada tarif pajak regresif (regresive tax) (Heidenheimer, ed., 1975:229). Mardiasmo (2002) selanjutnya menegaskan bahwa kebijakan tidak
menambah pajak dan lebih meningkatkan retribusi ini didasarkan atas pertimbangan:
Pertama, pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik. Peningkatan retribusi secara otomatis akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Kedua, investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah (Mardiasmo, 2002:149).
Penekanan pada intensifikasi tersebut, sangat sejalan dengan fungsi pajak yang tidak sekedar sebagai instrumen budgeter, namun sekaligus sebagai instrumen regulatory (Halim, ed., 2001:145). Perpajakan merupakan instrumen mendasar untuk menjalankan peran-peran ekonomi pemerintah (Pratikno, 2002:39). Baik itu berupa peran alokatif, distributif, regulatori, dan stabilisasi (Bailey, 1999:6). Disamping itu juga sangat relevan dengan kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia yang masih rendah. Hal ini terlihat pada relatif rendahnya tax ratio yang hanya sebesar 12%, sedangkan tax ratio negara-negara ASEAN rata-rata sudah berkisar 25% (Mardiasmo, 2002:147). Demikian pula pada sisi petugas pajak, seperti ditegaskan Stone (1995) dari survei yang dilakukan terhadap dunia usaha, mengindikasikan bahwa aparat pajak cenderung lebih antusias mengumpulkan suap daripada pajak itu sendiri (Bird dan Vaillancourt, 2000:188).
Kebijakan Transfer Dana Pusat
Davey (1989) menegaskan hubungan keuangan pusat dan daerah, pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan. Terutama hak mengambil keputusan mengenai anggaran, yaitu bagaimana memperoleh dan membelanjakannya.
Tujuannya adalah mencapai adanya kesesuaian dengan peranan yang dimainkan oleh
pemerintah daerah (Devas, 1989:179). Davey (1989) mengidentifikasikan 2 bentuk utama
peranan Pemda yang masing-masing membutuhkan dukungan format kebijakan keuangan
yang berbeda. Kedua peranan dan format kebijakan keuangan yang sesuai dengan masing
masing peranan tersebut yakni sebagai berikut:
“Pertama, pandangan yang menekankan peranan pemerintah sebagai ungkapan kemauan dan indentitas masyarakat setempat. Pemerintah daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan setemapt sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka. Adapun peralatan keuangan yang dibutuhkan mencakup: (1) kekuasaan untuk menghimpun sendiri pajak yang dapat banyak menghasilkan pemasukan dan menentukan sendiri tarif pajak; (2) bagi hasil pajak nasional antara pemerintah pusat dan daerah; dan (3)bBantuan umum dari pemerintah pusat tanpa pengendalian oleh pemerintah pusat atas penggunaannya.
Kedua, pandangan yang menekankan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah dan sebagai alat yang tepat untuk menebus biaya memberikan layanan yang bermanfaat untuk daerah. Sedangkan peralatan keuangan yang sesuai untuk peran ini adalah peralatan yang tidak menuntut wewenang tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan di bidang keuangan. Peralatan semacam ini mencakup: (1) Wewenang mengenakan pajak atau pungutan tetapi tanpa hak menetapkan tarif pajak atau pungutan; (2) Bantuan untuk layanan atau program tertentu; dan (3) Bantuan untuk menyamakan jumlah atau mengimbangi kekurangan, berdasarkan perkiraan yang dibuat pusat dan bukan berdasarkan perkiraan kebutuhan setempat” (Devas, 1989:180-181).
Penegasan tersebut, pada intinya menekankan pentingnya keseimbangan antara beban urusan yang menjadi tanggungjawab pemda dan kewenangan finansialnya. Semakin luas urusan yang menjadi tanggungjawab pemda, semakin besar pula kewenangan finansial yang dibutuhkannya. Sebagai konsekwensinya, seperti ditegaskan Hun Cho dan Meinardus (1996) if decentralizacion of power is the aim, then logically decentralization public finances must go with it (Hun Cho dan Meinardus, 1996:175). Argumen dasar ini selanjutnya mendorong munculnya prinsip baru dalam politik pembiayaan desentralisasi. Prinsip baru ini tercemin pada adagium no mandate wihtout funding atau money follow functions menggantikan prinsip kuno yang dikemukan Wayong (1956) yaitu functions follow money yang dinilai tidak realistik dan menyesatkan (Gaffar,dkk, 2002:189).
Undang-undang baru tentang Pemerintahan Daerah, merupakan undang-undang tentang pelaksanaan desentralisasi yang mendasarkan pada prinsip keseimbangan. Ditegaskan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Namun operasionalisasinya, prinsip ini masih banyak mengundang kontroversi. Gaffar, dkk (2002) menilai bahwa peraturan tentang masalah keuangan daerah yang ada masih bersifat setengah hati, karena titik beratnya masih tetap pada pembagian proporsi, bukan kepada pemberian kewenangan yang luas sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 (Gaffar, dkk, 2002:203). Uang memang merupakan sesuatu yang mutlak, namun uang bukan satu-satunya alat menggerakkan roda pemerintahan. Kata kunci otonomi adalah kewenangan. Dengan kewenangan, uang akan dapat dicari (Gaffar, dkk, 2002: 213).
Pada sisi perpajakan, sistem perpajakan nasional yang ada dinilai masih cenderung sentralistik. Pajak langung dan tidak langsung yang penting dan produktif, tetap ditangani pusat. Tidak ada pajak tambahan (hak opsi) yang dapat dikenakan pemda atas pajak-pajak yang diadministrasikan pusat (Yuworo, 2002:18). Demikian pula dalam bidang perpajakan daerah yang diatur dalam UU No. 34/2000 dan PP No. 65/2001. Tarif pajak daerah telah ditentukan pusat, terutama dalam bentuk tarif pajak tetap dan tarif pajak maksimal. Dalam peraturan ini, pemda diijinkan melakukan ekstensifikai sepanjang memperoleh persetujuan DPRD. Namun hal ini tidak berarti pemda memiliki kewenangan yang mandiri untuk menetapkannya. Pemerintah pusat tetap memiliki hak veto untuk menolak (mencabut) pajak yang dibuat daerah (Brojonegoro, 2002:19). Berbagai persoalan krusial ini mengindikasikan, perangkat peraturan yang ada belum memberikan kepada pemda sejumlah instrumen perpajakan yang signifikan dan independen (Alms, 2002: 88).
Demikian pula dalam persoalan dana perimbangan. Pada sisi kebijakan bagi hasil, pola bagi hasil masih dilakukan basis per basis pajak dan belum mencakup setiap sumber pendapatan pusat yang ada di daerah. Penekanan lebih besar pada bagi hasil sumberdaya alam (SDA), dinilai lebih menguntungkan daerah yang kaya SDA dan tidak menguntungkan daerah yang bukan penghasil kekayaan alam tersebut (Pratikno, 2002:66). Sedangkan sumberdana alokasi umum, meskipun didasarkan formula yang lebih obyektif dan transparan, tetapi cenderung lebih mengutamakan pemerataan dan kurang memperhatikan sisi keadilan. Bahkan cenderung bersifat disinsentif karena tidak memperhitungkan kontribusi daerah kepada pendapatan pusat. Demikian pula pendekatan 25% dari pendapatan dalam negeri, belum dikembangkan untuk mencapai sufficiency pembiayaan daerah (Soekarwo, 2002).
Secara umum, transfer keuangan intra-pemerintahan hendaknya mampu mendorong peningkatan manajemen fiskal yang baik dan menghidari parktek yang tidak efisien (Syah, 1994:71). Bahkan mampu mengurangi beban perpajakan lokal yang relatif tinggi (Bailey, 1999:207). Upaya seperti ini akan dapat dilakukan pemda, apabila pemda memiliki kewenangan memadai di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi. Terutama kewenangan pemda dalam mengendalikan tarif pajak daerah (local tax power) (Bird dan Vaillancourt, 2000:49). Pemda juga perlu memiliki dana memadai, sehingga memiliki fleksibilitas untuk lebih menekankan pada intensifikasi. Bahkan kemungkinan memberikan tax holidy demi merangsang investasi di daerahnya (Mardiasmo, 2002:153). Studi yang dilakukan de Mello dan Berenstein (2002) menunjukkan semakin besar bagian dana yang dibelanjakan daerah, semakin besar keterkaitan positip antara desentralisasi dan perwujudan governance (Abed and Gupta, 2002:360).
Agar tidak terjadi pelemahan upaya fiskal daerah, setiap desain perimbangan keuangan harus bersendikan elemen potensi kapasitas penerimaan daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000:45). Misalnya di Spanyol, 25% dana perimbangan daerah dialokasikan menurut penerimaan pajak daerah dan 70% menurut jumlah penduduk. Denmark dan Swedia, seperi Kanada dan Australia, secara eksplisit mengkalkulasikan dana perimbangan dengan mengasumsikan penerapan tarif pajak daerah menurut rata-rata nasional. Daerah yang menetapkan tarif pajak di atas rata-rata tarif pajak daerah, tidak diberi sangsi dengan pengurangan dana perimbangan. Sementara yang menerapkan tarif di bawah rata-rata, diberi insentif kenaikan dana perimbangan yang diterimanya.
Demikian pula, keuangan intra pemerintahan tidak seharusnya mengandung kompleksitas yang tidak perlu. Di semua negara, kompleksitas hunbungan fiskal antar pemerintahan tidak dapat dihindari dan biasanya tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang terkait. Jika apa yang dikerjakan pusat adalah mesukseskan suatu tujuan khusus, lakukanlah tanpa menambah kerumitan atas keuangan intra-pemerintahan. Bilamana mungkin, transfer langsung ke kelompok masyarakat miskin lebih baik daripada transfer tidak langsung melalui daerah.
Kebijakan keuangan intra pemerintah, karenanya perlu dirancang lebih cermat. Devas (1988) mengemukakan tujuh kriteria dasar yang perlu diperhitungkan yaitu: simplicity (kesederhanaan, formula alokasi mudah dimengerti), adequacy (cukup untuk membiayai kebutuhan dasar daerah), elasticity (menyesuaikan diri terhadap inflasi, dll), stability and predictability (jumlah alokasi relatif stabil dan mudah diprediksi), equity (unsur pemerataan daerah), economic efficiency (menjamin efisiensi penggunaan dana), serta decentralization and local accountability (menjamin otonomi daerah dan akuntabilitas lokal) (Pratikno, 2002:61). Kriteria serupa ditegaskan oleh Syah (1994) yang mengemukakan sejumlah kriteri dasar yang perlu dipertimbangkan dalam merancang transfer keuangan intra-pemerintahan yaitu: autonomy, revenue adequacy, equity, predictability, efficiency (neutrality), simplicity, incentive, and safeguard of grantor’s objectives (Syah, 1994:30).
Disamping PAD dan dana transfer pusat, sumber dana pemda lainnya yang potensial adalah “pinjaman daerah” (local borrowing). Berdasarkan Undang-undang, daerah diberikan kewenangan melakukan pinjaman. Baik itu pinjaman pada pusat, bank komersial, dan institusi keuangan lainnya. Termasuk melakukan pinjaman ke luar negeri. Akan tetapi melalui peraturan No. 107/2000, kewenangan ini oleh pusat diatur sangat ketat sekali yang pada akhirnya justru mempersulit kemungkinan pemda melakukan pinjaman.
Bahkan berkat tekanan IMF kesempatan pemda melakukan pinjaman ini tertutup paling
tidak sampai terselesaikannya krisis ekonomi nasional (Brojonegoro, 2002:21).
Pelarangan kepada pemda melakukan pinjaman ini, dapat menimbulkan kondisi
kurang mendukung bagi percepatan perbaikan kinerja pemda. Bahkan merupakan bentuk
patronase lama untuk melindungi kinerja pemda yang tidak efektif. Seperti dikemukakan
Bird dan Vaillancourt (2000):
“Pemberlakuan batasan utang untuk mencegah kesalahan fiskal pada pemda dapat berakibat buruk. Karena dapat membendung terjadinya sangsi pasar secara alamiah. Kreditur potensial pemerintah, dapat memiliki kemampuan dan motivasi untuk membuat evaluasi kemungkinan risiko pada uangnya. Dari perspektif ini, kekhawatiran atas keteledoran pemda yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam posisi sulit, merupakan contoh lain dari paternalisme yang tidak tepat atau keliru, sikap “orangtua lebih tahu” yang umum terjadi pada pemerintah pusat dalam menghadapi kemungkinan tidak enaknya kehilangan kontrol akibat desentralisasi. Dan pemda sulit berkinerja dengan baik jika mereka selalu diamankan dari kemungkinan berbuat salah dengan memberlakukan batasan yang sembarang atau jika mereka yakin bahwa pusat selalu siap memberikan bantuan. Jika pusat ingin menghidari permasalahan, dapat dilakukan denagan tidak memberikan subsidi atas utang pemda dan merelakan pemda yang dililit utang terlalu banyak itu bangkrut seperti dipraktekkan di Maroko” (Bird dan Vaillancourt, 2000:10).
Sejumlah persoalan krusial tersebut, banyak ditengarai telah menjadi faktor penting yang mendorong otonomi seolah-olah identik dengan automoney. Meningkatkan PAD dengan cara menambah jenis dan meningkatkan tarif pajak/retribusi. Munculnya berbagai konflik perebutan sumber pendapatan antar pemerintahan. Seperti kengototan sejumlah Pemkab/Pemkot untuk mendapatkan bagi hasil lebih besar dari pajak kendaraan bermontor.
Tuntutan pengalihan kewenangan pengelolaan uji kir kendaraan yang selama ini tangani
Pemprov. Hal serupa juga ditujukan pada sumber pajak yang selama ini dikuasai pusat. Seperti cukai rokok, bandara, pelabuhan, BUMN dan sebagainya.

Urgensi Penguatan Demokrasi Lokal
Pola-pola mobilisasi PAD, tidak semata-mata dipengaruhi kebijakan keuangan intra
pemerintahan. Syah (1994) menegaskan bahwa desentralisasi tanggungjawab dan
rasionalisasi transfer dana intra pemerintahan, hendaknya didukung penguatan kapasitas
kelembagaan politik lokal (Syah, 1994:3-4). Bird dan Jenkins (1993) menegaskan bahwa
desentralisasi akan berjalan lebih baik jika dikaitkan erat ke struktur masyarakat dan
organisasi lokal (Bird dan Vaillancourt, 2000:51). Penegasan serupa dikemukakan Bird dan
Vaillancourt (2000) sendiri yang menyatakan bahwa:
“Pengalaman di berbagai situasi mengisyaratkan adanya 2 persyaratan yang sangat penting untuk kesuksesan desentralisasi. Pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Kedua, biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Maksudnya pemda perlu memiliki kontrol atas tarif (dan mungkin basis pajak, obyek) dari paling tidak beberpa jenis pajak. Jika peryaratan-persyaratan yang agak ketat ini dapat dipenuhi, devolusi atau otonomi barulah berarti. Sebaliknya, bila tidak dapat diwujudkan maka desentralisasi mungkin tidak akan mencapai sasaran dan tujuannya” (Bird dan Vaillancourt, 2000:17).
Konsekwensi tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, seperti ditegaskan Bardhan dan Mookherjee (1998) jika akuntabilitas lokal adalah terbatas, desentralisasi dapat hanya sekedar memindahkan kekuasaan dan korupsi dari para elit nasional ke elit lokal (de Mello and Berenstein, 2002:336). Kondisi yang sebaliknya, ditegaskan Weingast (1995), Breton (1996) dan Triesman (2000), korupsi dapat dikurangi di dalam pemerintahan yang desentralistis, sepanjang di wilayah tersebut terdapat lembaga-lembaga yang sama-sama relatif otonom, mampu saling bertindak dan saling bereaksi (de Mello and Berenstein, 2002:335).
Smoke (2001) lebih spesifik menyatakan bahwa mekanisme fiskal tidak dapat
diharapkan berfungsi jika tidak ada tingkat pengembangan politik dan akuntabilitas lokal yang memadai (Smoke, 2001:32). Penegasan yang sama dikemukaan Syah (2000) dimana pengalaman di Indonesia dan Pakistan, telah memberikan pelajaran penting dalam melakukan reformasi fiskal di Negara Berkembang seperti berikut:
1 Kelembagaan partisipasi masyarakat dan akuntabilitasnya harus digiring ke arah reformasi sistem fiskal yang sungguh-sungguh. Meskipun dalam masyarakat yang primitif, seperti India sebelum dijajah Inggris, sistem pemerintahan lokal berjalan efektif untuk memberikan pelayanan dan pengumpulan pajak lokal, sebab ada pemahaman yang baik atas mekanisme partisipasi dan akuntabilitas masyarakat. Sistem pemerintahan lokal yang lebih modern, telah gagal karena ketiadaan suara masyarakat dan pengendalian akuntabilitas.
2 Kemampuan kelembagaan (administratif/manajemen) merupakan hal kedua terpenting, dan seharusnya mendapat prioritas yang lebih rendah dalam usaha reformasi. Kapasitas kelembagaan untuk membangun dan mengembangkan praktek organisasi modern, memang penting, namun seharusnya tidak dipandang sebagai kendala untuk desentralisasi. Kemampuan teknis dapat dipinjam dari dukungan tingkatan pemerintah yang lebih tinggi di berbagai tempat.
3 Pemisahan yang demikian jauh antara keputusan pembelanjaan dan perpajakan menyebabkan kurangnya akuntabilitas sektor pemerintah.
4 Bagi hasil atas dasar basis per basis pajak mendistorsi insentif efisiensi pemungutan pajak. Di Pakistan, bagi hasil pajak demi pajak atas penerimaan dan penjualan telah menyembunyikan pajak perdagangan dari reformasi, sebab pajak tersebut tidak dibagi dengan propinsi.
5 Desentralisasi yang berhasil tidak dapat dicapai tanpa keberadaan program transfer fiskal yang terancang baik.
6 Lingkungan kelembagaan negara berkembang membutuhkan tingkatan desentralisasi yang lebih besar daripada yang dibutuhkan negara industri. Lingkungan sektor pemerintah yang lebih terbelakang lebih sesuai dengan bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi, sebab kebutuhan informasi dan biaya transaksi dapat diminimalkan dengan cara menggeser pengambilan keputusan lebih dekat ke masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut (Bird dan Vaillancourt, 2000: 204-209).

Penegasan tersebut menekankan pentingnya reformasi fiskal yang secara sungguh
sungguh dipadukan (matching) dengan pelembagaan demokrasi lokal. Pelembagaan
demokrasi lokal ini, sudah saatnya memperoleh perhatian serius. Sebab ada kecenderungan umum, desentralisasi seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, karena transfer kekuasaan yang dilakukan tidak mampu mengubah distribusi kekuasaan yang mengarah pada terwujudnya kesamaan derajad antara komponen pemerintah dan non-pemerintah.
Seperti ditegaskan Bailey (1999):
“Desentralisasi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan (necessary) tetapi bukan kondisi yang mencukupi (unsufficient) untuk mempromosikan kepentingan publik, baik melalui peningkatan untuk dapat melakukan pilihan publik maupun penguatan suara publik….. Desentralisasi hanya menciptakan kesempatan (opportunity) untuk meningkatkan responsivitas dalam pemberian pelayanan publik, tetapi tidak mesti menjaminnya. Hasil nyata dari desentralisasi akan lebih tergantung pada distribusi kekuasaan (distribution of power) di antara berbagai kelompok yang ada di dalam dan di sekitar institusi pemerintahan lokal (Bailey, 1999:77).
Pada bagian selanjutnya, Bailey (1999) menyatakan bahwa:
“Desentralisasi umumnya hanya memperluas bentuk-bentuk tradisional demokrasi perwakilan (representative democracy), daripada demokrasi partisipatoris (participatory democracy) pada tingkat lokal. Manajemen desentraliasi lebih banyak terjadi di dalam lingkungan departemen daripada melintasi antar departemen. Desentralisasi lebih berkaitan dengan masalah access daripada decesion-making. Desentralisasi lebih terkait dengan pembuatan keputusan di dalam struktur lembaga pemerintah daripada penyebaran kekuasaan (devolution of power) kepada komunitas di suatu wilayah. Dan ini terjadi karena desentralisasi tidak secara fundamental mengubah tatanan kekuasaan politik dan manajemen”
(Bailey, 1999:77-79).
Undang-undang baru tentang Pemerintahan Daerah, secara formal mendasarkan diri
pada prinsip demokrasi dan peranserta masyarakat. Namun secara substansial, tranfer
kekuasaan yang terjadi masih terbatas pada lingkungan internal pemerintahan daerah.
Terutama pada eksekutif dan legislatif daerah. Sehingga proses politik pemerintahan
daerah, cenderung lebih menekankan pada mekanisme demokrasi perwakilan daripada demokrasi partisipatoris. Sementara itu, tidak ada satu pun pasal yang mengatur hak-hak penduduk, baik itu hak-hak untuk memperoleh pelayanan, hak pengawasan terhadap eksekutif maupun legislatif daerah, baik secara individu maupun institusi (Hardjosoekarto, 2002:12). Kontruksi kekuasaan yang tidak seimbang ini, menjadi faktor krusial yang menyebabkan proses penentuan kebijakan publik, dimonopoli dan didominasi kepentingan eksekutif dan legislatif daerah. Termasuk dalam kebijakan pendapatan dan belanja daerah.
Berbagai penegasan tersebut sangat relevan dengan apa yang dikemukan Smith (1985) bahwa persoalan keuangan lokal tidak bisa dipisahkan dari politik, baik dalam arti idiologi maupun dampak deferensial kebijakan fiskal terhadap kepentingan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda (Smith, 1985:120). Lebih spesifik lagi, Pratikno (2002) menegaskan APBD merupakan kebijakan politik paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Melalui kebijakan ini para pembuat keputusan dapat menentukan siapa atau masyarakat mana yang lebih diuntungkan dibandingkan kelompok masyarakat lainnya (Pratikno, 2002:21). Sejauhmana keputusan tentang who gets what ini diambil, akan sangat tergantung pada persoalan krusial bagaimana keputusan itu dibuat, siapa yang terlibat, apa kepentingnya dan bagaimana distribusi kekuasaan di antara aktor yang terlibat tersebut. Penegasan serupa dikemukan Grindle (1980) bahwa keputusan tentang who gets what ini, akan sangat dipengaruhi oleh persoalan krusial tentang strategi, sumberdaya dan posisi kekuasaan dari masing-masing aktor yang terlibat itu sendiri (Grindle, 1980:12).
Penutup
Dari kajian ringkas di atas, ada sejumlah isu krusial yang sangat urgen diperhatikan dalam upaya mendesain kebijakan pembiayaan desentralisasi. Pertama, kebijakan desentralisasi akan efektif apabila didukung adanya pola-pola mobilisasi PAD yang lebih bertumpu pada upaya intensifikasi daripada ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kalaupun ekstensifikasi dilakukan, hendaknya lebih menekankan pada sektor retribusi daripada perpajakan daerah. Demikian pula apabila sektor perpajakan akan dijadikan pilihan, hendaknya lebih berorientasi pada sisi output kegiatan ekonomi daripada sisi proccess kegiatan ekonomi agar tidak menambah beban dunia usaha maupun masyarakat.
Kedua, pola-pola mobilisasi PAD yang mendukung efektifitas desentralisasi, akan tercapai apabila kebijakan transfer dana bantuan pusat, tidak semata-mata perlu dirancang lebih cermat. Akan tetapi sekaligus perlu diserasikan atau dipadukan (matching) dengan kebijakan untuk memperkuat demokrasi lokal. Pola-pola mobilisasi PAD yang menghambat pelaksanaan desentralisasi yang efektif, terjadi karena kebijakan transfer dana pusat, tidak diimbangi penguatan demokrasi lokal yang sebanding dengan tingkat desentralisasi fiskal yang dilakukan. Desentralisasi politik yang dilakukan, masih cenderung bersifat desentralisasi setengah hati, atau desentraliasi tanpa kuasa rakyat.. Sebuah tipe desentralisasi yang hanya terfokus pada penguatan demokrasi perwakilan dan bukan pada demokrasi partisipatoris. Dan implikasinya bisa dilihat dimana-mana. Desentralisasi setengah hati ini, telah memunculkan disorientasi berupa maraknya koalisi eksploitatif yang dilakukan eksekutif dan legislatif untuk saling memaksimalkan kepentingan ekonomi istitusi dan pribadinya.
Ketiga, persoalan mobilisasi PAD dan kebijakan keuangan intra pemerintah (pusat-daerah), sekaligus merupakan persoalan politik yang melibatkan masalah paling krusial yaitu persoalan distribusi kekuasaan. Karena itu, redistribusi kekuasaan yang lebih seimbang dalam sistem pengambilan keputusan, tidak hanya dibutuhkan pada tingkal lokal, namun juga sangat dibutuhkan pada tingkat nasional. Redistribusi kekuasaan yang seimbang ini, makin urgen dan relevan apabila melihat kenyataan empirik di berbagai negara. Pada Negara-negara Berkembang, kebijakan fiskal intra pemerintahan cenderung bergerak dari pola-pola sentralistik menuju ke pola-pola yang makin bercorak desentralistik. Sedangkan di Negara-negara Maju, kebijakan fiskal intra-pemerintahan justru bergerak dari pola-pola yang desentralistik menuju ke arah kebutuhan bagi adanya pola-pola kebijakan fiskal yang bercorak sentralistik. Kenyataan empirik yang saling bertolak belakang ini mengisyaratkan bahwa kebijakan fiskal yang desentralistik dan sentralistik, hanyalah relevan dalam konteks yang bersifat temporer. Dinamika yang terjadi dalam dunia empirik justru menunjukkan makin pentingnya kebutuhan bagi adanya pola-pola keseimbangan antara kebijakan fiskal yang desentralistik dan sentralistik. Pola-pola keseimbangan ini akan tercapai, apabila sistem pengambilan keputusan di tingkat nasional, benar-benar dilandasi adanya distribusi kekuasaan yang seimbang antara pusat dan daerah itu sendiri.
Kebijakan fiskal intra-pemerintahan, merupakan persoalan yang sangat komplek. Baik secara teknis maupun politik. Kajian kritis pada tataran teoritik dan empirik, sangat urgen dilakukan. Terutama untuk menguji apakah fakta empirik memang memperkuat validitas proposisi teoritik yang banyak dikembangkan para akademisi dan dianut para praktisi di Negara Berkembang. Atau sebaliknya, banyak proposisi yang sebenarnya lebih layak diklasifikasikan sebagai provokasi yang dapat menjerumuskan berbagai pihak terkungkung dalam euforia di tengah-tengah keterbelakangan diri.

Daftar Pustaka
Abed, George T., and Gupta, Sanjeev, 2002, Governance, Corruption & Economic Performance, IMF: Washington, D.C.
Alm, James, 2002, Decentralization and Local Government Borrowing in Indonesia, FE-UI: Jakarta. (Makalah).
———, 2002, Can Indonesia Decentralise Successfully?: Plans, Problems and Prospects, Bulletin of Indonesia Economic Studies: Vo. 37.
Anuar, Abdul Rahim, 2000, Fiscal Decentralization in Malaysia, Hitotsubashi Journal of Economics Vol. 14.
Bailey, Stephen J., 1999, Local Government Economics: Principles and Practice, Macmillan Press Ltd.: London.
Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois, 2000, Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solikin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.
Brojonegoro, Bambang, 2002, Indonesian Intergovernmental Transfer in Decentralization Era: The Clash of General Allocation Fund, Mini-Economica FE-UI: Jakarta.
Cho, Chang-hyun, and Meinardus, 1996, Local Autonomy and Local Finance, CLA-Hanyang University: South Korea.
Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, UI Press: Jakarta.
Devas, Nick., dkk., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press: Jakarta.
Ditjen Pajak, 2002, Menkaji Format Pengelolaan PBB: Suatu Tinjauan atas Isu Desentralisasi PBB, Jakarta.
Halim, Abdul, (ed.), 2001, Manajemen Keuangan Daerah, UPP-AMP YKPN: Yogyakarta.
Hardjosoekarto, 2002, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 2.
Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, ANDI: Yogyakarta.
Muluk, M.R. Khairul, Desentralisasi: Teori, Cakupan dan Elemen, Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No. 2.
Pratikno, 2002, Keuangan Daerah: Manajemen dan Kebijakan, MAP-UGM: Yogyakarta. (Pointers Kuliah).
Sidik, Machfud, 1998, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Jakarta. (Makalah).
Shah, Anwar, and Qureshi, Zia, 1994, Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, The World Bank: Washington, D.C.
Smoke, Paul, 2001, Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice, UNRISD: Switzerland.
Gaffar, Afan, dkk, 2002, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustakan Pelajar : Yogyakarta.
***





STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT PERDESAAN DI ERA OTONOMI

22 03 2008

Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT PERDESAAN DI ERA OTONOMI
Oleh:
Adam Idris

Adam Idris adalah dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Unmul Samarinda.

PENDAHULUAN
Pembangunan adalah merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. Secara ideal, pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Ironisnya, sudah setengah abad lebih Indonesia merdeka, yang secara politis telah melewati tiga orde kepemimpinan nasional, mulai dari orde lama. Orde baru dan orde reformasi, namun pembangunan nasional relatif belum menampakkan hasil yang maksimal. Bahkan jumlah masyarakat miskin semakin tahun semakin bertambah besar, dan kejahatan semakin meraja lela. Terlebih lagi apabila dilihat dari pemerataan prioritas pembangunan antara desa dan kota, juga masih menampakkan adanya ketimpangan yang belum memperoleh penyelesaian yang proporsional.
Kita semua tahu bahwa hingga era Otonomi Daerah telah menapaki tahun ketiga di awal tahun 2002 ini, wilayah Indonesia masih didominasi oleh wilayah pedesaan, yang mengandung pengertian bahwa jumlah penduduk terbesar masih berdomisili di wilayah tersebut. Dengan demikian apabila prioritas pembangunan masih dipusatkan di wilayah perkotaan, itu artinya bahwa masyarakat yang mampu menikmati hasil pembangunan jauh lebih sedikit ketimbang yang tergilas oleh pembangunan.
Ketika sistem pemerintahan Indonesia masih bersifat sentralistik, kita sering melontarkan kecaman bahwa ketertinggalan pembangunan wilayah pedesaan merupakan kesalahan pemerintah, karena perencanaan pembangunan pada waktu itu masih didominasi oleh strategi pembangunan yang bersifat top-down. Apabila di era otonomi sebagaimana yang sedang kita alami saat ini, ketertinggalan pembangunan wilayah pedesaan ternyata masih tetap terjadi, lalu kita akan menyalahkan siapa lagi?.

OTONOMI DAERAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN
Sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang sistem Pemerintahan Daerah yang berintikan otonomi, memiliki pemahaman bahwa pihak pemerintah daerah (Kabupaten atau Kota) memperoleh wewenang penuh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu sudah saatnyalah bagi pemerintah daerah untuk segera memikirkan strategi pembangunan yang bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh agar kue pembangunan benar-benar dapat dinikmati secara lebih merata bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Telah disinggung dibagian atas, bahwa sebagian besar, bahkan mungkin mencapai 2/3 dari jumlah penduduk kita berdiam di wilayah perdesaan, maka seyogyanya gerak dan langkah pembagunan di orde reformasi dan di era otonomi ini lebih diarahkan pada pembangunan desa dan masyarakat desa, serta menciptakan strategi pembangunan yang populis atau yang berdimensi kerakyatan. Artinya bahwa pihak pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya harus diarahkan pada perbaikan sektor ekonomi rakyat yang lemah modal, dan tidak lagi terpaku pada sektor ekonomi konglomerasi yang kuat modal.
Satu hal yang perlu difahami betul oleh pihak pemerintah daerah, ketika pihaknya sudah berketetapan untuk memfokuskan pembangunannya bagi masyarakat desa yang lemah modal adalah terjadinya kelambanan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, sebab strategi ini memang tidak berorientasi pada economic growth, tetapi lebih diorientasikan pada terjadinya redistribution, yang bertujuan untuk menekan terjadinya kesenjangan. Kondisi inilah yang biasanya sangat tidak disukai oleh Pemerintah Daerah, karena kita masih terkungkung oleh paradigma lama yang menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dalam menentukan kemajuan atau keberhasilan pembangunan di wilayahnya. Akibatnya, walaupun secara teoritis mapun secara praktis pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti mengandung banyak kelemahan dan boleh dibilang gagal, tetapi masih lebih menggiurkan untuk dilaksanakan, karena pihak pemerintah daerah masih merasa lebih berprestasi apabila pihaknya mampu memacu pertumbuhan ekonomi, ketimbang menekan terjadinya kesenjangan ekonomi.
Pada orde yang lalu, dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah di perdesaan selalu diawali dengan penguatan modal, sehingga banyak program yang dikemas dengan berbagai nama terbukti gagal. Berbagai program itu diantaranya BIMAS, INMAS hingga IDT dan KUT serta berpuluh program lainnya terbukti tak pernah mampu menggemingkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pada waktu itu. Berkaca dari berbagai pengalaman tersebut, maka perlu ditawarkan alternatif lain dalam mengemas program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan perdesaan di era otonomi ini. Salah satu tawaran alternatif itu adalah dalam mengemas suatu program seyogyanya tidak diawali dari suntikan atau penguatan modal, tetapi harus diawali dari pembinaan keahlian atau ketrampilannya terlebih dahulu bagi target group yang akan dikenai suatu program. Ketika ketrampilan dan keahlian target group tersebut telah dianggap memadai baru suntikan dana atau penguatan modal dilakukan, sehingga dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan sektor produksi.
PEMBANGUNAN: PROSES TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI BAGI MASYARAKAT PERDESAAN
Oleh karena pembangunan selalu bertujuan untuk terciptanya kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari tahun ke tahun yang bersifat kontinyu, dapatlah dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses social and economic transformation yang disengaja dan terkendali. Oleh karena pembangunan merupakan proses transformasi kearah yang lebih baik, maka pembangunan merupakan hak setiap orang dan harus dinikmati oleh setiap anggota masyarakat, termasuk masyarakat di perdesaan. Mereka harus dibangkitkan dari kondisi dan tingkat kehidupan yang tradisional menuju kearah kehidupan yang lebih maju (Ndraha:1982). Sedangkan Menurut Gunawan (1998) yang dimaksud dengan transformasi itu terdiri dari; terjadinya perubahan dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke arah ekonomi tangguh, dari ekonomi subsisten ke arah ekonomi pasar dan dari kondisi ketergantungan ke arah kondisi kemandirian. Sudah barang tentu transformasi ekonomi masyarakat perdesaan itu baru bisa terjadi apabila pihak pemerintah daerah di era otonomi ini mampu memenuhi beberapa syarat yang dibutuhkan. Beberapa syarat itu diantaranya meliputi;
1 Penguatan Kelembagaan.
2 Pengalokasian Sumber Daya Alam secara proporsional dan ramah lingkungan,
3 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
4 Penguasaan teknologi yang tepat dan relevan bagi masyarakat perdesaan
5 Penyediaan modal yang cukup.

Apabila benar bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses transformasi sosial ekonomi, tepatlah yang dikatakan Rogers (dalam Amri; 1993) bahwa pembangunan harus mengandung unsur informasi secara merata melalu proses komunikasi yang efektif. Tanpa komunikasi tak mungkin ada informasi dan tanpa informasi transformasipun tak mungkin terjadi. Di era otonomi ini, pihak pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang paling berkewajiban membentuk sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi yang transparan, lengkap dan efektif kepada masyarakat di perdasaan tentang program-program pembangunan yang dicanangkan. Bahkan melalui sarana komunikasi itulah partisipasi yang positif dan konstruktif dari masyarakat terhadap program-program pembangunan dapat ditumbuhkan.

Dalam hal ini Rogers mensinyalir bahwa terjadinya kegagalan pelaksanaan program pembangunan perdesaan, salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh terjadinya kesenjangan komunikasi sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat perdesaan menjadi tidak lengkap. Akibat lanjut dari minimnya aliran informasi yang menuju ke wilayah perdesaan tersebut dapat menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang sekaligus juga menghambat peningkatan kesejahteraan hidup mereka.
KOMUNIKASI INTERAKTIF: SARANA SOSIALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT PERDESAAN
Banyak model-model komunikasi yang dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi, namun tidak semua model komunikasi bisa berhasil secara efektif untuk digunakan di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial ekonomi melalui program pembangunan. Menurut Susanto (1973) untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan perdesaan yang tinggi, diperlukan adanya strategi komunikasi yang tepat. Hanya dengan komunikasi yang tepatlah proses sosialisasi program-program pembangunan bisa berhasil dengan baik.
Beberapa ahli komunikasi massa mensinyalir bahwa meskipun pelaksanaan pembangunan perdesaan telah dirancang dan dipersiapkan secara baik, tidak menjamin akan bisa dilaksanakan dan berhasil dengan baik apabila tidak didukung oleh metode komunikasi yang efektif. Dalam hal ini menurut (Dahlan;1977) sosialisasi program pembangunan masyarakat perdesaan pada waktu itu dilakukan dengan menggunakan model komunikasi linier. Ketika itu pihak pemerintah sebagai agent of change dalam melakukan sosialisasi program pembangunan lebih banyak bersifat instruktif, berjalan searah dan disampaikan secara singkat. Menurut Rogers (1985) model komunikasi sedemikian ini kurang tepat bagi masyarakat perdesaan, sebab komunikasi linier yang cenderung bersifat instruktif itu biasanya disampaikan melalui saluran-saluran formal. Sementara itu masyarakat perdesaan yang secara sosiologis, masih tergolong sebagai primary society itu relatif kurang bahkan tidak menyukai terhadap hal-hal yang bersifat formal, sehingga proses komunikasi model linier tidak berjalan secara efektif.
Berbeda dengan model komunikasi linier, komunikasi interaktif dalam menyampaikan pesannya tidak disampaikan melalui saluran formal, melainkan menggunakan saluran informal yang dibentuk secara swadaya dan swakelola oleh masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hilbrink dan Lohman(1983) menunjukkan bahwa model komunikasi interaktif ternyata haslinya lebih efektif untuk digunakan sebagai salah satu strategi dalam mensosialisasikan program-program

Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002

pembangunan di perdesaan, karena komunikasi interakttif tidak bersifat instruktif dan penyampaiannya selalu dilewatkan melalui lembaga-lembaga informal pedesaan yang bersifat swakelola.
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ratih Cs; 1999) menunjukkan bahwa komunikasi interaktif ternyata berhasil secara efektif dalam hal memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan, dan mampu menumbuhkan partisipasi positif bagi masyarakat perdesaan dalam pembangunan. Keberhasilan komunikasi interaktif sebagai sarana sosialisasi program pembangunan masyarakat desa ini menurut Rogers (dalam Gonzales; 1977), karena model komunikasi interaktif memiliki kelebihan dibandingkan dengan model komunikasi linier untuk diterapkan di wilayah perdesaan. Kelebihan model komunikasi ini, salah satunya adalah terletak pada prosesnya yang berjalan secara menyebar kesegala arah sehingga arus informasi tidak berjalan satu arah yang dapat dianggap sebagai suatu instruksi, melainkan berjalan secara timbal balik dari dan kesegalah arah diantara pihak-pihak yang terlibat. Artinya diantara mereka yang terlibat dalam proses komunikasi terdapat proses saling mempengaruhi, memberi dan menerima informasi secara seimbang guna membentuk kesamaan pengertian diantara mereka (Hang Kueng; 1994). Kelebihan lain dari model komunikasi interaktif ini adalah adanya kesamaan posisi antara pihak communicant dengan communicator nya, sehingga diantara mereka yang terlibat komunikasi tidak ada perasaan inferior dan superior, dan hasil komunikasinya dianggap sebagai sharing.

PENUTUP
Mengingat model komunikasi interaktif terbukti sangat cocok bagi masyarakat desa, maka tidak ada salahnya apabila pihak pemerintah daerah di era otonomi ini mengadopsi model komunikasi ini sebagai sarana sosialisasi program-program pembangunan di perdesaan, dengan harapan agar kesenjangan pemerataan pembangunan desa-kota dapat segera dieleminir. Era otonomi seyogyanya disikapi secara arif oleh pemerintah daerah, dalam artian bahwa keluasan dan perluasan kewenangan yang dimilikinya hendaknya bisa dipandang secara proporsional, yakni disamping sebagai peluang juga sekaligus tantangan, terutama dalam hal melaksanakan pembangunan di wilayah perdesaan.
Dalam memandang otonomi sebagai peluang, disamping pihak pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya juga harus bertindak dengan secepat-cepatnya untuk segera melakukan pembangunan wilayah perdesaan secara terarah dan proporsional. Sedangkan dalam memandang otonomi sebagai hambatan, pemerintah harus berfikir bahwa pembangunan wilayah perdesaan merupakan tugas berat yang harus segera dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, untuk membuktikan bahwa pihak pemerintah daerahlah yang merupakan lembaga paling tepat dalam menyusun strategi pembangunan yang ada di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Budi Santoso dan Parsudi Suparlan 1977, Sistem Komunikasi Dalam Masyarakat Indonesia, Hasil Penelitian, Leknas/LIPI, Deppen RI, Jakarta.
Dahlan, Alwi, 1977, Sistem-sistem Komunikasi yang Memadai di Indonesia, Hasil Penelitian dengan PT Incore dengan Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan RI, Deppen, Jakarta.
Depari, Eduard, dan Colin, Mac Andrews 1988, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hang Kueng, 1994, Mencari Alternatif Model Komunikasi Dalam Pembangunan Pedesaan, Tanpa Penerbit Yogyakarta.
Hilbrink, Albert, 1988, Forum Siaran Pedesaan di Indonesia, Dalam Edward Depari dan Colin Mac Andrews (ed) Peranan Komunikasi Masa Dalam Pembangunan. Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta.
Khairuddin, H, 1992, Pembangunan Masyarakat, Penerbit. Liberty, Yogyakarta.
Rogers, Everett, 1975, Network Analysis of The Diffusion of Innovation, Institute for Communication Research. Stanford University.
Susanto, Astrid, S, 1977, Komunikasi Kontemporer. Binacipta Bandung
Worsley, Peter et. Al, 1992, Pengantar Sosiologi sebuah Pembanding. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.





People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik

22 03 2008

People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik

Oleh: Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.2
Latar Belakang
Pembangunan berbasis manusia dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep yang paling populer dewasa ini. Konsep ini mulai muncul sekitar tahun 1970-an dan berkembang sepanjang tahun 1980-an hingga akhir 1990-an. Perkembangannya mungkin tidak dapat dilepaskan dari perkembangan demokrasi yang terjadi beberapa dekade terakhir. Partisipasi masyarakat (rakyat) dalam proses pembuatan keputusan dan pemerintahan secara umum, sebagai salah satu prinsip demokrasi, berkembang menjadi tuntutan yang semakin luas diterima di berbagai belahan dunia. Tuntutan akan partispasi ini berangkat dari pemahaman bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan sesungguhnya dalam sebuah negara.
Dalam hal pendekatan pembangunan, tuntutan akan partisipasi ini telah mengubah paradigma mengenai posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek, tetapi ikut terlibat mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawabannya. Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan internalnya atas segala sumber daya yang dimilikinya. Model semacam ini sangat menekankan pentingnya pemberdayaan (empowerment) dan inisiatif rakyat sebagai inti dari sumber daya pembangunan.
Meskipun secara umum terdapat kesepakatan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat, namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk mengimplementasikannya dalam tataran praksis. Permasalahan tersebut khususnya menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat; batasan masyarakat yang sukses melakukan pemberdayaan; peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta; mekanisme pencapaiannya; dan sebagainya. Upaya pemberdayaan masyarakat karena itu menuntut pengelolaan kegiatan secara lebih tepat, akomodatif, terukur, tertib, akuntabel yang meliputi rangkaian proses penyusunan Rencana dan Anggaran, Pelaksanaan, Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban.
Resume hasil penelitian penulis dan tim Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik
(PKSPSP) FISIP UI tahun 2003 dalam literatur research dengan judul “Pola dan Mekanisme
Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta”. 2 Dosen FISIP UI dan Manajer Pelaksana Selo Soemardjan Research Centre FISIP UI
Beberapa permasalahan lain terkait dengan pemberdayaan masyarakat meliputi: Pertama, diskontinuitas dan diskoordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoodinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kebijakan pemerintah kadang malah berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh LSM. Orientasi progam yang dilaksanakan oleh pemerintah, pada satu sisi menampakkan hasil yang nyata, namun pada sisi yang lain terkadang tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Kedua, disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijanlankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak difahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau kosultan tersebut terkadang tidak dapat difahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat tersebut.
Ketiga, disorientasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai pula oleh hasil yang belum tampak nyata terkadang menjadikan fasilitator (pendamping), baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata. Pergeseran pendekatan, dari proses ke hasil, ini bukanlah solusi. Langkah sinergis yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan kedua pendekatan tersebut. Keempat, Generalisasi, yaitu diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya pendekatan pembangunan yang tidak bersifat monolitik. Pendekatan pembangunan, dan juga pemberdayaan, yang lebih bersifat dinamis, dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat, karakter budaya, serta struktur sosial masyarakat sangatlah diperlukan saat ini. Lebih dari itu, pendekatan multidisiplin menjadi penting.
Kelima, rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan hukum dan Undang-Undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapangan berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya, tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada mengikuti peraturan daripada menjawab kebutuhan di lapangan. Keenam, indikator yang tidak tepat, pemberdayaan masyarakat selama ini selalu diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Indikator yang hanya didasarkan akan nilai-nilai yang sifatnya material, dengan mengesampingkan nilai non materi hanya akan memperkuat pendekatan hasil (program) dalam pemberdayaan masyarakat. Kesadaran akan nilai, hukum, ataupun partisipasi politik masyarakat yang terkadang tidak dapat dikukur menjadi terabaikan. Dengan demikian, kebutuhan akan indikator yang mencakup semua hal menjadi sangat penting.

Konsep dan Definisi Pemberdayaan
Hingga saat ini terdapat banyak macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dipahami, karena sebenarnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif mengenai pembangunan masyarakat. Perspektif ini menawarkan sebuah pendekatan yang menyeluruh, meliputi kerangka konseptual, logika berpikir dan panduan umum untuk meningkatkan kapasitas dan performance dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak menyediakan keharusan-keharusan yang terperinci yang tepat atau cocok untuk setiap sistem kemasyarakatan. Meskipun demikian, ada beberapa hal penting dalam memahami dan membuat sebuah definisi yang operasional dari pemberdayaan masyarakat.
Pertama, pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memilliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif (Harry Hikmat, 2001: 46-48). Pengertian ini kurang-lebih sama dengan pendapat Payne dan Shardlow mengenai tujuan pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. (Rukminto Adi, 2002: 162-163) .
Kedua, menurut Pranarka dan Vindhyandika, terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan primer. Pada kecenderungan ini proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog. (Adimiharja, 2001: 10) Kedua kecenderungan ini juga dirumuskan oleh Payne. Ia menyatakan bahwa pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari ligkungannya.
Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud dalam berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. (Pranaka dan Vidhyandika, 1996: 56). Gagasan lain mengenai pemberdayaan adalah memberika kekuatan (power) pada yang tidak berpunya (powerless). Hanya dengan power, proses aktualiasasi diri dapat dijalankan.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi. (James William Lie, 1995: 132: Rukminto Adi, 2002: 163-165).
Keempat, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Dalam pengertian yang terakhir, pemberdayaan tidak berfungsi untuk meniadakan masalah, tetapi mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat agar proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat (Rukminto Adi, 2002: 171-177). Mengingat pemberdayaan merupakan suatu proses, strategi yang digunakan pun lebih mengutamakan proses dari pada hasil. Menurut Jim Ife (1995: 63-63) bahwa terdapat tiga strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan penyadaran.
Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi sosial menitikberatkan pada pentingnya perjuangan politik dan perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Sedangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran mengembangkan pentingnya proses pedidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat untuk meningkatkan kekuasaanya. Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran tentang pemahaman masyarakat dalam arti luas dan struktur penindasan, mengajarkan pada masyarakat tentang pengertian dan kentrampilan untuk perubahan yang efektif. (Andrinaldi, 2001)
Kelima, pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Hal ini setidaknya didasari berbagai potensi yang dimilikinya, seperti dinyatakan oleh David Osborne dan Ted Gabler, antara lain (Osborne and Gabler, 1993); warga masyarakat akan memberikan komitmen yang lebih besar; masyarakat mengetahui permasalahan yang dihadapi warganya secara lebih mendalam; masyarakat lebih mampu memberikan penyelesaian setiap masalah yang lebih mendasar; peran aktif Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa, sedangkan pemerintah lebih berperan memberikan perhatian dan dorongan; pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lebih efisien, effektif dan partisipatif; Masyarakat lebih mampu melihat potensi yang dimiliki oelh setiap warganya.
Keenam, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembanguan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (community based development) Kartasastima (1996) mejelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemapuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik kuat, dan inovatif tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan yang menempatkan kreativitas dan prakarsa masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa elemen penting dari pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Dalam konteks pembangunan dan demokratisasi di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik menjadi penting.
Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa warga negara memahami kehidupan politik. Pada sisi yang lain, rendahnya partisipasi dapat dianggap sebagai rendahnya kepedulian dan pengetahuan warga negara dalam kehidupan politik atau bisa jadi terdapat batasan serta tidak adanya kesempatan dalam kehidupan politik. Sebaliknya, di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya yang melihat rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng.
Partispasi warga negara (private citizen) bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1977:3).
Partispasi warga negara yang legal bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil mereka (Norman H. Nie dan Sidney Verba, 1975:1).
Adapun warga negara yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam partisipasi politik disebut apati (apaty). Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, adanya sikap acuh tak acuh, tidak tertarik atau rendahnya pemahaman mereka mengenai masalah politik. Kedua, adanya keyakinan bahwa usaha mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak berhasil. Ketiga, mereka tinggal dalam lingkungan yang menganggap bahwa tindakan apati merupakan suatu tindakan terpuji.
Dalam beberapa kasus, tindakan apati bukanlah masalah yang harus selalu dirisaukan karena tindakan acuh tak acuh dapat menjadi positif apabila memberikan fleksibilitas pada sistem politik dibandingkan dengan masyarakat yang terlalu aktif sehingga menjurus pada pertikaian yang berlebihan. Di Amerika Serikat misalnya, gejala tidak memberikan suara dapat dilihat sebagai suatu pencerminan stabilitas sistem politik yang ada. Dan juga mereka lebih aktif dalam berpartisipasi untuk pemecahan masalah melalui kegiatan lain. Kecenderungan ini dapat dilihat dengan penggabungan diri tidak saja pada organisasi-organisasi politik, tetapi juga pada organisasi bisnis, profesi, dan sebagainya.
Menurut Myron Wiener, ada dua faktor pendorong bagi menguatnya partisipasi politik. Pertama, tumbuhnya angkatan kerja perkotaan yang bekerja di sektor industri yang mendorong timbulnya organisasi buruh. Kedua, pertumbuhan komunikasi massa yaitu karena perkembangan penduduk, transportasi, komunikasi antara pusat-pusat kota dan daerah terbelakang, penyebaran surat kabar, penggunaan radio, dan sebagainya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran anggota masyarakat akan pengaruh kebijaksanaan pemerintah terhadap tiap-tiap warga negara.
Jefry M. Paige memberikan dua indikator dalam menjelaskan pola partisipasi politik. Pertama, kesadaran politik yakni kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menyangkut pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Dengan mengkorelasikan kesadaran politik dan kepercayaan politik itu, Paige kemudian membagi pola partisipasi politik menjadi empat tipe:
1 Partisipasi politik dikatakan aktif apabila tingkat kesadaran dan kepercayaan politiknya tinggi.
2 Partisipasi politik terlihat apatis jika tingkat kesadaran dan kepercayaan politik rendah.
3 Partisipasi politik cenderung militan-radikal apabila kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan politik rendah.
4 Partisipasi politik cenderung pasif jika kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan politik tinggi.

Pola partisipasi politik yang ditunjukkan melalui kadar tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan politik seperti dikemukakan di atas, pada dasarnya ditentukan oleh setidak-tidaknya tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan sistem. Dalam sistem negara demokratis, partisipasi politik merupakan elemen yang penting. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan kolektif. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang yang diwujudkan dalan sebuah keputusan. Masyarakat percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mempunyai efek (political efficacy).

Pemberdayaan Masyarakat sebagai basis partisipasi masyarakat
Konsep pemberdayaan tumbuh mulai tahun 1970-an dan terus mengalami perkembangan hingga tahun 1990-an. Menurut Pranarka dan Vidhyandika, konsep ini memiliki pemikiran yang searah dengan berbagai aliran pemikiran yang berkembang pada akhir abad ke-20, yang biasa dikenal sebagai aliran posmodernisme. Aliran posmodernisme, termasuk di dalamnya antara lain eksistensialisme, fenomologi, personalisme, neo-marxisme, freudanisme serta berbagai aliran strukturalisme, menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Konsep pemberdayaan dapat dilihat sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata mayarakat dan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat (Hikmat, 2001: 1-2).
Pada awal kelahirannya, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dengan demikian merupakan depowerment dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan menggantikannya dengan sebuah sistem yang baru, yang memberikan perhatian penting pada gagasan manusia dan kemanusiaan (humanisme). Menurut Pranarka dan Vidhyandika, gagasan humanisme ini memiliki kesamaan dengan apa yang diajukan aliran fenomologi, personalisme dan eksistensialisme. Aliran-aliran tersebut menolak segala bentuk kekuasaan yang bermuara pada dehumanisasi atas eksistensi manusia. Demikian juga dengan aliran neomarxis, freudianisme dan lainnya yang menggugat dehumanisasi yang dihasilkan oleh kapitalisme, industrialisasi dan teknologi (Hikmat, 2001: 2).
Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people based development). Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pendekatan ini melihat bahwa permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat bukan semata-mata akibat penyimpangan prilaku atau masalah kepribadian, tetapi juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. (Adimihardja, 2001: 1)
Pembangunan yang bersifat sentralistik dapat menghambat tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa masalah sosial yang ada merupakan masalah masyarakat, sehinga mereka tidak mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada untuk mengatasinya. Selain itu, kondisi struktural yang ada tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi serta merealisasikan potensinya, sehingga masyarakat berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Dalam situasi inilah reorientasi paradigma pembangunan menjadi kebutuhan yang mendesak (Adimihardja, 2001: 1)
Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Menurut Rapppaport, pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan poltik dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. McArdle menekankan pentingnga proses dalam pengambilan keputusan (Hikmat, 2001: 3-4).
Sebagaimana dinyatakan Craig dan Mayo, partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu utama pembangunan saat ini. Partisipasi aktif masyarakat di Dunia Ketiga dinilai sebagai strategi efektif untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Dengan partisipasi, pembangunan dapat menjangkau masyarakat terlemah melalui upaya membangkitkan semangat hidup untuk menolong diri sendiri. Dalam hal ini partisipasi aktif masyarakat terkait dengan efektivitas, efisiensi, kemandirian dan jaminan bagi pembangunan yang berkelanjutan (Hikmat, 2001: 4-5).
Tujuan utama dari pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development) adalah untuk menyediakan kepada seluruh lapisan masyarakat kesempatan hidup secara utuh. Adapun nilai-nilai dasar yang dianggap universal dalam pendekatan ini adalah (Adi, 2002: 155-156): Partisipasi (participation), terutama bagi kelompok marjinal; Kesinambungan (sustainability), terutama terkait dengan kelestarian lingkungan; Integrasi sosial (social integration), yang terkait dengan rasa keadilan; dan Hak-hak dan kemerdekaan asasi (human rights and fundamental freedoms).
Partisipasi dikonsepsikan secara baru sebagai suatu “insentif moral” yang membolehkan kelompok marjinal untuk merundingkan “insentif-insentif material” yang baru bagi mereka, dan sebagai terobosan yang memperbolehkan para pelaku kecil mendapatkan jalan untuk ikut serta pada level makro dalam pembuatan kebijakan (Goulet, 1990: 134) Definisi kerja partisipasi dari Marshall Wolfe adalah usaha-usaha terorganisir meningkatkan peranan pengendalian atas sumber daya-sumber daya dan lembaga-lembaga regulatif dalam satuan masyarakat tertentu, bagi kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang sampai sekarang tidak diikutsertakan dalam pengendalian (Goulet, 1990: 135). Masyarakat harus memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada, mulai pemeriksaan awal masalah, daftar pemecahan yang mungkin diambil, pemilihan satu kemungkinan tindakan, mengorganisasi pelaksanaan, evaluasi dalam tahap pelaksanaan, hingga memperdebatkan mutu dari mobilisasi atau organisasi lebih lanjut. (Goulet, 1990: 138-139).
Pemrakarsa partisipasi dapat berasal dari atas (penguasa atau para ahli), bawah (masyarakat) atau pihak ketiga dari luar. Jika berasal dari atas, maka biasanya disertai oleh kontrol sosial tertentu atas proses dan pelaku-pelaku partisipasi. Pembangunan dalam sebuah sistem yang non demokratis biasanya masih memperbolehkan partisipasi di tingkat mikro (pemecahan masalah) asalkan tidak mengganggu ketentuan atau aturan di tingkat makro (Goulet, 1990: 137-139). Partisipasi ideal yang sulit ditemukan dalam tataran praksis adalah partisipasi yang dimulai dari tingkat bawah dan berkembang ke tingkat atas menuju bidang-bidang yang semakin meluas dalam pembuatan keputusan. Bentuk partisipasi ideal diprakarsai, atau sekurang-kurangnya disetujui, oleh masyarakat non-elit yang berkepentingan pada tingkat awal dalam urutan keputusan-keputusan (Goulet, 1990: 141)
Pemberdayaan pada dasarnya adalah pemberian kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memilliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif (Hikmat, 2001: 46-48). Pengertian ini kurang-lebih sama dengan pendapat Payne dan Shardlow mengenai tujuan pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Adi, 2002: 162-163)
Menurut Korten, ada tiga dasar untuk perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat, yaitu (Hikmat, 2001: 16): Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga dan masyarakat. Kedua, Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah swaorganisasi. Ketiga, mengembangkan sistem-sistem produksi dan konsumsi ysng diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah dan pemilikan dan pengendalian lokal.
Integrated Community Development

Istilah pemberdayaan tidak hanya mengacu pada pembangunan salah satu bidang saja. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi (William, 1995: 163-165). Pemberdayaan dengan demikian merupakan proses pembangunan masyarakat yang terintegrasi (intgerated community development).

Peran Pemerintah
Prinsip pembangunan yang berpusat pada masyarakat menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Hal ini membutuhkan restrukturisasi sistem pembangunan sosial, baik pada tingkat mikro, meso maupun makro, sehingga ada keserasian di antara ketiganya. Dengan demikian gerak masyarakat pada tingkat mikro tidak mendapatkan hambatan dari tingkat meso dan makro. Keserasian di antara ketiganya ini merupakan faktor eksternal pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Sementara faktor internalnya adalah peluang bagi terciptanya suatu dorongan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam konteks ekologi dan sistem sosialbudaya setempat.
Paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat juga menuntut adanya perubahan pola. Pola dari atas ke bawah yang selama ini lebih kuat dari pada dari bawah ke atas harus digeser dengan memberikan tempat bagi keterlibatan semua tingkat. Masing-masing tingkat (mikro, meso dan makro) mendapatkan pembagian peran dengan prinsip semakin ke atas, kewenangan dalam hal kebijakan semakin luas dan semakin ke bawah, memiliki kewenangan operasionalisasi yang lebih luas. Dalam hal ini pemerintah bergeser dari penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik dan mobilisator serta peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Organisasi kemasyarakatan, dalam berbagai bentuknya, diarahkan untuk lebih aktif terlibat sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayananan sosial.
Menurut Pranarka dan Vindhyandika, terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan primer. Pada kecenderungan ini proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog (Adimiharja, 2001: 10). Kedua kecenderungan ini dirumuskan pula oleh Payne. Ia menyatakan bahwa pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.
Baik dalam kecenderungan primer maupun dalam kecenderungan sekunder, pemerintah harus berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan masyarakat, maka peran aktif pemerintah harus pula memperhatikan prinsip-prinsip lain terkait dalam pembangunan masyarakat seperti (1) faktor-faktor struktural yang berakar dalam suatu masyarakat, (2) perhatian terhadap hak-hak dasarmanusia, (3) prinsip kesinambungan (sustainability), (4) hubungan antara individu dan politik, (5) kepemilikan masyarakat baik dalam konteks material maupun struktur dan proses, (6) kepercayaan terhadap kekuatan sendiri (self reliance), (7) ketidaktergantungan kepada pemerintah, (8) penetapan visi jangka panjang dan tujuan intermediasi yang akan dicapai, (9) pemberdayaan berdasarkan organici development dan faktor-faktor lainnya.
Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk hidup layak secara ekonomi, politik, sosial dan budaya di dalam suatu komunitas tertentu. Karena itu, masyarakat adalah subjek pembangunan dan bukan hanya sekedar menjadi objek pembangunan. Hal ini berdasar pada teori berdirinya sebuah negara, bahwa rakyat ada sebelum negara lahir. Rakyatlah yang memberi bentuk dan mendirikannya negara. Itulah sebabnya, mengapa Konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, bukan kepada negara, terlebih lagi bukan pada pemerintah.
Tidak optimalnya proses dan hasil pembangunan di Indonesia lebih disebabkan oleh cara berpikir pembangunan yang berorientasi pada negara dan pemerintah (state oriented development), daripada pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (society oriented development). Hal ini telah menyebabkan ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar lapisan masyarakat, kesenjangan antargologan sosial, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia, dan ketimpangan desa kota. Alat ukur pembangunan hanya menggunakan data-data statistik yang mudah dimanipulasi, tetapi sangat jarang memperhatikan aspek manusia sebagai pemakai hasil pembangunan. Dalam kasus yang sangat ekstrim, pemabangunan di Indonesia juga seringkali memarjinalisasi kelompok-kelompok miskin.
Padahal, seperti yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan pembentukan negara RI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya keadilan sosial. Dari sini dapat dikatakan bahwa semangat pembentukan negara RI adalah sebagai alat untuk menjamin terselenggaranya hak-hark rakyat. Semangat ini juga tergambar dalam pasal-pasal UUD 1945. Misalnya hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, termasuk jaminan fakir miskin, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak rakyat untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya hasil kekayaan sumber daya alam. Kesemua hal tersebut mencerminkan jaminan dan amanah pemberdayaan masyarakat Indonesia secara konstitusional untuk menjadi objek sekaligus subjek dalam pembangunan.
Sejak reformasi 1988, negara dan pemerintah memiliki komitmen kebijakan pembangunan yang berorientasi pada manusia dan masyrakat. Hal ini paling tidak ditandai dengan beberapa perubahan dan pembuatan Undang-Undang yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Jika sebelum reformasi pemerintah pusat memegang peranan yang sangat dominan dalam pembangunan, maka dengan dikeluarkannya UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, proses pembuatan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berpindah tidak saja ke pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat daerah.
Dari sudut pandang pemerintahan dan masyarakat daerah, nilai utama kebijakan desentralisasi ini adalah perwujudan political equality, yakni terbukanya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik di tingkat nasional. Nilai kedua adalah local accountablity, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat di tingkat lokal. Dan nilai ketiga adalah local responsiveness, yakni pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Maka melalui pelaksanan desentralisasi diharapkan, bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat mengalami percepatan melalui peran pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat
Di kebanyakan negara, kegagalan proses dan hasil pembangunan disebabkan oleh orientasi yang berlebihan pada negara dan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat dan manusia sebagai objek pembangunan seringkali dilupakan. Atas dasar itu, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan harus meletakkan fokus pembangunan pada manusia (people centered development). Penyelenggaraan pembangunan difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan setiap warga masyarakat di segala bidang poleksosbudhankam (fisik – non fisik), dengan memposisikan masyarakat sebagai “subyek dan pemanfaat (obyek)” pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, adil dan merata.
Setiap permasalahan dan upaya pemecahan masalah masyarakat selalu “dilokalisir”, agar tidak menyebar ke kelurahan, sesuai dengan makna kelurahan sebagai basis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara/berpemerintahan. Bantuan dari pihak luar, baik antar kelurahan ataupun atasan kelurahan dan lainnya, sifatnya hanya terbatas pada “kerjasama dan/atau saling membantu” dalam rangka memperbesar mobilisasi sumber daya dan atau pemecahan masalah secara bersama-sama. Prinsip ini mengedepankan kemampuan masyarakat lokal setempat untuk mengatasi berbagai permasalahan secara mandiri. Bantuan pemerintah atau daerah lainnya hanya dibutuhkan, jika masyarakat lokal setempat tidak dapat melaksanakan atau memecahkan sendiri permsalahannya (Local competency and subsidiarity). Untuk itu, semua upaya peningkatan kesejahteraan bersama, diutamakan dengan memobilisasi “kekuatan, kemampuan dan sumbersaya” yang dimiliki oleh masyarakat beserta lingkungannya (kemandirian).
Disamping itu, berbagai kegiatan pembangunan harus menjadi “tanggung jawab dan beban” seluruh lapisan masyarakat kelurahan berdasarkan hasil kesepakatan (keputusan) bersama melalui musyawarah. Kebersamaan dan kegotongroyongan di tingkat kelurahan harus selalu dipopulerkan “tak lapuk kena air, tak lekang kena panas”. Untukt mencapai hal tersebut, Pengelolaan kegiatan selalu dilakukan oleh seluruh dan atau perwakilan (representasi) masyarakat secara “musyawarah” untuk mendapatkan keputusan bersama, baik dalam rangka menetapkan rencana kegiatan/anggran, pelaksanaan, pengawasan dan laporan petanggungjawaban.
Semua kegiatan pemberdayaan tidak akan memiliki dampak yang luas dan menetap kepada masyarakat, jika kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak berlangsung secara kontinue dan terlembaga. Gerakan pemberdayaan masyarakat tidak mengenal henti sampai kapanpun. Pasang surut gerakan sangat tergantung “situasi/kondisi dan dinamika” masyarakat bangsa Indonesia.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan (movement) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki cara kerja (metode) yang efisien dan effektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi yang ada di dalam masyarakat.
Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak sertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut, Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi, bahwa masyarakat adalah pemiliki kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas.
Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan identifikasi hal-hal terkait seperti: (1) Kerjasama kelompok pelaku dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan, (2) Klasifikasi lapisan kelompok pemanfaat/sasaran baik secara ekonomi, sosial budaya, dan politik. Demikian pula kegiatan pemberdayaan, harus meliputi seluruh bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terdapat empat stratetgi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan, yaitu:
Pertama; Memberdayakan masyarakat dengan “mensosialisasikan” peran masyarakat sebagai subyek, baik sebagai pemeran utama dan atau ambil bagian/membantu ataupun sebagai sasaran/ pemanfaat (obyek) secara tepat, benar dan dipahami serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan kegaitan pembangunan di segala bidang Poleksosbudhankam (fisik-nonfisik). Kedua; Mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan /pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketatanegaraan/ pemerintahan dan kemasyarakatan yang baku.
Ketiga; Mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, termasuk mobilisasi uang dan barang dan lain-lain baik secara local kelurahan ataupun dari luar kelurahan dan pihak lainnya seoptimal mungkin, tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Keempat; Memaksimalkan peran pemerintah, khususnya “Pemerintahan Kelurahan” dalam memfasililtasi, mengnatur/legalisasi (regulasi) dan memberi bantuan dana/tehnis (donasi), guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.
Organisasi dan Manajemen Penyelenggara Pemberdayaan masyarakat
Kelurahan adalah tingkat pemerintahan “strategis” yang dapat dijadikan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perangkat pemerintah propinsi, pemerintah kotamadya/ kabupaten administtrasi dan kecamatan berperan sebagai fasilitator bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan cq. Lurah dibantu Dewan Kelurahan dan masyarakat cq. Lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Untuk menjamin pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara efisien dan efektif, organisasi pemberdayaan masyarakat terdiri dari tim fasilitasi pemberdayaan dan tim pelaksana pemberdayaan. Tim Fasilitasi pemberdayaan merupakan dewan pengawas yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam perencanaan dan peanggaran dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tim fasilitasi terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah dan beberapa pejabat terkait dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tim pelaksana pemberdayaan merupakan kelompok organisasi di tingkat kelurahan yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberdayaan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh tim fasilitasi pemberdayaan.
Penyelenggaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, diproses secara bertahap melalui (1) Penyusunan rencana dan anggaran (RA); (2) Pelaksanaan kegiatan (P); (3) Pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan (P); (4) Pelaporan pertanggungjawaban hasil kegiatan. Agar pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat dapat dikontrol, dibutuhkan organisasi yang merupakan forum koordinasi pada level kelembagaan masyarakat (sebagai forum koordinasi perencanaan dan musyawarah masyarakat dalam pemberdayaan) dan pada level pemerintahan (sebagai forum koordinasi perencanaan dan musyawarah organ pemerintah pelaksana pembeerydaan).
Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dievaluasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjamin agar pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat untuk untuk menjamin tidak adanya pelanggaran baik dari aspek substantif dan administratif. Paling tidak terdapat dua sasaran evaluasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan yaitu: Kepatuhan terhadap Peraturan-perundangan dan Tingkat pencapaian output. Evauasi aspek kepatuhan meliputi konsistensi penerapan hukum dan kesesuaian dengan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan. Sedangkan evaluasi pencapaian target meliputi aspek kuantitatif, kualitatif and daya guna program pemberdayaan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
R. Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001). Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002). Kusnaka Adimihardja, Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (Bandung: Humaniora, 2001). James William Ife, Community Development: Creating Community Alternatives – Vision
and Analysis (Melbourne: Longman Australia Pty Ltd, 1995). David Osborne and Ted Gabler, Reinventing Government (A Plume Book, 1993).





INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA

22 03 2008

INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
(Studi tentang Sinergi Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur)
Interaction between Government Bureaucrasy and Non Governmental Organization in Society Development
(A Study at Synergy between Government Bureaucrasy and Association of Village Industry Developing (LPIP) on Empowerment of Society in Muncar District, Banyuwangi Regency, East Java) .

Andrianus Resi
Pemprov NTT
Ismani H.P.
Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kecenderungan yang ditunjukkan oleh LSM-LSM, yaitu visi dan misi mereka yang jelas mulai berpihak pada pengembangan masyarakat. Pada masa orde baru keberadaan mereka lebih banyak diposisikan sebagai lembaga yang selalu merepotkan setiap kebijakan pemerintah. Sinergi atau pola kerja sama yang baik antara Birokrasi Pemerintah dan (LSM) LPIP sangat penting dalam memberdayakan masyarakat pesisir.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM; 1). Menemukan kendala-kendala yang dihadapi baik oleh birokrasi pemerintah maupun LSM dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal; 2). Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sinergi antara (LSM) LPIP Surabaya dengan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam memecahkan permasalahan pembangunan masyarakat pesisir; 3). Mendeskripsikan pemahaman dan respon masyarakat terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan LSM dan Birokrasi Pemerintah; 4). Menyodorkan alternatif pemecahan masalah bagi peningkatan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan bingkai pemberdayaan. 5). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan melibatkan mereka (tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha) sebagai mediator; 2). Hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan LSM LPIP telah berjalan dengan mencapai hasil yang relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Hal ini terjadi karena ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program dan sasaran yang ingin dicapai; 3). Sinergi antara LSM dengan Pemerintah Daerah adalah agar Birokrasi Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan masyarakat. Dalam pembangunan daerah aparat birokrasi tidak akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan khususnya dibidang sosial ekonomi tanpa melakukan pola kemitraan dengan pihak lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

ABSTRACT
Andrianus Resi, Postgraduate Program of Brawijaya University, September 2003. Interaction between Government Bureaucrasy and Non Governmental Organization, in Society Development (A Study at Sinergy between Government Bureaucrasy, and Association of Village Industry Developing (LPIP), on Empowerment of Society in Muncar District, Banyuwangi Regency, East Java). Supervisor: Ismani H.P; Co-Supervisor: Soesilo Zauhar.
This research is backgrounded by the trend of Non Governmental Organization (NGO) about their vision and mission, which tend to society development. At new era, they are positioned as institution, which always disturbs government policies. The synergy between government bureaucrasy and LPIP is important on society empowerment.
This research aims to: 1). Find the obstacles of government bureaucrasy or NGO on implementing the policy and developing program in local area; 2). Understand the strengths and weakness from synergy between NGO LPIP Surabaya with Local Government bureaucrasy on solving development problem of society which faced by them; 3). Describe the understanding and society response on the empowerment which done by NGO and government bureaucrasy; 4). Give some solving alternatives to local government bureaucrasy role increasing on executing the consistent development with the list of empowerment. 5). Get information, about society response on developing efforts which done by government or NGO. The research method used in this research is qualitative descriptive, that is research which aim to get further description about the problem.
The results of this research show that: 1). NGO LPIP, which handles some conflicts, offered different approach, by using approach strategy, which places society as important actor by involving them (society figure, brirocracy and the entrepreneur) as mediator; 2). The relationship between Local Government of Banyuwangi and NGO LPIP has reached satisfied results on society empowerment. It happened because of the relationship that support the reached program and target; 3). The synergy between NGO and Local Government are Bureaucrasy Government as Facilitator, motivator and dynamizator on society development.
On local development, government will not reach all of development needs especially in social economic without doing relationship with another actors include NGO.

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia, pembangunan tidak saja menjadi sebuah paradigma (pandangan keilmuan) melainkan juga menjadi ideologi (pandangan politik) dan bahkan mitos (tahayul). (Nugroho D 2001: 373). Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan amat memprihatinkan, tertinggal bukan hanya dalam hal kesejahteraan tapi juga peradaban.
Siagian (2001: 4) menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Sedangkan menurut Syambi (1986) menyatakan pembangunan merupakan proses perubahan sistem direncanakan dan pertumbuhan menuju kearah perbaikan yang berorientasi pada modernitas, nation building dan kemajuan sosial ekonomi.

Sementara konsep pembangunan menurut Briant dan White (1987) dalam Prayitno (2002) mencakup pengertian menjadikan (being) dan mengerjakan (doing). Ini berarti proyek dan program pembangunan bukan saja membuahkan perubahan-perubahan fisik yang kongkrit, melainkan juga menghasilkan sesuatu dengan cara tertentu sehingga rakyat memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya perubahan yang terjadi dapat memberi kontribusi pada potensi-potensi individu, disamping memperhatikan sifat dasar kebutuhan manusia yang membutuhkan rasa keadilan.
Sementara itu Arsyad ( 1999:108) memberikan defenisi atau pengertian pembangunan yang lebih spesifik yang mengarah pada pembangunan wilayah atau daerah dengan sebutan “pembangunan ekonomi daerah” dimana pembangunan tersebut diartikan sebagai proses atau hubungan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan pihak swasta (dunia usaha maupun kelompok masyarakat dalam hal ini LSM) untuk menciptakan lapangan kerja baru ataupun peningkatan kegiatan usaha masyarakat yang telah ada dalam wilayah tersebut sebagai upaya merangsang pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. .
Dari pengertian pembangunan di atas, jelaslah bahwa suatu kegiatan pembangunan yang dilakukam secara sistematis dengan melibatkan semua elemen masyarakat dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan dalam rangka kemakmuran masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan taraf hidup, dari yang kurang mampu secara ekonomi menjadi lebih mampu.
Jika diamati secara teliti proses pembangunan yang terjadi di dunia ketiga, juga termasuk Indonesia telah gagal membentuk distribusi pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pada golongan masyarakat kelas bawah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan daerahpun kian nampak disebabkan oleh gagalnya pihak pertama pembangunan atau birokrat dalam mejalankan kebijakan pembangunan atau juga sektor kedua pembangunan melalui mekanisme pasar dalam penciptaan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Staniland (1995) dalam Elfin Elyas (2001:1) menjelaskan; penyebab dari political failure tersebut adalah akibat dari pembuatan struktur kebijakan negara yang dilakukan oleh birokrat sebagai administrator pembangunan yang tidak berpihak pada kaum miskin, orientasi pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan (economic growth) cenderung menguntungkan lingkaran kapitalisme dan elit yang berkuasa, sehingga kekayaan negara hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Senada dengan pendapat diatas Abdul Wahab (1999) menambahkan bahwa besarnya dominasi negara dalam perencanaan pembangunan telah mengabaikan peran serta kekuatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan negara.
Orde Baru dalam perjalanan sejarahnya, telah berupaya melakukan pembangunan berencana bagi rakyat Indonesia khususnya antara tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1980-an. Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pembangunan secara kolosal dan dibiayai oleh negara, pasalnya karena rakyat memang tidak berdaya. Tujuan pemerintah adalah membangun kekuatan dari rakyat dan kelak menyerahkan kekuatan tersebut kepada rakyat dan rakyat membangun dengan mandiri.
Sayangnya, setelah 25 tahun Orde Baru membangun, tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang meluluhlantahkan pembangunan ekonomi yang sampai sekarang belum bisa diatasi seluruhnya. Jika diamati dengan kepala dingin kata Nugroho (2001:377) kekeliruan utama Orde Baru adalah gagal dalam memenuhi janjinya kepada rakyat. Pada awal pembangunan, janji yang dirumuskan dalam kebijakan pembangunan adalah pembangunan yang yang berbasis rakyat. Komitmennya adalah masyarakat pedesaan dan pembangunan yang tidak meninggalkan sektor agraris-agroindustri. Pada tahun 1990 an komitmennya dilanggar, dengan munculnya kebijakan politik yang lebih mementingkan sektor modern yang hanya dikuasai sekelompok kecil individu dan kelompok elit bisnis tertentu serta tergantung kepada sumber-sumber dari luar negeri, baik sumber kapital, bahan baku, teknologi hingga sumber daya manusia.

Pembangunan melahirkan kemajuan di berbagai segi kehidupan, tetapi jika tidak ditangani secara koprehensip-integral akan melahirkan kemelaratan. Dalam arti fundmental ekonomi yang dibangun yang selama ini dibanggakan ternyata rapuh dan memberikan kesengsaraan baru bagi masyarakat Indonesia. Krisis belum usai, dan tentu kita sebagai manusia akan terus mencari jalan keluar agar akar krisis ini dapat diatasi dengan mudah. Memang tidak banyak orang yang menyadari kata Chaniago (2001:72) bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama kurang lebih sembilan tahun terakhir Orde Baru digerakan bukan oleh sektor ekonomi yang berbasis pada kekuatan sumber daya manusia, teknologi, atau permodalan sosial yang ada didalam masyarakat, melainkan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak digerakan oleh meningkatnya konsumtifisme dikalangan masyarakat menengah-keatas, pesatnya pertumbuhan sektor-sektor “non-trade goods” seperti berbagai jenis bisnis properti, karena komersialisasi ruang dan lokasi-lokasi strategis dan pada beberapa kasus karena mengkomersialisasikan sektor-sektor publik demi kepentingan segelintir orang tadi.
Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi seperti dijelaskan diatas, tentu tidak mengakar dalam masyarakat, karena masyarakat Indonesia yang tinggal dipedesaan tidak menikmati dan merasakannya. Dan sesungguhnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang demikian, menunjukkan kelemahan dalam menciptakan struktur ekonomi yang kuat atau mampu mengatasi berbagai masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap gagalnya pembangunan tersebut adalah di pihak pemerintah dan pengusaha sebagai aktor pertama dan kedua. Merekalah yang menyebabkan akar krisis dan masalah pembangunan tidak kunjung usai sampai hari ini. Fundamental ekonomi yang dibangun tidak memberi bobot kemajuan yang berarti bagi masyarakat, akibatnya lahirlah apa yang disebut kemiskinan dan kemelaratan.
Jika ditelusuri lebih jauh tentang aktivitas LSM, baik sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan kita akan mendapatkan suatu gambaran menyeluruh perihal kehadiran LSM tersebut. Dalam kancah pembangunan di Indonesia, bukan hal baru. Organisasi Non Pemerintah sebagai lembaga yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat telah ada sebelum kemerdekaan. Fenomena LSM di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak awal abad ke 20. Mula-mula diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908, kemudian disusul dengan organisasi-organisasi lainnya, baik yang bersifat lokal maupun nasional Rahardjo dalam Budairi (2002:68), mengatakan bahwa Boedi Oetomo yang lahir 1908 disebut sebagai LSM pertama di Indonesia.
Kehadiran Organisasi Non Pemerintah tadi telah memberi wacana dan inspirasi terhadap gerakan LSM di Indonesia. Pada tahun 1950 an mulai bermunculan LSM-LSM di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan lembaga donor internasional yang pada tahun-tahun tersebut mulai bermaksud mengembangkan kegiatan-kegiatannya ke negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Fakta ini bisa dilihat ketika PKBI didirikan di Indonesia yang menurut kalangan aktivis LSM sebagai lembaga yang pertama ada di Indonesia yang juga merupakan keinginan dari IPPF ( sebuah lembaga sosial internasional yang bergerak dibidang kesehatan reproduksi) mengembangkan di indonesia sebagai program bantuan untuk lembaga keluarga berencana.

Di masa Orde Baru, dapat disebut LSM tumbuh dan berkembang sebagai sparing partner bagi pemerintah. Pembangunan yang mengunakan pendekatan modernisme, meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak cukup mengembangkan pemerataan, baik pemerataan partisipasi maupun hasil-hasil pembangunan. Salah satu dimensi pertumbuhan LSM pada masa Orde Baru adalah kaitannya dengan lembaga-lembaga atau LSM-LSM luar negeri yang datang ke Indonesia yang pada umumnya bertujuan pengembangan masyarakat.
Era 80-an kata Budairi (2002:76) merupaka era kebangkitan LSM dimana sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Kegiatan LSM tersebut, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah telah mencakup banyak sektor seperti; usaha kecil dan sektor informal, usaha bersama dan perkoperasian, industri kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan dan perkotaan dan lain sebagainya.
Ornop (LSM) yang kita harapkan tidak bekerja untuk kepentingan partai atau golongan dan juga untuk kepentingan pemodal raksasa lembaga internasional atau ornop yang tidak tenggelam dalam politik porposal. Akan tetapi, harus diakui apa yang dikemukakan Petras (2001) dalam Hartiningsih (Kompas:29) bahwa telah terjadi polarisasi dalam ornop. Pertama, ornop yang aktif mempromosikan neoliberalisme. Jenis ornop ini biasanya bekerjasama dengan proyek besar bank dunia, USAID dan berbagai lembaga dana internsional lainnya. Kedua, ornop reformis, yang menerima pendanaan skala menengah dari lembaga-lembaga sosial demokratik dan pemerintah regional dan lokal yang progresif untuk mendanai proyek-proyek perbaikan dan untuk mengoreksi pasar bebas. Ketiga, Ornop radikal yang terlibat dalam gerakan-gerakan anti globalisasi, anti rasis dan sebagainya.
Ada kecenderungan LSM-LSM yang mempunyai visi dan misi yang jelas mulai memposiskan diri mereka dan berpihak pada pengembangan masyarakat. Hanya saja kehadiran mereka di era Orde Baru lebih banyak diposisikan sebagai lembaga yang selalu merepotkan setiap policy pemerintah, bahkan selalu dicurigai setiap ruang geraknya. Ada oraganisasi-organisasi sejenis seperti PKK dan Karang Taruna bentukan pemerintah yang sama-sama berorientasi masyarakat bawah/akar rumput, tapi kehadiran mereka lebih merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai misi khusus dalam mensukseskan program pemerintah. Oleh karenanya tidak mengherankan jika dilapangan terjadi perbedaan cara dan misi pelayanan kepada masyarakat terutama peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM dan lembaga bentukan pemerintah tadi.
Tidak dapat dipungkiri kalau aktivitas LSM lebih mengena sasaran dibanding Lembaga bentukan pemerintah termasuk didalamnya birokrasi pemerintahan di daerah. Salah satu bentuk kegiatan LSM yang sangat menonjol adalah dapat merangsang tumbuhnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam membangun dirinya dan keluarganya dan lingkungannya yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terjadinya perbedaan ini dimungkinkan karena ketidaksamaan visi, misi dan program antar keduanya, selain kebebasan ruang gerak yang melatarbelakangi. Saatnya sekarang pemerintah harus merubah pandangan terhadap kehadiran LSM, bahwa kehadirannya juga merupakan salah satu solusi dari lembaga di luar negara (birokrasi pemerintahan) yang dapat memberi peran pemberdayaan kepada masyarakat.
Apa yang telah digambarkan diatas, ternyata desa-desa (6 desa) pantai/ pesisir di Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi yang menjadi lokasi penelitian telah terjadi pembenaran bahwa di desa-desa tersebut telah berjalan dengan apa yang disebut intervensi pembangunan yang bersifat sektoral strategis dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir (rumah tangga perikanan), baik oleh Birokrasi Pemerintahan (Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten ataupun Lebaga Pemerintah lainnya) maupun (LSM) Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP). Kegiatan yang mereka lakukan sebenarnya merupakan upaya untuk mencari jalan dalam mengatasi persoalan hidup yang dihadapi oleh masyarakat 6 desa pantai, Kecamatan Muncar Kabupaten banyuwangi.

Masalah yang menjadi pokok perhatian yang harus dapat diungkapkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya pemerintah melalui kebijakannya memberdayakan masyarakat Pesisir dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Bagaimana upaya LSM LPIP memberdayakan masyarakat Pesisir dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, Bagaimana sinergi atau pola kerja sama yang dilakukan Birokrasi Pemerintah dan (LSM) LPIP dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan bagaimana masyarakat merespon dan memberi makna terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh negara (birokrasi) maupun LSM”.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1 Bagaimana upaya Birokrasi Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan.
2 Bagimana upaya dan keterlibatan (LSM) Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan.
3 Bagaimana sinergi Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) memberdayakan masyarakat

pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan.
4. Bagaimana masyarakat merespon dan memberi makna terhadap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah maupun Lembaga Pengembangan Industri pedesaan.
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :
1 Menemukan kendala-kendala yang dihadapi baik oleh birokrasi pemerintah maupun LSM dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal.
2 Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sinergi antara (LSM) LPIP Surabaya dengan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam memecahkan permasalahan pembangunan masyarakat pesisir dihadapi keduanya.
3 Mendeskripsikan pemahaman dan respon masyarakat terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan LSM dan Birokrasi Pemerintah.
4 Menyodorkan alternatif pemecahan/solusi bagi peningkatan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan bingkai pemberdayaan.
5 Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM.

Manfaat Penelitian.
Manfaat penelitian ini adalah:
1 Salah satu wujud kontribusi akademik dalam mengembangkan konsep pembangunan dalam perspektif pemberdayaan.
2 Bermanfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Administrasi Negara dalam era otonomi daerah ini.
3 Memberikan suatu gagasan dan solusi bagi aparatur birokrasi didaerah maupun kelompok masayarakat lainnya agar mendapat wawasan baru tentang pembangunan dari perspektif pemberdayaan serta relevansi dan dampaknya bagi pengembangan sosial ekonomi di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti.
Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Dalam hal ini peneliti tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu yang utuh (Moleong, 2000).
Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian, karena itu fokus penelitian terkait erat dengan perumusan masalah yang sekaligus menjadi acuannya. Berkaitan dengannya maka fokus penelitian ini adalah :
1 Upaya Birokrasi Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
2 Upaya Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
3 Bentuk kerja sama (sinergi) yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam Pembangunan masyarakat pesisir: Bagaimana bentuk kerja samanya; Bagaimana prosesnya, dan sampai pada pelaksanaannya. Bagaimana pola interaksinya apakah

yang terjadi lebih nampak ‘’konfliknya’’ atau ‘’kerjasama’’ atau ‘’persaingan’’.
4. Respon atau tanggapan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah maupun Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan.
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah 6 desa pantai di kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang sekaligus sebagai sasaran /kelompok dampingan dari Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP). Desa-desa tersebut merupakan kelompok binaan LSM dan juga sasaran program/kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang masih tertinggal jauh dari segi kesejahteraan.
Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksudkan adalah: orang–orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali infomasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa(yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data
Langkah Peneliti dalam pengumpulan data yaitu:
1. Mendatangi lokasi penelitian (Getting in); dengan segala macam persyaratan yang sudah dipenuhi dan memperoleh penerimaan dari orang-orang atau informan akan didekati.

2. Kondisi saat berada di lokasi penelitian (getting along) berusaha melakukan hubungan langsung secara pribadi yang akrab dengan subyek penelitian.
3. Mengumpulkan data (logging data) dengan teknik sebagai berikut: a). Wawancara mendalam (in-depth interview); b). Observasi; c). Dokumentasi.

Teknik Analisis Data
Analisis data mencakup kegiatan menelaah data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menghubungkan, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan (Bogdan dan Biklen, 1990). Analisis data selama pengumpulan data dilakukan setiap kali suatu peristiwa yang menjadi fokus penelitian selesai direkam dan dirupakan dalam bentuk laporan lapangan. Analisis data ini dapat merupakan
(1) data apa yang masih perlu dicari, (2) hipotesis apa yang harus di tes, (3) pertanyaan apa yang harus dijawab, (4) metode apa yang harus dipakai untuk mencari informasi baru, (5) kesalahan apa yang harus diperbaiki ( Nasution, 1988)

Keabsahan Data
Secara konseptual keabsahan data merupakan standart kepercayaan dari suatu penelitian. Moleong, (2000) dan Nasution (1996) menetapkan empat kriteria/teknik pemeriksaan data keabsahan data. Keempat kriteria tersebut adalah: Credibility (derajad kepercayaan), Transferability (keteralihan), Dependability (ketergantungan), Confirmability ( konfirmasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan
Yayasan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan atau yang disingkat dengan “LPIP’’ didirikan pada tanggal 11 Pebruari 1988 di bawah Notaris Wachid Hasyim, SH dengan dokumen resmi no. 23 di Surabaya, bersifat Independen. LPIP berasaskan Pancasila. Tujuan pendirian Yayasan tersebut untuk memberikan motivasi dan pembinaan dalam pengembangan industri kecil di pedesaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mandiri dan profesional (AD dan ART:1).
Berpijak pada tujuan yang disebutkan di atas LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan memandang bahwa perkembangan industri nasional kebanyakan dikuasai pihak swasta dan konsentrasi mereka adalah industri besar dengan menggunakan teknologi tinggi. Satu dari konsekwensi yang penting adalah keberadaan jenjang dari perkembangan industri besar, menengah dan kecil. Kondisi semacam ini tidak menguntungkan perkembangan ekonomi dan sosial secara nasional. Dengan semakin bertumbuhnya perekonomian nasional khususnya sektor industri, maka persaingan usaha semakin kompetitif antara industri besar, menengah dan kecil. Disamping itu dalam perspektif ekonomi global akan berdampak pada lesunya industri/kelompok usaha menengah dan kecil. Kondisi ini jika tidak diantisipasi lebih dini, maka kelompok industri menengan dan kecil terlebih di pedesaan yang jauh dari tekhnologi modern dan modal yang terbatas akan semakin terpuruk bahkan gulung tikar.
Memperhatikan persoalan tersebut maka LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) mengambil peran untuk membantu industri kecil terutama yang ada dipedesaan dengan beberapa pemikiran yaitu: Pertama, menyadari bahwa peran industri kecil sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka usaha untuk mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kinerja industri tersebut sangat diperlukan; Kedua, tanggung jawab untuk pengembangan industri kecil tidak hanya tugas pemerintah tetapi juga swasta dan institusi lain yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan industri kecil di masa mendatang. Usaha mengembangkan industri kecil sangat kompleks, meliputi aspek kemampuan, kualitas produk dan manajemen produksi, keuangan, pemasaran, tekhnologi dan sebagainya; Ketiga, menyadari bahwa partisipasi yang efektif hanya dapat dilakukan melalui usaha-usaha yang teratur, terprogram dan terus menerus. Berdasar tujuan dan hal-hal mendasar yang menjadi prioritas utama program dari LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan yaitu program yang sedang dan bahkan yang sudah dilaksanakan antara lain:

(2) Meningkatkan pengetahuan dibidang pengembangan industri, khususnya industri kecil dan menengah.
(3) Pendidikan kewirausahaan yang terus menerus bagi generasi muda.
(4) Pendidikan keahlian dan manajemen bisnis untuk pengusaha disektor ekonomi kelas bawah dan industri.
(5) Perkembangan dinamika kelompok di pedesaan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi produktif.
(6) Perkembangan kelompok usaha industri kecil dan tekhnologi sederhana untuk industri kecil.
(7) Mempererat kerjasama orang-orang yang mempunyai minat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya (Profil LPIP: 1).

Disamping tujuan yang sudah dikemukakan diatas yakni untuk menopang perekonomian nasional dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kecil dipedesaan, LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan juga merasa terpanggil mengemban misi membangun masyarakat. Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan ingin terlibat langsung membantu masyarakat miskin atau yang belum beruntung baik yang ada di desa maupun di perkotaan.
Sejak berdiri, lembaga ini sudah menunjukkan kinerja yang mengagumkan, terutama dalam hal memberdayakan masyarakat pedesaan. Sudah banyak pula kegiatan yang dilakukan yang memberikan manfaat positif bagi pengembangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dan menunjukkan hasil yang memuaskan antara lain: Jaringan distribusi air bersih dengan sistem pompa air di Mojokerto, melatih pekerja lapangan untuk tenaga baru dan tenaga konservasi pedesaan di daerah Mojokerto dan Surabaya, Tahun 1992 beberapa kali menyelenggarakan pendidikan dan latihan kewirausahaan bagi generasi muda Islam untuk daerah Bondowoso dan Jember, bekerjasama dengan BPD HIPMI Jawa Timur, Menyelenggarakan pendidikan keahlian dalam bidang manajemen bisnis pengusaha kelas bawah dan industri kecil di kabupaten Sidoarjo, Blitar, Tulungagung bekerjasama dengan STIESIA INKINDO dan PTP
XXIII. Pengembangan usaha bagi industri kecil dan home industri di Muncar Kabupaten banyuwangi dengan membentuk kelompok kelembagaan serta mengadakan pendampingan, pembentukan dan pemantapan kelompok pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis komunitas (PSBK) di Muncar Banyuwangi, identifikasi masyarakat pra sejahtera di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pendampingan dalam rangka community Development di Muncar Banyuwangi dan lain-lain. Yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang saat ini masyarakat sedang menikmati manfaat dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan tersebut.
Pengalaman Kerja Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan yang sempat dicatat dan yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahun 1987: Pelatihan untuk pengembangan pekerja tingkat nasional, LPIP sebagai fasilitator, dan Instruktur Pelatihan, bekerja sama dengan Divisi SDM Direktorat Jenderal Bina Lindung Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Pemeliharaan dan menengah. LPIP yang bertindak Margasatwa. Kontrak kerjasama sebagai fasilitator, motivator dalam dengan departemen tersebut selama 12 meningkatkan sumber daya bulan. perorangan. Bekerja sama dengan

1 Tahun 1988–1989: Pendidikan Pemda Kediri, Sidoarjo, Blitar dan alternatif untuk pengembangan Tulungagung, PTP XXIII. Kelompok Masyarakat pedesaan yang mencakup sasaran adalah pengusaha kecil di 35 desa di Kabupaten Mojokerto, LPIP Kabupaten tersebut. sebagai Fasilitator dan motivator, 8. Tahun 1992 (kurang lebih 6 bulan): bekerja sama dengan Pemda Membangun usaha untuk industri Mojokerto. Lamanya kontrak kerja rumah tangga dan industri kecil. LPIP sama 24 bulan. bertindak sebagai fasilitator, motivator.
2 Tahun 1989 (kurang lebih 4 bulan): Bekerja sama dengan LPM STIESIA-Studi awal mengenai perencanaan dan INKINDO Jawa Timur. Kelompok pengembangan teknologi tepat guna sasaran adalah: Kediri dan Sidoarjo. yang berhubungan dengan kesempatan 9. Tahun 1992 (kurang lebih 4 bulan : kerja di sektor industri, LPIP yang Pengkajian potensi perikanan pelogis merencanakan, menyusun dan dan tingkat penyusutannya di perairan merekomendasikan ke pemerintah. utara lamongan. LPIP bekerja sama Bekerja sama dengan PERBINIKON dengan FMIPA UNAIR dalam proses Departmen Pekerjaan Umum Jakarta. penelitian.
3 Tahun 1990-1991: Upaya 10. Tahun 1992-1993 ( selama 16 bulan): membangkitkan kreativitas masyarakat Membentuk dan mengembangkan untuk memperoleh air bersih melalui dinamika kelompok di daerah pedesaan sitem penyimpana air. LPIP yang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi memberi motivasi dengan berbagai produktif. LPIP bertindak sebagai ragam materi antara lain dinamika motivator, komunikator dengan kelompok. Partner kerja sama dengan kelompok sasaran yang berasal dari Pemda jawa timur dan Bina desa Sidoarjo, Blitar, Tulungagung dan Jakarta. Kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan LPM STIESIA-menjadi sasaran proyek adalah Malang INKINDO Jawa Timur. Selatan. 11. Tahun 1992-1994 ( 28 bulan): pelatihan
4 Tahun 1991: Membangun kapasitas kewirausahaan bagi generasi muda dan dan mengembangkan kelompok santri di pondok pesantren. LPIP masyarakat di daerah pedesaan. LPIP sebagai eksekutor, motivator dan merencanakan, memfasilitasi, fasilitator dengan kelompok sasaran memotivasi dan membentuk dinamika adalah Kabupaten Sampang, Sumenep, kelompok. Kerja sama dengan Madura. Bekerja sama dengan BPD Kabupaten Mojokerto dan Surabaya HIPMI Jawa Timur. Barat. 12. Tahun 1992-1993 (12 bulan): Penelitian
5 Tahun 1991: Pelatihan untuk pekerja mengenai pengembangan industri kecil lapangan mengenai penggunaan energi di daerah pedesaan. LPIP sebagai baru dan konservasi energi pedesaan. perencanaan, fasilitator, motivator LPIP terlibat aktif dalam membuat bekerja sama dengan Kecamatan Puri perencanaan, pelatihan dan menjadi Kabupaten Mojokerto. fasilitator. Kerja sama dengan 13. Tahun 1993-1994 (12 bulan): Sistem Direktoran Jenderal Listrik dan Energi irigasi untuk pengembangan pertanian Baru. Kelompok sasaran pelatihan dengan sistem pompa mesin. LPIP adalag pekerja lapangan untuk bertindak sebagai penyusunan, Mojokerto dan Surabaya. perencanaan dan supervisi. Kelompok
6 Tahun 1992: Latihan untuk keahlian sasaran adalah petani Kecamatan manajemen usaha bagi pengusaha kecil Gedek dan Puri Kabupaten Sidoarjo.

1 Tahun 1993-1994 (24 bulan): Meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pedesaan melalui pendirian sistem kredit dan tabungan untuk kelompok lokal. LPIP sebagai perencana fasilitator dan motivator. Kelompok sasaran adalah masyarakat pedesaan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
2 Tahun 1994-1995 (24 bulan): Desiminasi teknologi tepat guna untuk produsen tahu kecil. LPIP berinisiatif dan melakukan sendiri dengan kelompok sasaran yang selektif yaitu, 35 pengrajin di sekitar kota Surabaya.
3 Tahun 1995-1996 (12 bulan): Pengolahan kembali limbah silikon untuk menambah pendapatan masyarakat. LPIP bertindak sebagai perencana, studi kelayakan dan pemasaran. Kelompok sasaran masyarakat sekitar PLTU Paiton bekerja sama dengan PP Nurul Jadil Probolinggo.
4 Tahun 1998 ( 6 bulan): Pelatihan untuk pemuda terdidik yang terkena PHK. LPIP bekerja sama dengan Depnaker Jawa Timur. Kelompok sasaran 35 kelompok pemuda di Kabupaten Mojokerto.
5 Tahun 1998-2005 (78 bulan): Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai/pesisir dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Pekerjaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Komunitas (PSBK) di Kecamatan Muncar Banyuwangi. LPIP bekerja sama dengan Dinas Perikanan Jawa Timur pada mulanya yang sekarang sudah dialihkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi yang didukung oleh masyarakat pesisir yang merupakan kelompok sasaran pemberdayaan. Dari seluruh kegiatan yang pernah dilakukan oleh LPIP tersebut di atas memberi dampak yang positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Peran dan Keterlibatan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Pembangunan dalam konteks pemberdayaan merupakan komitmen dan misi utama dari Lembaga Swadaya Masyarakat, karena pemberdayaan mengandung makna keterlibatan komponen masyarakat tanpa ada paksaan tapi berdasarkan kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu untuk membangun dirinya. Kesadaran itulah yang merupakan potensi untuk dikembangkan agar partisipasinya lebih nyata. Demikian pula peran dan keterlibatan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan sebagai salah satu LSM yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat yang juga punya komitmen terhadap pembangunan masyarakat.
LPIP adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Sesuai namanya LPIP sangat peka dan komit terhadap masalah industri kecil pedesaan yang merupakan sumber nafkah dari sebagian masyarakat Indonesia. Fokus kegiatannya lebih menitikberatkan pada Industri kecil, home industri untuk berkembang dalam menopang ekonomi rumah tangga.
LPIP bersifat nirlaba, non sektarian dan bebas dari aliran politik tertentu, sudah bekerja lebih dari 9 Kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Bermacam-macam kegiatan yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi rumah tangga bagi keluarga-keluarga tani di pedesaan. Lembaga ini, semula pada saat berdirinya menggunakan dananya sendiri untuk kegiatan sosialnya, kemudian dalam perkembangannya karena kesuksesannya membina kelompok sosial ekonomi produktif banyak yang melirik lalu membantu terutama yang berasal dari Lembaga-lembaga amal internasional, nasional dan juga pemerintah melalui kerjasama pola kemitraan.
LPIP merupakan lembaga pengembangan masyarakat yang memusatkan perhatian pada masyarakat kurang mampu di pedesaan, dengan mendasari pada keyakinan bahwa masyarakat kurang mampu dipedesaan tersebut dapat memperbaiki dirinya dari lingkaran kemiskinan dengan usaha penyadaran bahwa mereka memiliki potensi dan daya dukung yang sekali waktu dapat mandiri. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkannya LPIP tidak hanya percaya pada data masyarakat pra sejahtera yang dikeluarkan dari pemerintah, tapi mereka berusaha turun dan mendata keluarga miskin dengan cara dan kriteria yang mereka tetapkan yang menurut ukuran mereka bahwa keluarga tersebut benar-benar pra-sejahtera.

Dalam memberdayakan masyarakat pra-sejahtera, LPIP tidak datang dengan konsepnya sendiri, tapi konsep yang dibawa LPIP adalah keinginan dan kebutuhan serta kesadaran yang berasal dari masyarakat untuk berbuat apa dalam memperbaiki kehidupan mereka sendiri dan LPIP bertindak sebagai fasilitator. LPIP menjalin kerja sama dengan masyarakat pra-sejahtera, untuk meningkatkan kapasitas dan akses keberbagai fasilitas dasar dan sumber daya demi peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain LPIP dalam melihat persoalan sosial ekonomi masyarakat pra-sejahtera dilakukan melalui kacamata masyarakat yang diberdayakan atau melakukan pekerjaan atau kegiatan melalui perspektif masyarakat, artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya nilai tambah sebuah produk dari industri kecil yang bermuara pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
Berangkat dari perspektif pendekatan penanganan persoalan sosial ekonomi masyarakat melalui cara pandang masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk memperlancar operasional atau aktivitas LPIP, seluruh komponen anggota, mulai dari unsur Pimpinan Lembaga/Yayasan LPIP telah diikat atau disyaratkan oleh Visi, Misi dan Strategi yang jelas dan terarah sehingga kinerja mereka dapat diukur.
Visi dari LPIP adalah: seluruh masyarakat pra-sejahtera/miskin atau yang belum beruntung, LPIP dapat mengembangkan potensi mereka secara bertanggung jawab dan utuh dalam lingkungan sosial yang beradab dan adil. Sedangkan, misi LPIP adalah mendampingi masyarakat pra-sejahtera/miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya membangkitkan partisipasinya dalam usaha ekonomi produktif dengan memandang masyarakat sebagai mitra sebagaimana konsep dan pola yang sudah ditetapkan melalui visi yakni mengembangkan potensi mereka secara bertanggung jawab yakni yang berdayaguna dan berhasilguna dan utuh dalam lingkungan sosial yang beradab dan adil melalui:
1 Secara langsung bekerja bersama dengan masyarakat pra-sejahtera/miskin dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dan mencari usaha alternatif yang lain sebagai tambahan pendapatan mereka
2 Upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pra-sejahtera tentang pentingnya nilai tambah dari produk industri kecil/home industri.
3 Membentuk kelompok-kelompok usaha produktif dan atau mengembangkan kelompok usaha yang sudah ada kearah yang lebih sehat dan mandiri.

4 Pendampingan terhadap kelompok usaha atau rumah tangga produktif yang ada dimasyarakat, serta memberikan penyadaran tentang pentingnya pengembangan ekonomi produktif dan usaha pemasaran.
5. Mengadakan kerja sama dengan segenap komponen, baik pemerintah, kalangan dunia usaha, lembaga amal/ dan para donatur/sponsor dan Lembaga perkreditan guna kelancaran pelaksanaan program pembangunan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan masyarakat.
Strategi yang digunakan oleh LPIP dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin dan konflik-konflik sosial khususnya di Muncar adalah sebagai berikut:
1. Participatory Rural Appraisal PRA adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi, membuat rencana tindak lanjut dan sekaligus mengaktualisasikan rencana tindak tersebut. Melalui metode ini diharapkan akan ditemukan secara tepat tentang kondisi riil kelompok sasaran pendampingan, yaitu :kelompok nelayan (rumah tangga perikanan) atau forum masyarakat.

1 Institutional and Capacity Building Adalah cara untuk membangun institusi atau lembaga baik dari struktur dan sitemnya maupun kinerjanya. Metode ini digunakan untuk mendorong kelompok nelayan dan kelompok perikanan lokal, sehingga secara kelembagaan struktur dan sistemnya mantap dan memadai sesuai dengan kebutuhan yang ada disertai dengan kinerja yang baik, aktif bahkan reponsife terhadap setiap gerak dan dinamika masyarakat.
2 Technical and Advisory Assistence Strategi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan ketrampilan para pengurus lembaga kelompok nelayan (rumah tangga perikanan) dan kelompok perikanan lokal untuk menyusun sistem manajemen pengelolaan organisasinya.
3 Transactive Proces Adalah suatu metode pembangunan atau pengembangan masyarakat yang mencoba mentransaksikan antara inisiatif atau nilai-nilai dari luar dengan inisiatif dari nilai-nilai lokal. Metode ini digunakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok rumah tangga perikanan dan juga untuk menyusun kesepakatan-kesepakatan tentang aturan pengelolaan keanekaragaman hayati laut yang berlaku dalam masyarakat perikanan.
4 Social Marketing Metode ini digunakan untuk sosialisasi aturan-aturan kesepakatan lokal kepada semua masyarakat perikanan, yang telah

disepakati wakil-wakilnya di tingkat
kelompok rumah tangga perikanan.
Selanjutnya lingkup kegiatan/aktivitas Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam rangka mengemban visi dan misinya seperti yang diuraikan di depan khusus yang memberikan perhatian kepada masyarakat miskin pedesaan dalam hal ini Kelompok nelayan (rumah Tangga perikanan) 6 desa pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Masalah yang paling menonjol di lokasi penelitian tempat dimana LPIP melakukan kegiatan adalah Kemiskinan/ kesenjangan yang nampak antara kelompok masyarakat (kaya dan miskin), kerusakan dan perebutan sumber daya perikanan. Misi pemberdayaan atau usaha-usaha nyata yang dilakukan oleh LPIP adalah hal-hal sebagai berikut: 1). Mendamaikan kelompok nelayan (rumah tanga perikanan) yang konflik akibat perebutan sumber daya perikanan; 2). Pemberdayaaan dan Pemantapan Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas (Kelompok PSBK), dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara membentuk kelompok usaha produktif atau mengembangkan kelompok yang sudah ada kearah yang lebih sehat dan mandiri dan mencari akses pasar, akses modal dan teknologi dan sosialisasi manfaat tanaman bakau/mangrove dan usaha penanaman kembali oleh masyarakat; 3). Sanitasi Lingkungan.
LSM-LPIP terus melakukan pemantauan dan juga kegiatan-kegiatan dampingan serta melayani konsultasi terhadap kelompok-kelompok dampingan. Kelompok-kelompok usaha produktif yang sudah berjalan tersebut, telah melewati pelatihan-pelatihan manajemen organisasi, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana peluang pasar dan pengenalan teknologi. Usaha-usaha tersebut memang ada yang gagal, dan yang gagal tersebut sebenarnya lebih merupakan ketidak kompakan para anggota dan ketersediaan sarana pendukung.
Sesuai dengan visi, misi dan strateginya, LSM-LPIP telah memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang produktif yakni mendorong serta melibatkan masyarakat pesisir yang belum beruntung/miskin dalam setiap kegiatan seperti yang telah dijelaskan di atas, dan mendorong pula untuk mengadakan kegiatan alternatif yang produktif lewat kelompok usaha yang ada untuk berjaga-jaga apabila musim paceklik tiba. Memang harus diakui bahwa usaha yang dilakukan oleh LPIP tersebut tidak seratus persen diterima masyarakat 6 desa pesisir. Kecurigaan dan sikap masa bodoh dari sebagian masyarakat menjadi kendala utama dalam setiap upaya dan program yang dilakukannya.

Peran dan keterlibatan LSM-LPIP di enam desa pesisir, juga diarahkan untuk menangani masalah lingkungan yang kurang sehat, seperti membuang sampat tidak pada tempatnya, limbah industri yang tidak terkendali, serta limbah-limbah/sampah yang berasal dari nelayan yang tidak terkontrol. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dukungan dan keterlibatan LSM-LPIP dalam bentuk fisik maupun non fisik. Keterlibatan dalam bentuk fisik seperti membangun bak sampah permanen, Perbaikan MCK umum, membuat TPS-TPS baru yang kecil yang gampang dipindah-pindah, misalnya gerobak sampah dan pemetaan sumber air bersih. Dalam bentuk non fisik yaitu sosialisasi manfaat hidup sehat dilihat dari sudut pandang agama, karena masyarakat Muncar adalah masyarakat yang agamis.
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melayani rakyatnya dan senantiasa berada bersama rakyatnya. Yang juga sebuah kehidupan demokrasinya bermakna “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang demokratis.
Sebuah negara yang sangat besar dan luas seperti Indonesia, memerlukan desentralisasi pemerintahan. Pemerintahan yang terdesentralisasi dan otomatis terotonomi menjadikan unit-unit pelayanannya (sejak perencanaan hingga pelaksanaan) berada didekat rakyat. Dan ini yang diamanatkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekarang sedang dalam taraf implemetasi. Sejauhmana pelaksanaannya tergantung dari masing-masing daerah otonom yang selama ini telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan SDM (Aparatur Pemerintahan di daerah), kelompok-kelompok masyarakat maupun SDA yang dimiliki oleh daerah itu.
Oleh karena pembangunan daerah yang didalamnya tercakup pembangunan desa merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus secara terpadu dan searah antara pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu penetapan kebijakannya baik yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya juga tetap mengacu pada penetapan kebijakan nasional. Keterpaduan program pembangunan dimaksud ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 yang walaupun sampai sekarang ada daerah yang tidak seratus persen melaksanakannya dan masih ada daerah berpedoman pada aturan yang lama, sepanjang tidak bertentangan.
Seiring dengan bergulirnya arus reformasi, yang ditandai dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang didalamnya meliputi aspek pertanggungjawaban pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal yang secara politis dan moral harus diakomodasi oleh aparat pemerintah daerah.
Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan bertekad dengan mengedepankan penegakan hukum, asas responsif, asas profesionalitas, asas partisipasi, asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terletak pada pundak eksekutif saja, akan tetapi juga menjadi taggung jawab pihak legislatif daerah dan segenap komponen masyarakat.

Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks pembangunan di daerah juga melibatkan peran stakeholders sebagai wujud pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam proses penyusunan program pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui Program Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat memetakan stratejik dalam rangka meningkatkan pemberdayaan yang ditekankan pada identifikasi dari upaya dan langkah-langkah yang dilakukan agar Kabupaten Banyuwangi dapat lebih maju dalam akselerasi pembangunannya. Perumusan Program Pembangunan Daerah dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak mulai dari kalangan pemerintah (eksekutif), dunia uaha, kalangan akademisi (Perguruan Tinggi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta stakeholders. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang merupakan perwujudan partisipasi dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi.
Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, maka program pembangunan yang disusun sudah termasuk dalam pokok dan arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Masalah-masalah yang bersifat spesifik/sektoral juga menjadi perhatian dalam Perencanaan strategis Daerah yang diserahkan pelaksanaannya pada dinas atau instansi yang menjadi tanggung jawabnya dan pemerintahan terdekat yang langsung berada dengan masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan instansi yang amat berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa dan instansi terkait setingkatnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki program dan proyek pembangunan masyarakat pantai sebagai bagian dari program pembanguna daerah yang sudah lama bahkan berpuluh tahun sejak Kabupaten Banyuwangi terbentuk yang diikuti dengan pembentukan Dinas tersebut. Tetapi masyarakat pantai/pesisir kehidupannya sampai hari ini masih terlihat belum layak secara ekonomi dari sebagian penduduknya. Hal ini disebabkan salah satunya adalah adanya kebijakan Pemerintah dimasa lalu yakni kebijakan revolusi biru atau modernisasi perikanan yang lebih banyak berdampak negatif dari pada positfnya.
Upaya pemerintah untuk mengatur pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya hayati laut sehingga tidak terjadi konflik antar para aktor yang memanfaatkannya telah menerbitkan kebijakan berupa:
1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 607.Kpts/Um/9/1976 tentang pembagian wilayah penangkapan berdasarkan tingkat kualifikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan
2 Keppres No. 39/1980 tentang penghapusan operasi kapal pukat harimau (trawl).
3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 pasal 23 sampai dengan 31 tentang pengawasan dan penegakan hukum.
4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Undang-undang ini menetapkan perlunya konservasi segenap sumber daya alam dan ekositem yang terkait serta pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990, tentang usaha perikanan.
6 Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis Dampak Lingkungan. Pada Tahun 1990 telah dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang bertugas untuk melaksanakan segenap kebijaksanaan pengelolaan dampak

lingkungan termasuk dalam hal pencemaran laut.
1 Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 tentang penggunaan pukat udang.
2 SK. Menteri Pertanian Nomor 123 /Kpts/Um/3/1975 tentang melarang semua kegiatan penangkapan kembung, layang, selar, lemuru, dan ikan-ikan pelagis sejenisnya dengan menggunakan Purse seine dengan mata jaring tertentu.
3 Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Pertanian Nomor 82/1984 dengan menteri Kehutanan KB. 550/1984 tentang pengelolaan pesisir pantai.
4 Instruksi Menteri Pertanian Nomor 13/Inst/Um/1/1975 tentang Perlindungan Huta Bakau.
5 Surat Keputusan Direktorat Jendral Perikanan Nomor; Ik/420/S.3-1996 tentang Wewenang PPNS (DGF) sebagai Lembaga Penyidik terhadap Pelanggaran Ketentuan Perundang-undangan Perikanan.
6 Instruksi Gubernur KDH Tk. I Jawa Tyimur Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pengaturan Alat Tangkap tadongan di Jawa Timur.
7 Perda Nomor 5 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976 tentang Ppenggunaan Alat-alat Penangkapan Ikan.

Akan tetapi dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap berbagai peraturan tersebut sangat lemah dan ini mengindikasikan seolahh-olah berbagai peraturan tersebut tidak pernah ada. Praktek di lapangan jauh panggang dari api dalam arti bahwa kebijakan pemerintah berupa peraturan yang dikeluarkannya banyak dilanggar dan pelanggaran tersebut tidak ada sanksi hukum yang jelas.
Selanjutnya kebijakan nyata yang serius yang sudah lama dilakukan jauh sebelum Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal pelayanan kepada masyarakat pesisir yang mempunyai kekhususan sumber daya perikanan adalah dengan menempatkan kantor Cabang/Resort Dinas kelautan dan Perikanan yang dekat dengan pelabuhan ikan di wilayah Kecamatan Muncar, maksudnya adalah agar memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran, sementara enam kecamatan lain yang juga merupakan kecamatan pantai tidak ditempatkan kantor resortnya. . Hal ini dikarenakan wilayah Muncar memiliki daerah yang spesifik yang berkaitan dengan komunitas masyarakat pantai yang kehidupan sebagian warganya sebagai nelayan yang memiliki banyak persoalan klasik seperti konflik-konflik perebutan sumber daya perikanan, kemiskinan yang masih tetap melilit sebagian masyarakatnya dan persoalan lingkunga hidup yang khas.
Terkait dengan penanganan atau pemecahan beberapa problem pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh LSM-LPIP di enam desa pesisir yang merupakan lokasi penelitian, peran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu tugas pokok yang melekat, melalui instansi-intansi terkaitnya dan pemerintah yang ada di bawahnya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1). Mendamaikan kelompok nelayan (rumah tangga perikanan) yang konflik akibat perebutan sumber daya perikanan; b). Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat; c). Sanitasi Lingkungan.
Sinergi Birokrasi Pemerintah dan LSM-Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir
Upaya dan peran LSM-LPIP dalam pembangunan masyarakat 6 desa di Muncar dan juga Pemerintah yang merupakan salah satu tugas pokok yang melekat dipundaknya dapat dianalisis sebagai berikut:
Pertama, dalam menyelesaikan konflik yang memang sudah lama terjadi di Muncar akibat perebutan sumberdaya perikanan, LSM-LPIP memakai pola pendekatan partisipatif. Masyarakat (Kelompok Inti yang merupakan representasi dari masyarakat) diajak untuk berdiskusi menyelesaikan problemnya. Masyarakat ditawarkan/disodorkan dengan berbagai alternatif pilihan solusi yang menurut mereka baik yang dapat memuaskan semua pihak. Tawaran yang disampaikan oleh LSM-LPIP adalah proses dialogis yang dapat membangkitkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya suasana damai dan nyaman.

Sementara Birokrasi pemerintah memakai pola pendekatan kekuasaan yang selama ini menjadi kebiasaannya. Masyarakat ditempatkan sebagai obyek, tidak peduli apa keinginan masyarakat dalam persoalan tersebut. Banyak persolan yang muncul tersebut, dapat diselesaikan tapi tidak memberikan kepuasan semua pihak dan konflik yang kelihatan sudah dapat diatasi tidak lama muncul lagi yang lebih parah. Tidak ada upaya kreatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam pola pendekatannya, mereka hanya menggunakan waktu/jam dinas dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik dari pada mengatur waktu untuk menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat, ini justru menjadi salah satu problem mengapa masyarakat kurang simpatik dengan pola pendekatan yang dilakukan pemerintah, karena kegiatan pertemuan bertabrakan dengan kegiatan masyarakat untuk mencari nafkah. Kehadiran LSM-LPIP di Muncar Banyuwangi mendapat respon yang baik dari pemerintah yang menawarkan pola pendekatan partisipatif dalam menyelesaikan konflik maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pemberdayaan masyarakat.
Jadi analisis kami terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di lokasi penelitian perlu ada kerja sama yang baik secara sinergi dari LSM-LPIP dengan Pemerintah, tanpa harus curiga atau merasa disepelekan. Sikap dan kesediaan pemerintah dalam menerima perubahan paradigma pendekatan yang dilakukan oleh LPIP dalam menyelesaikan konflik adalah merupakan bentuk kerja sama yang efektif. LSM-LPIP tidak dapat melakukan sendiri pekerjaan tersebut walaupun didukung oleh kelompok inti masyarakat seperti tokoh-tokoh agama, pengusaha dan tokoh adat lainnya, kalau tidak didukung oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan nyata, mustahil konflik dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan semua pihak.
Kedua, dalam usaha meningkatakan sosial ekonomi masyarakat, pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembangunan yang menurut perspektif masyarakat. Memberdayakan masyarakat pesisir, baik LSM-LPIP maupun Pemerintah sama-sama memiliki visi dan msi yang jelas. Pemerintah memiliki predikat pelaku pembangunan sudah tidak diragukan lagi melalui kebijakan-kebijakannya. Walaupun implementasinya di lapangan, banyak yang dipertanyakan tentang efektifitasnya. Sementara LSM-LPIP juga punya komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Lembaga (Yayasan) dibentuk atas dasar keprihatinan terhadap penduduk yang belum beruntung. Kehadiran LPIP dalam proyek-proyek kerja sama ini lebih difokuskan pada kegiatan usaha yang mengarah pada kemandirian. Pembentukan kelompok usaha bersama ataupun mengembangkan kelompok yang sudah ada merupakan salah satu kegiatan alternatifnya, disamping memberikan advokasi berupa penyelesaian beberapa konflik yang dilakukan bersama-sama dengan komponen inti masyarakat dan pemerintah seperti yang telah dijelaskan didepan dan usaha sanitasi lingkungan.
Ketiga, Kerjasama Birokrasi Pemerintah dengan LSM-LPIP dalam usaha sanitasi lingkungan, sudah cukup banyak dijelaskan didepan. Analisis terhadap kerjasama yang telah dilakukan tersebut, menunjukkan bahwa Birokrasi Pemerintah dalah hal ini Pemerintah Desa yang sangat dekat dengan masyarakat tidak dapat melakukan sendiri persoalan sampah yang dialami warga desanya. Akibatnya sampah bertumpuk dimana-mana dan menjadi masalah yang serius, karena tidak diangkut oleh pasukan kuning dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal tersebut diakibatkan kurangnya koordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Pemerintah Desa setempat dalam soal penanganan sampah. Setelah ada protes dari warga tentang masalah sampah di Dinas Kebersihan, jawabnya bahwa penanganan sampah telah diserahkan kepada Pemerintah desa masing-masing melalui PERDA Banyuwangi.

Sosialisasi dan Implementasi PERDA tersebut dilakukan oleh LSM-LPIP atas permintaan resmi Pemerintah Desa yang mengalami masalah sampah yang serius. Pemerintah Desa memberikan kepercayaan kepada LSM untuk melakukan upaya pendekatan kepada msyarakat tentang masalah penanganan sampah dan teknik-teknik penanggulangannya. Mulanya LSM agak keberatan dengan kepercayaan tersebut, karena merasa tidak berpengalaman soal penanganan sampah. Tapi karena didorong rasa tanggung jawab, maka pekerjaan tambahan ini dilakukan agar lebih dekat dan mendapat simpatik dari masyarakat. Pekerjaan penanganan sampah ini memang pekerjaan yang sifatnya gotong-royong, yang diharapkan agar masyarakat semuanya terlibat aktif dan membayar retribusi sampah yang ditetapkan Pemerintah Desa. Retribusi sampah tersebut tidak menjadi urusan LSM-LPIP, tapi menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber penerimaan desa.
Analisis terhadap masalah penanganan sampah ini, yang dilakukan oleh LSM-LPIP dengan Pemerintah, dilihat dari perspektif pemberdayaan, amat cocok bagi kepentingan pembangunan dibidang sanitasi lingkungan. Lingkungan yang sehat, indah dan nyaman merupakan dambaan setiap orang. Karena itu pembangunan masyarakat pesisir yang selalu berkait dengan masalah lingkungan juga diberi tempat untuk menjadi perhatian bersama baik dari LSM-LPIP maupun Pemerintah dan masyarakat. Kerja sama secara gotong royong baik dari Pemerintah Desa maupun LSM-LPIP dan masyarakat yang secara sinergi telah memberi hasil yang maksimal yakni tercipta lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan indah yang juga sekaligus menjadi dambaan semua orang.

Respon dan Pemaknaan Masyarakat terhadap Upaya Pemberdayaan yang dilakukan baik oleh Birokrasi Pemerintah maupun LSM-LPIP
Intervensi Birokrasi Pemerintah maupun LSM-LPIP dalam pembangunan masyarakat pesisir di lokasi penelitian akan bermakna kalau mendapat respon positif dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Respon masyarakat dalam memaknai pembangunan yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah maupun LSM-LPIP tentu berbeda satu sama lain. Pada umumnya masyarakat pedesaan kalau berbicara pembangunan, sering diartikan sebagai pembangunan fisik. Misalnya membangun gedung sekolah, rumah ibadat, jalan raya ataupun kerja bakti lingkungan diartikan juga sebagai pembangunan. Memang sangat sederhana pandangan mereka tentang pembangunan dan itu tidaklah salah. Sebab menurut perspektif mereka pembangunan adalah pembangunan itu sendiri.
Maka sangatlah sulit jika ada program pembangunan yang ingin dilakukan bukan pembangunan fisik, apa lagi program tersebut ada dananya untuk pelatihan- pelatihan seperti yang umum dilakukan oleh LSM tidak terkecuali LSM-LPIP. Ditemui di lokasi penelitian, kalau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM-LPIP tidaklah mudah dalam pendekatannya kepada masyarakat pesisir, sebab mereka (masyarakat) sudah terbiasa dengan pembangunan-pembangunan fisik yang biasa mereka terima dari pemerintah ataupun bantuan berupa uang langsung kepada mereka membuat suatu usaha tanpa bimbingan lebih lanjut dalam arti usaha penyadaran bahwa mereka memiliki potensi untuk maju.
Kehadiran LSM-LPIP di lokasi penelitian dengan suatu idelisme yang tinggi untuk membangun masyarakat tidak dalam proyek pembangunan fisik seperti yang selama ini dilakukan pemerintah. Kehadiran LPIP lebih banyak memberikan motivasi dan pelatihan-pelatihan kepada kader Pengurus Kelompok Usaha Bersama tentang bagaimana pengadministrasian yang baik, bagaimana manajemen usahanya dan keterampilan penangkapan maupun pengawetan ikan serta juga melatih bagaimana membuat suatu perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap bidang usaha agar dapat berkembang dengan memuaskan.

Biasanya LSM melakukan need assesment (pejajagan kebutuhan) melalui pendekatan Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Dalam konteks PRA yang juga menjadi strategi pendekatan dari LPIP kepada masyarakat mencakup pengenalan potensi dan masalah, penyadaran, perumusan masalah dan penetapan skala prioritas, alternstif pemecahan masalah dan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan, pemantauan evaluasi dan dtindak lanjut. Pendekatan PRA menekankan keterlibatan masyarakat menjadi pelaku utama, dan hasil yang dicapai merupakan karya dan milik bersama masyarakat. Oleh karenanya dampak yang diperoleh dari pendekatan ini adalah munculnya rasa ikut memiliki, sehingga hasil dari kegiatan yang dilakukan dapat lestari dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dilakukan LPIP di wilayah kerjanya namapk telah ada usaha pendekatan dilakukan dengan prinsip PRA kepada masyarakat pesisir. Pendekatan ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan dengan pola botton-up seperi yang dilakukan oleh LSM sehingga terjadi kerja sama yang saling mengisi dalam semua aspek pembangunan. Di lokasi penelitian telah terjadi kerja sama yang sinergis dan harmonis antara LSM-LPIP dengan Birokrasi Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Kehadiran mereka telah banyak memberikan manfaat bagi peningkatan sosial ekonomi para anggota kelompoknya. Masayarakat dari dusun Tegalpare amat positif menerima kehadiran LPIP untuk bersama mereka membenahi kelompok yang sudah ada menjadi lebih maju dan mandiri. Para pengurusnya mendapakan pelatihan keterampilan pengadministrasian, manajemen dan kepemimipinan. Ada materi yang khusus diberikan kepada pengurus dan anggota yang mempunyai kemampuan untuk menggerakan kelompoknya. Namun jika dicermati lebih dalam pendapat yang disampaikan oleh salah seorang anggota kelompok sido rukun, nampak kecewa dan tidak puas dalam pelayanan/dampingan yang diakukan oleh LPIP maupun pemerintah tersebut. Tapi setelah kami mencoba untuk mendekati pihal LSM dan juga pengurus kelompoknya tentang kekecewaan yang disampaikan oleh anggota kelompoknya tersebut diperoleh keterangan kalau yang bersangkutan pada saat mendapat kunjungan ataupun ada pelatihan, sering tidak berada ditempat, biasanya ke Madura atau ke Banyuwangi.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1 Berbagai macam aktivitas pembangunan yang sudah dilakukan Birokrasi Pemerintah Daerah seperti penyelesaian beberapa konfilk yang terjadi di lokasi penelitian, cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek sengketa yang harus diselesaikan, tanpa memperhitungkan keberadaan dan potensi konflik yang terjadi, sehingga walaupun konflik tersebut dapat didamaikan, namun beberapa waktu muncul lagi. LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik yang sempat diselesaikan Birokrasi Pemerintah namun tidak langgeng, menawarkan pola pendekatan yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pendamai dengan melibatkan mereka (tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha) sebagai mediator.
2 Di lokasi penelitian telah terjadi pembenaran, bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesan telah berjalan dengan mencapai hasil yang relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Hal ini terjadi karena ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program dan sasaran yang ingin dicapai. Pemerintah membuat kebijakan yang cerdas, penyediaan dananya yang memadai untuk proyek pembangunan masyarakat pantai, LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan sebagai aktor pelaksanaan dilapangan dengan pola pendekatan pemberdayaan yang dilakukannya tanpa campur tangan terlalu jauh dari Birokrasi Pemerintah telah memeberikan hasil yang relatif optimal. Sinergi keduanya telah memberikan dampak positif bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat 6 desa pantai.
3. Memberdayakan masyarakat pesisir untuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan Birokrasi Pemerintah melalui proyek pembangunan masyarakat pantai maupun LSM LPIP dengan strategi pendekatan dilakukannya untuk mengimplementasikan proyek tersebut diatas dengan cara membentuk Kelompok Usaha Bersama atau mengembangkan kelompok yang sudah ada kearah yang sehat dan mandiri. Pembentukan kelompok UB tersebut disertai dengan pelatihan-pelatihan bagi kader pengurus kelompok usaha bersama, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengembangkan manajemen usaha, administrasi pembukuan sederhana tentang rugi laba. Memberi bantuan kredit berupa dana bergulir, pelatihan keterampilan pengawetan, pengasapan, pemindangan dan lain-lain. 12 (duabelas) dari 27 (dua puluh tujuh) KUB yang berhasil kami datangi dan mewawancarai pengurus maupun anggotanya secara umum mengatakan, bahwa kerja sama keduanya menunjukkan kinerja yang bagus. Kesemuanya itu dilakukan atas dasar keinginan dan potensi yang dimiliki masyarakat. LSM-LPIP dalam mendampingi Kelompok Usaha Bersama tersebut bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Birokrasi Pemerintah menyediakan proyek pembangunan masyarakat pantai disertai dengan dana yang memadai, menyediakan juga tenaga ahli bila LSM-LPIP membutuhkan, keduanya saling berkoordinasi dan bekerja sama secara sinergis.
1 Kegiatan sanitasi lingkungan dilakukan oleh LSM-LPIP dengan pemikiran, bahwa lingkungan bersih, Indah dan Nyaman akan memberikan suatu gairah hidup bagi masyarakat yang mendiaminya. LPIP dalam menangani masalah sampah di lokasi penelitian, bekerja sama dengan Pemerintah Desa. Telah berhasil dengan memuaskan, sampah-sampah yang berserakan dapat diatasi. Retribusi sampah yang ditetapkan pemerintah desa dapat diterima masyarakat berkat sosialisasi yang dilakukan oleh LPIP dengan aparat Desa. Usaha penanaman kembali/ penghijauan bakau yang dilakukan oleh masyarakat pantai di lokasi penghijauan juga telah memberi kenyamanan bagi penduduk yang mendiaminya dan telah memberikan hasil berupa tangkapan ikan disekitar lokasi tersebut yang sebelumnya sulit mendapatkan ikan. Kerja sama keduanya (LSM dan Birokrasi Pemerintah) telah memberi hasil yang relatif optimal bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
2 Impilkasi teoritis dari penelitian ini membenarkan atau mendukung konsep dari Osborne dan Gabler dalam Reinventing Government, bahwa Sinergi antara LSM dengan Pemerintah Daerah adalah agar Birokrasi Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan patut untuk dipertimbangkan. Memang disadari bahwa untuk memerankan tiga fungsi ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Sebab mereka akan dibatasi oleh bingkai nilai-nilai politis dan ideologi. Oleh karenanya dalam pembangunan daerah aparat birokrasi tidak akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan khususnya dibidang sosial ekonomi tanpa melakukan pola kemitraan dengan pihak lain termasuk Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM). Pembenaran di lapangan/ lokasi penelitian, telah ada kerja sama yang saling mendukung antara LPIP dengan Birokrasi Pemerintah dalam pembangunan masyarakat pesisir. Walaupun sedikit banyak ada kekurangannya dari masing-masing pihak dalam mengaplikasikan program.
1 Implikasi praktis dari penelitian ini menampakan bahwa kebanggaan terhadap kehebatan birokrasi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan masih dipertanyakan. Birokrasi juga memiliki keterbatasan, hal ini nampak dari aparat birokrat dari kabupaten Banyuwangi. Birokrasi Pemerintah di lapisan bawahnya tidak mampu mengatasi persoalan konflik sosial nelayan maupun usaha ekonomi produktif bagi masyarakat yang belum beruntung serta usaha sanitasi lingkungan secara sendirian, tapi setelah melakukan interaksi dengan LSM-LPIP dalam usaha kerja sama tersebut dapat mencapai hasil yang relatif lebih optimal dibanding sebelumnya. Penelitian ini dapat menungkapkan sinergi antara Birokrasi Pemerintah dengan LSM-LPIP dalam pembangunan masyarakat Pesisir seperti yang telah disinggung diatas.
2 Respon dan pemaknaan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan baik oleh Birokrasi Pemerintah Daerah maupun LSM-LPIP, berbeda-beda. Umumnya mereka memberi respon positif terhadap makna kerja sama antara Birokrasi Pemerintah dengan LSM-Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan. Tapi tidak dalam pola pendekatan, karena menurut mereka, LSM-LPIP lebih komunikatf dan persuasif dalam pendekatan dengan masyarakat. Menganggap masyarakat sebagai mitra sejajar, teman diskusi, sehingga tidak ada jarak antara masyarakat dengan LPIP. Sementara Birokrasi, pola pendekatannya lebih bersifat memaksa/ kekuasaan, tidak menganggap masyarakat sebagai mitra sejajar dan komunikasi hanya bersifat satu arah, sehingga ada kesenjangan komunikasi antara Birokrasi dengan masyarakat.

Saran
Mencermati pola hubungan kerja sama ataupun interaksi kedua aktor pembangunan dalam hal ini Birokrasi Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan LSM-Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam pembangunan masyarakat pesisir yang telah ditunjukan dan relatif cukup sukses, tapi masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sebagai berikut:
1 Untuk Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, terutama pola atau cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, merubah paradigma pendekatan kekuasaan/dari atas ke paradigma pendekatan dari bawah. Birokrasi tidak usah ragu meniru pola pendekatan yang dilakukan oleh LSM-LPIP yang terbukti cukup sukses dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Birokrasi untuk selalu sadar dan kreatif dalam memanfaatkan waktu buat pendekatan dengan masyarakat tidak hanya pada jam-jam dinas saja tapi juga diluar jam dinas, tidak kaku dengan aturan yang ada tapi lebih luwes, karena birokrasi adalah pelayan masyarakat. Atau dengan kata lain hilangkan sikap yang selalu memberi perintah dan mendewakan aturan, karena selain mempersempit ruang geraknya ditengah masyarakat yang dinamis, birokrasi pemerintah akan semakin jauh dari komunitas masyarakat yang menjadi mitranya dalam berbagai aktivitas pembangunan.
2 Untuk Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, lebih ditingkatkan kerja samanya dengan LSM, terutama yang menyangkut cara-cara atau strategi pendekatan pembangunan partisipatif yang tidak hanya terbatas pada tataran wacana/retorika tapi lebih kepada implementasi, karena terbukti memakai pola pendekatan partisipasi yang

dilakukan oleh LSM-LPIP relatif lebih sukses dibanding dengan pola pendekatan kekuasaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Proyek pembangunan yang bersifat fisik sebaiknya dikaji ulang, agar peruntukannya benar-benar mencapai sasaran.
1 Bagi LSM-Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan, agar lebih konsisten dengan misinya. Bekerja sama dengan Birokrasi Pemerintah tidak hanya sekedar untuk memperoleh dana, tapi mampu memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat yang diberdayakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atas hasil kerjanya tersebut. Dalam hal dana, sebaiknya LSM-LPIP tidak sangat tergantung pada pemerintah, tapi mampu mencari dana sendiri melalui bentuk usaha provit yang dikerjakan oleh LSM atau bantuan sponsor ataupun dana masyarakat yang dapat dikelola dalam bentuk usaha ekonomi produktif.
2 Bagi LSM- Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan, tingkatkan kemampuannya dalam mendampingi masyarakat, terutama pada Kelompok Usaha Bersama yang telah bubar atau yang hidup enggan mati tak mau. Kepada mereka diberi perhatian lebih ekstra serta mendorong agar dapat berkembang. Untuk yang akan datang, perhatiannya tidak hanya pada kelompok rumah tangga perikanan tapi juga pada petani umum lainnya yang ada dipedesaan yang nasibnya belum beruntung.

Bagi Birokrasi dan LSM-LPIP, terutama masa-masa akhir dari kerja samanya tersebut, agar dapat menyiapkan atau memikirkan kesinambungan terhadap apa yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kader atau pemagangan kepada Lembaga yang telah dibentuk agar lembaga tersebut dapat berfungsi secara mandiri dalam melanjutkan kegiatan yang telah dirintis.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, S. (2001) Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke dalam Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
——————– (1999) Ekonomi Politik Pembangunan, Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis moneter, Danar Wijaya, Brawijaya University Press.
———————-(1998) Ekonomi Politik dalam Bisnis Indonesia Era Orde Baru, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Antjok,Jamaludin. (1995) Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Adytia Media Yogyakarta.
Arsyad, Lincolin.(1999) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Penerbit PT. BPFE-Yogyakarta.
Blau, Peter M. and Marshall W. Meyer. (2000) Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Judul Asli: Bureaucrasy in Modern Socyety, Alih Bahasa Drs Slamet Rijanto, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Budairi, Muhammad (2002) Masyarakat Sipil dan Demokrasi, Dialektika Negara dan LSM ditinjau dari Perspektif Politik Hukum E-law Indonesia, Yogyakarta.

Budiman, Arief. (2000) Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Chaniago, Andrinof. (2000) Gagalnya Pembangunan: Kajian ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia. LP3Es, Jakarta.
Clark, John. (1995) NGO dan Pembangunan Demokrasi. Judul asli: Democratizing Development: The Role of Voluntary Organization. Alih Bahasa; Godril Dibyo Yuwono. Penerbit PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
Chambers, Robert. (1987) Rural Development Putting the Last first (Pembangunan Desa Mulai dari Belakang); Penerjemah, Pepep Sudradjat; Pengantar, M. Dawam Rahardjo, LP3ES, Jakarta.
———————(1996) Memahami Desa secara Partisipatif; Judul asli PRA Participatory Rual Appraisal, Alih Bahasa Prabowo Adi Nugroho, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Eldridge, Philip, J. (1994) Non Government Organization and Democratic Participation in Indonesia, Kualalumpur Oxfort University Press.
Elyas, Elfin. (2001) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Sektor Ketiga Pembangunan. (Studi Kasus tentang Konflik Antara HKBP dan Elit Desa Janji Angkola Kecamatan Pahae Jahe Kabupaten Tapanuli Utara) Tesis: Program Pascasarjana Universitas Barwijaya Malang.
Hagul, Peter. (1995) Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Rajawali Jakarta.
Hulme, David. (1994) Social development research and the third sector; NGOs as users and subjects of social inquiri, dalam rethingking social deplopment, edited by David Booth, Centre of Developing Area Studies, University of Hull, Longman Scientific & Technical, London.
Ismani, 1996. Administrasi Negara, Birokrasi dan Etos Kerja. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penerbit IKIP Malang
Israel, Arturo (1990) Pengembangan Kelembagaan; Judul asli; Instutional development, Penerjemah Basilius B. Teku. LP3ES, Jakarta.
Kushandayani. (2001) Good Government dan Otonomi Daerah. Dalam Manajemen Otonomi Daerah: Membangunan Daerah Berdasarkan Paradigma Baru ed.Teguh Yuwono. CLOGAPPS Diponegoro University.
Kusnadi. (2002) Konflik sosial Nelayan. Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Penerbit LKiS Jogyakarta
Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (2002). Laporan Akhir Pekerjaan Pendampingan Dalam Rangka Community Development di Muncar Banyuwangi.
Miles, Matthew B and Huberman A Michael. (1992) Qualitative Data Analiysis, Sage Publica ion Inc.

Moleong Lexi, J. (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Posdakarya, Bandung.
Nasution, S. (1996) Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.
Nugroho, Riant, D. (2001) Reinventing Indonesia : Menata Ulang Manajemen Pemerintahan untuk Membangun Indonesia baru dengan Keunggulan Global. PT Gramedia Jakarta.
Osborne, David & Ted Gaebler. Reinventing Government, How The Entrepreneural Spirit is Transforming The Public Sector From School House . City Hall to Pentagon Reading, MA. Adision Wisley
Pranarka & Vidyandika Moelyarto.(1996) Pemberdayaan (Empowerment),dalam Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi, CSIC, Jakarta.
Prijono, Onny, et al. (1996) pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi CSIS, Jakarta.
Rustiani, Frida. ed. (1996) Pengembangan Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi, Diterbitkan atas kerja Sama yayasan Akatiga-Yapika.
Soemitro Remi, Sutyastie and Prijono Tjiptoherijanto (2002) Kemiskinan dan Ketidakmerataan di indonesia. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Susanto. Astrid S. ed. (1996) Pembangunan Masyarakat Pedesaan, Suatu Telaah Analitis Masyarakat Wamena, Irian Jaya. Pustaka Sinar Harapan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
Surie, H.G. (Alih bhs. Sameko)1987. Ilmu Administrasi Negara. PT Gramedia Jakarta.
Tjokkroamidjojo, Bintoro. (2001) Reformasi Administrasi Public,Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
Trieanto, Hery (1999) Intervensi LSM dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Kasus Di Kecamatan Tualaka Kabupaten Pacitan. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
Uphoff, Norman. (1995) Grassroots Organization and NGOs I Rural Development; Opportunities with Deminishing States and Expanding Market, da;lam Market and Civiol Organization, edited by Janvryl et al, Mac M illan Press, London.
Majalah Warta Demografi; Majalah Semi Ilmiah Populer. Diterbitkan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonmi Universitas Indonesia.
Harian Kompas, Sorotan: Menggagas Organisasi Non Pemerintah Masa Depan. 22 Januari 2003. Hal. 29, Kol. 1 – 9

Zauhar, S. 2001. Administrasi Pelayanan Publik Sebuah Perbincangan Awal, dalam Jurnal Administrasi Negara FIA Unibraw Vol. 1 No.: 2 Maret.
Zulkanaen, 1997. Hubungan Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Daerah. (Studi tentang pola kerja sama Birokrasi Pemerintah dengan Lembaga adat dalam implementasi program pembangunan pada Masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung.





GOOD GOVERNANCE (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan )

22 03 2008

GOOD GOVERNANCE (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan )
Prof. Bintoro Tjokroamidjojo
I. Pendahuluan
Bersama dengan reformasi dari sistem kearah yang lebih demokratis, perkembangan dari ekonomi pengarahan (plan) ke ekonomi pasar, berkembang pula pemikiran tentang good governance, kepentingan (pengurusan pemerintahan) yang baik (Sofyan Effendi). Tentang istilah ini Bondan Gunawan mengajukan padanan kata penyelenggaraan yang baik.Bahkan mengenai yang baik ini Emil Salim menyebut berintegritas. Tetapi pengertian good governance dengan masih simpang siur,pada umumnya mengartikan good governance dengan pemenrintahan yang bersih, atau clean governmant. Seringkali juga mengarah pada pemerintahan yang bersih dan beribawa. Disini diajukan suatu pemikiran awal, tentang good governance sebagai paradigma baru administrasi / manajemen pembangunan. GoorGovernance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan / Manajemen Pembangunan menempatkan peran Pemerintah Sentral. Pemerintah maenjadi agent of change dari suatu masyarakat (berkembang / deloping) dalam negara berkembang. Agent of change (agen perubahan). Dan karena perubahan yang dikehendaki.Planned, perubahan berencana, maka juga disebut agent of development.Pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program. Proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget. Dengan perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta. Kebijaksanaan dan persetujuan
penanaman modal ditangan pemerintah. Dan banyak penanaman modal (investasi) dilakukan pemerintah.
Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citixen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governace. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelewengan swasta, bahkan oleh organisasi masyarakat (LSM misalnya). Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar. Menjadi bagaimana menciptakan iklim yang konduktif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya.
Justru usaha pembangunan melalui koordinasi/sinergi (keselarasan kerja/interaksi) antara pemerintah –masyarakat – swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat terutama sektor usaha agar menjadi partner pemerintah.
Bahka masyarakat dunia sekarang sudah lebih private sector led Growth (Di Indonesia investasi nasional 70 persen oleh swasta). Justru diusahakan koordinasi/sinergi antar pemerintah dengan masyarakat. Terutama dengan dunia usaha/swasta. Ini tidaklah mudah, karena jangan sampai berupa kolusi, kroni.
Mengenai citizen, masyarakat dimaksud masyarakat yang terorganisasi. Seperti misalnya LSM, asosiasi-asosiasi kerja dan profesi, bahkan paguyuban. Miltyon Esman pernah menulis buku local organizations intermediaries in rural development.
Good Governance oleh karena itu dimaksud mendukung proses pembangunan yang empower sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat menunjang sistem produksi yang efisien oleh semua unsur governance.
Memang good governance dalam sejarah perkembangan program Bank Dunia lebih diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau pemulihan ekonomi. Misalnya upaya menghilangkan negartive influencing factors hindering positive economic development. Tetapi sebenarnya juga dalam menyelenggarakan kehidupan sosial politik yang sehat.

II. Perkembangan Paradigma From Governmant to Governance Perkembangan kearah good governance ini juga bisa dilihat dari perkembangan ilmu pengurusan/administrasi (penyelenggaraan) pemerintah, publicadministration. Bagaimana mengurus suatu pemerintahan yang baik. Kepegawaian negeri yang efisien dan efektif. Perumusan tujuan pemerintaha, kebijakan (policy), kepemimpinan dan penggerakkan motivasi aparatur, pengawasan fungsional dan lain sebagainya. Sekarangpun masalah administrasi negara masih ada misalnya masalah pencampuran jabatan politis dengan jabatan karier dalam organisasi pemerintahan. Restrukturisasi pengorganisasian dan relokasi kepegawaian karena otonomi daerah-daerah. Dalam kepemimpinan dan motivasi prinsip-prinsip administrasi/manajemen yang baik diabaikan. Kemudian berkembang Administtrasi atau Manajemen Pembangunan. Terutama ini bagi negara-negara berkembang yang mempunyai niat mengusahakan perkapita terselenggaranya pembangunan. Apakah ini dalam arti pendapatan perkapita yang meningkat, distribusi pendapatan yang lebih adil. Pada pokoknya peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Ada yang menyebut yang dituju adalah improving quality of life (M.Soerjani). Untuk mengusahakan kearah itu, pemerintah berperan sebagai pendorong proses pembangunan, sebagai agent of change. Dan ini dilakukan melalui instrumen kebijakan (policy). Perencanaan (planning) dan Anggaran (Budget). Rinciannya melalui berbagai program dan proyek. Kemudian manajemen implementasinya dan pengawasannya (pengendalian pelaksanaannya). Dan ini disebabkan karena masyarakat sendiri perlu ditingkatkan keberdayaannya. Untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus kesejahteraan hidup para petani ada program dan proyek, dan pembentukan kontak tani. Untuk meningkatkan peran usaha menengah dan kecil ada program dan proyek dari pemerintah. Demikian untuk KB dan lain sebagainya. Dalam pengembangan
industri pemerintah memelopori dengan infant industries, bahkan industrial parks. Ini juga dengan pengembangan institusi keuangan seperti perbankan dan institusi keuangan non bank (misalnya venture capital). Tetapi yang jelas dalam paradigma ini Pemerintah adalah the agent of change. Mungkin ini perlu karena belum ada efective capacity disektor swasta dan juga di masyarakat (LSM masih belum berdaya)
Kemudian berkembang pemikiran Reinventing Government bahkan Banishing Bureaucracy yang intinya Pemerintah (birokrasi) tidak perlu jadi pelaku pasar. Lebih memusatkan pada mengarahkan melalui kebijakan, steering rather than rowing. Dan memanfaatkan mekanisme pasar untuk mendorong perubahan Leveraging shange through the market. Pemerintah lebih bersifat entrepreneurial. Birokrasi yang ramping yang memberdayakan masyarakat. Fasilittating,enabling. Hal-hal yang sudah bisa dilakukan lebih baik olehdunia usaha swasta dan organisasi masyarakat serahkan kepada mereka. Kemudian berkembang paradigma (good) governace. Adatiga institusi dalam domain governance yaitu the state (negara atau pemerintah). Private sector (sektor swasta dan dunia usaha). Dan citizen mungkin lebih tepat organisasi lokal / kemasyarakatan. Mereka berinteraksi dalamfungsinya yang paling tepat bagi masing-masing. Pemerintah lebih berperan fasilitaty dan enabler (yangmemungkinkan masyarakat sendiri berperan aktif sebagai pelaku ekonomi sosial).
II. Good Governance bermula dari usulan Badan-badan Pembiayaan Internasional. Governance artinya : Memerintah – Menguasai – Mengurus. Sekali lagi Bondan Gunawan menawarkan kata Penyelenggaraan. World Bank merumuskan / describe governance as “the exercise of political powers to manage a nation’s affairs” (Pelaksanaan kekuasaan politik untuk memanage masalah-masalah suatu negara). Jadi memang lebih berat ke Pemerintah – Public Governance karena punya legitimasi – kekuatan untuk memerintahkan/menguasai. UNDP mendefinisikan sebagai manage a nations affair at all levels”. Tapi ini bisa negara menjadi coercive atau arbitrary (bertindak memaksa atau semena-mena). Dan oleh karena itu perlu dichek dengan demokrasi, mekanisme pasar, berjalannya hukum bahkan HAM. Jadi memang pada dasarnya pengembangan good governance paralel dengan berkembangnya kearah masyarakat madani. Dalam good governance terjadi interaksi/hubungan kerja pemerintah dengan citizen dan sektor swasta, dan ini bisa berjalan baik kalau berjalan demokrasi dan mekanisme pasar sebagai sistem yang melandasi partisipasi/koordinasi/kerjasama itu. Keselarasan kerja berdasar kesetaraan (mungkin tetap pemerintah mempunyai legitimasi lebih). Seperti telah diuraikan diatas good governance dalam literatur lebih dikaitkan dengan partneship governance pembangunan/pertumbuhan. Paradigma baru Government sebagai enabler rather provider. Governance yang mengusahakan untuk meningkatkan/memudahkan/memungkinkan (fasilitasi) agar citixzen dan private sector yang terutama produce dan periode products/service. Badan-badan Pembiayaan Internasional seperti The Wiorld Bank dan bdan-badan pembiayaan internasional lain (IMF) mengajukan penggunaan konsep ini untuk memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima bantuan (try to use this consept to improve the management of development in recipient countries). Perhatian Bank Dunia pada state and administration dalam memberikan bantuan. Dan good govermant programs (program bantuan reformasi ekonomi). Jadi suatu ekonomi negara tertentu yang dalam kesulitan, perlu perbaikkan dalam kepemerintahan lalu diajukanlah konsep good governance ini. Paling sedikit beberapa governance issues atau peningkatan peranan dari organisasi masyarakat dan dunia usaha. Untuk Indonesia ini misalnya Letter of Intent untuk MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies) sekarang-sekarang ini.

IV. Perubahan Besar Peranan Negara dalam Manajemen Pembangunan Dalam dua buku World Development Report Bank Dunia tahun 1997 dan 1998 yaitu :
1 From Plan to Market (World Development Report 1997)
2 The Role of the State in a chaging World (World Developmnet Report 1998) Digambarkan adanya shift, pergeseran penting peranan negara yang dominan melalui perencanaan ekonomi, kearah pemanfaatan ekonomi dan mekanisme pasar sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan dan keputusan (transaksi) ekonomi oleh masyarakat sendiri. Yang semula sebagai Agent of Development – yaitu semula strategi dan kebijaksanaan mendorong pembangunan sosial ekonomi dilakukan oleh Pemerintah – berkembang kearah upaya utama pembangunan melalui peran masyarakat khususnya sektor swasta. Ini juga disebut perkembangan dari public Sector Led Æ kearah Private Sector Led Development. Suatu perkembangan daripada manajemen pembangunan yang lebih mendasarkan pada upaya pertumbuhan pembangunan oleh sektor masyarakat swasta, melalui pemanfaatan mekanisme pasar melalui proses market driven growth. Perkembangan ini juga terjadi bersamaan dengan perkembangan dari kebijaksanaan subtitusi impor kearah ekspor ke pasar dunia. Dari manajemen ekonomi yang inward looking- ke manajemen ekonomi yang outward looking. Dalam hubungan dengan atau negeripun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan oleh sektor swasta dan organisasi masyarakat. Kenyataan ini juga mendorong berkembangnya good governance. Sebagai suatu kasus empiris Bank Dunia Asia Miracle Economic Growth and Public Policy. Buku inimembahas the appropriate role of public policy in economic development. “The success of many of the economies in East Asia in achieving rapid and equitable growth. Often in the context of activist public policies, raises complex questions about the relation ship berween the government, the private sector, and the market”. Jadi dengan sendirinya dalam good governance bukan Pemerintah dengan birokrasi besar (ngedabyah) yang diperlukan. Perlu reinventing government menurut Osborne dan Gaebler “Steering rather than rowing”, leveraging change

through the market”. Bahkan pemerintah dalam good governance harus entreprecurial daripada bureau cratic. Dan menurut Osbone dan Plastrik dalam Banishing Bureaucray perlu dilakukan downsizing/privatization dalam birokrasi. Disamping fasilitas dan empower organisasi masyarakat dan sektor swast. Peran utama public governance lebih paada policy facilitation and implementation. Yaitu sebagai “anabler”.

V. Globalisasi Ekonomi
Perkembangan paradigma good governance ini juga untuk sebagian akibat adanya globalisasi. Globalisasi memang bukan hanya ekonomi tetapi juga Ideologi dan lain-lain (HAM). Politik (Demokrasi Barat). Dalam wacana Samuel P. Huntington. “The clash of civilizations, and the remaking of world order”. Francis Fukuyama. “The end of hoistory and the last man” dan lain-lain, ada pengaruh global tentang pemikiran peradapan-peradapan, sikap hidup cara gagasan good governance ini. Keniichi Ohmae, dalam “The evolving global economy” membahas lebih intensnya interaksi ekonomi antar negara yang batas-batasnya semakin tipis. Pembahasan yangpenting ialah mengenai globalisasi dibidang ekonomi. Disini terjadi dalam ekonomi-pengembangan sistem produksi global (strategic alliances, outsourcing, multisourcing), sistem pembiayaan global (consortium type financing, portfolio capital. Banking credits). Sistem pasar global (global markets, emerging markets). Kesemuanya didasarkan dengan lebih berkembangnya ekonomi pasar (mekanisme pasar dalam transaksi ekonomi). Dan ini didukung oleh kemajuan, dalam transportasi, telekomunikasi, informasi, tourism terutama cyber communication (digital econamies). Terjadilah peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara, misalnya memproduksi barang di negara tertentu, lisensi desain negara lain, dieksporpun kemanca negara. Dapat pembiayaan yang bersumber dari berbagai negara, berbagai lembaga pembiayaan internasional dan pasar uang.
Pada dasarnya peranan Pemerintah berkurang, paling sedikit harus bekerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi lain. Pelaku (ekonomi) dalam globalisasi bisa berperan multinational corporates, importir dan eksportir lintas global, investor manca negara, international banks, international (lending) agencies, LSM global dan lain sebagainya.
Pasar mempunyai aturan/kekuatan sendiri. Kalau kebijakan Pemerintah tidak
“market friendly” akan terjadi reaksi/gejolak pasar (dalam inflasi, nilai tukar currency dan lain sebagainya), bahkan reaksi pasar global.
VI. Perkembangan dalam masyarakat bangsa-bangsa
Menurut OECD ditahun 1992, setelah runtuhnya Uni Sovyet diangap sebagai merupakan konfirmasi jatuhnya ideologi dan sistem Komunisme dan berkembang kearah suatu pengakuan benarnya Ideologi dan sistem Liberal (liberal democracy), ada bahkan yang beranggapan keberan kapitalisme (ekonomi kapitalis). Dalam uraian ini dipakai saja ideologi leberal democracy yang dewasa ini lebih kuat pengaruh pemikiran “The Third Way”. The rise of social democracy dari anthony Giddens. Pemikiran ini terdiri dari prinsip-prinsip hidup bernegara, bermasyarakat yang menghargai : -HAM Perlindungan HAM -Ekonomi pasar yang sehat. Dimulai dari pemanfaatan mekanisme pasar dalam pengelolaan dan transaksi ekonomi. Dalam social democracy dibenarkan intervensi untuk keadilan-pemerataan (“welfare). -Demokrasi (liberal). Representative government. Kebijaksanaan politik lebih ditentukan oleh rakyat melalui sistem perwakilan berdaar Pemilu yang jurdil. -Rule of Law. Penegakkan (Supremasi) hukum atas dasar keadilan hukum. -Concern for the Environment. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih memperhatikan sustainabiulity dari lingkungan. -Good Governance. Governance berdasar sinergy/koordinasi yang baik antara sektor public. Citizen dan private sector yang accountable.
Kesemuanya ini mengarah kearah pembentukan Masyarakat Madani “Further more, good governance is playing an increasingly central role in conjunction with the demand for democracy in the consideration of international law in the area of sustainable development”. Christian Theobold.
Jadi dalam pemikiran perkembangan sistem bermasyarakat modern (madani) ini, perkembangan good governace merupakan part and parcel dari pengembangan masyarakat madani. Beberapa pemikir seperti Samuel Huntington berpendapat bahwa masa depan bukan lagi masa ideologi-ideologi, masa depan adalah masa pengembangan peradapan-peradapan *The clash of civilizations and the remaking of world order.)
VII.Kasus Perkembangan di Vietnam dengan Doi Moi
Kasus perkembangan di Vietnam ini dapat dijadikan contoh kasus dari negara yang Negara/Pemerintahannya overdominant kearah pemberdayaan sektor masyarakat terutama dunia usaha. Perkembangan dari ekonomi rencana/komando ke ekonomi pasar. Pham Chi Lau. Sekretaris Jenderal JADIN Vietnam mengemukakan bahwa Vietnam dalam dasawarsa akhir-akhir ini telah melalui suatu reformasi yang komprehensif yang disebut sebagai Doi Moi. Suatu reformasi yang merupakan turning point dari sejarah modern Vietnam. Vietnam betul-betul mengikuti trend perkembangan dunia yang disebut terdahulu yaitu from Plan to Market, dan lebih berperannya intitusi-institusi di sektor masyarakat.swasta dalam ekonomi. Beberapa elemen dalam perkembangan tersebut adalah seperti disebutnya :
1 State Ekonomi berkembang kearah private economy dan lain-lain. Developing productive forces and enhancing the effectiveness of the economy. Boleh dikata dari public sector led kearah private sector led economy.
2 Shifting from mechanism of the state that directs all economic activities kearah market mechanism sebagai landasan macro economic management by the state and business autonomy of all enterprise and citizens. From Plan to Market.
3 Shifting form autarkic closed economic structure kearah open economy and relation with out side world (integrasi dalam pasar global). Berusaha memanfaatkan globalisasi untuk ekonomi mereka.
4 Economic reform yang mengusahakan economic stability, groeth. Saya rasa juga dengan memperhatikan equity (karena dulu negara Komunis).
5 Berkembang kearah private sectory led economy. Good coordination *facilitating) between the govermant and business community (unsur-unsur dari good governance).
6 Semua ini ditunjang oleh legal frame work,policy sistem, economic environment and business representative mechanism.

Demikian juga terjadi di RRC dimana mereka adopt yang disebut socialist market economy. Pergeseran kearah ekonomi pasar ini di RRC malah berjalan cukup pesat.
VIII. Good Governance bukan Clean Government bukan juga bukan juga Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Clean Government merupakan bagian dari Good Governance. Karena partisipasi /koordinasi Pemerintah-Organisasi Masyarakat-Swasta itu juga jangan KKN. Koordinasi bukan kolusi, kroni. Good Governance, adalah dimana birokrasi berperan enabling, empowering bukan justru membebani dengan bureauratic cost. Sektor publik (pemerintah), melakukan koordinasi/sinergi dengan sektor masyarakat (private sector), sektor masyarakat terutama dunia usaha kearah output transaksional yang diharapkan the most effcient, yang paling ekonomis melalui mekanisme pasar yang sehat (the less social cost).
Mengacu pada istilah Oliver Williamson dan Barney dan Oucki, dikemukakan bahwa “good governance” dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.
Mekanisme pasar dan demokrasi menjadi saringan pengambilan keputusan masyarakat yang memberikan a level playing field, medan persaingan yang sama bagi semua, untuk melakukan kegiatan (usaha/hidup bermasyarakat. Bukan karena keputusan pilih kasih. Penunjukkan sepihak, monopoli untuk kepentingan untung sendiri.
Tipe ideal Good Governance adalah dimana terjadi suatu pengurusan yang compatible/yang saling mendukung dengan : Ekonomi Pasar (Merkanisme pasar yang fair/sehat) : Rule of Law dan Concern for the Environment;
Good Governance juga termasuk clean government (dalam literatur terutama Bank Dunia disebut agains corruption and patronage) kalau di Indonesia anti KKN-lah. Ini karena prinsip penting Good Governance adalah akuntabilitas dan Transparancy (Akuntabilitas dan Good Governance LANBPKP).
<asalahnya ekonomi pasar yang sehat itu perlu didukung competition law dan regulatory policies yang transparan dan adil (tidak ada monopoli, discriminatory measure dan lain-lain). Jangan sampai lebih favour the well connected over the efficient. Di Indonesia telah dikembangkan UU tentang Perseroan Terbatas. UU tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU Perlindungan Konsumen dan lain-lain. Sekarang ada Masyarakat Transparancy. Indonesia Corruption Watch. Ombudsman dan lain sebagainya. Tetapi kesemuanya itu baru mulai. Proses perlu dilanjutkan.

IX. Dalam Good Governance Kebijakan (Intervensi) Publik Masih Perlu
Apakah dalam Good Governance peran Pemerintah tidak legitimate untuk mengintervensi ekonomi. Menurut penulis bisa. Sebagai fasilitasi dan enabler pemerintah tidaklah duduk di side walk. Bisa intervensi (publik intervention). Misalnya apabila ekonomi pasar menjadi tidak sehat (distorsi) dimana jalannya mekanisme pasar dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang kuat dengan motif untung yang tanpa kendali (kapitalisme). Terjadilah dalam transaksi ekonomi free fiht competition, bahkan kompetiti tidak fair, karena kekuat ekonomi yang memaksa (monopoli/oligopoli). Disini penulis berpendapat masih ada hak pengendalian Pemerintah. Hal ini juga pengaruh kuat pemikiran “The Third Way dari anthony Giddens” tentang social democracy. (Disini seperti ada kontroversi antara Milton Friedman, Ronald Reagen. Margaret Thatcher >< Anthony Giddens. Tony Blair, Bill Clinton).
1 Untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang stabil. Conductive environment untuk kegiatan ekonomi, terutama investasi dan perdagangan,birokrasi yang efisien dan enabling. Institusi penunjang dan hukum.
2 Untuk fostering/mendorong memperkuat market. Pasar modal. Pasar uang,pasar barang,pasar jasa dan lain-lain yang sehat. Kadang – kadang malah memperbaiki institusi-institusi pasar yang bobrok. Seperti di Indonesia dengan Banking dan Corporate restructuring.
3 Untuk memperbaiki,menyehatkan jalannya ekonomi pasar, koreksi market distortions, Price relationship, kebijasanaan penghapusan subsidi.
4 Untuk keadilan, Memberdayakan yang kurang mampu agar dapat mencapai a level playing field dengan yang lain (dengan cara yang market friendly). Kebijakan venture capital misalnya.
5 Kebijaksanaan capacity building, pembinaan SDM.Pendidikan. Kesehatan, IlmuPengetahuan juga Infrastruktur Termasuk penelitian dasar dan terapan.

X. Priyate sector governance jadi bagian penting good governance
Untuk terjadinya koordinasi/sinergi yang baik antara Pemerintah dan sektor private maka perlu private sector governance menjadi bagian penting good governance. Misalnya corporate governance, banking sector governance yang sehat. Dalam ke-dua-duanya perlu kualitas manajer yang baik, dan sebaiknya melalui “fit and proper test” pemilihannya, ensuring accountability of management (ini meliputi visi, keahlian, pengalaman trackre-cord,moral dan achlak). Accountability of management to the company’s share holders, and for minority shareholders to voice their concerns. More complete and transparant disclosure of information. Telah diusahakan dikembangkan suatu Frame Work Code of Good Corporate Governance yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang share holders rigts and procedures at general meeting of sharecholders (Rapat Umum Pemegang Saham). Ketentuan-ketentuan Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan tentang Direksi (Board of Directors). Ketentuan-ketentuan tentang Audit System, tentang Corporate Secretatry tentang Disclosure. Bahkan mengenai Stake Holders,pemegang kepentingan yang lebih luas dari share holders (antara lain karyawan). (Tim J. Luhukay). Mengenai banking governance ada standar-standarnya (Basle standard for banking supervision dan lain sebagainya). Rasio kecukupan modal. Debt-Equity Ratio. Capital Adequacy Ratio, BMPK, penelaan due dilligence dan lain-lain. Penyebab krisis moneter Indonesia antara lain tapi terutama bahwa batas kemampuan, dan menggunakannya untuk investasi-investasi mark up dan yang kurang sehat. Untuk corporate governance kualitas manajemen harus dapat memenuhi pengujian-pengujian,seperti penilaian akuntansi dan audit dengan standar-standar yang baku,penerapan yang tepat dari bankcruptey laws.
Kalau bisa melalui penelaahan Manajemen Mutu ISO 9.000 dan penilaian audit dan akuntansi “Wajar Tanpa Syarat”, Bahkan Bondan Gunawan mengetengahkan pemikiran agar ada semacam ISO sebagai compliance standards dibidang corporate governance.
Dalam lingkup organisasi masyarakat/profersional juga bisa dikembangkan kriteria-kriteria good governance yang baik.Misalnya kode etik profesionalisme para profesional tertentu, seperti dokter,akuntan, jurnalistik dan lain sebagainya. Juga kriteria-kriteria pengelolaan lingkungan physik, pelayanan umum dan lain-lain.

XI. Upaya Internal Good Governance
Public bureauracy /public governance sendiri perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, reorientasi internalnya. Ini juga disebut sebagai reinteving government. Disini disebut saja elemen-elemen penting dari upaya reinteveing tersebut menurut David Osborne dan Ted Gaebler. Yang merupakan arus gerakan pemikiran tersendiri. Steering rather than rowing Empowering rather than Serving. Injecting competition into service delivery. Funding outcomes not inputs Meeting the need of the costumer. Not the bureaucracy. Earning rather than spending Preventing rather than cure. From hierarchy to participation and team work. Leverage change through the market (mendongkrak perubahan melalui pasar) dan Pemerintah yang bersih KKN (David Osborne dan Ted Gaebler “Reinventing Government”) Dari elemen-elemen penting yang dikemukakan tersebut public bureaucracy / public governance juga harus berubah dari sikap yang bureaucratic menjadi enterprenureal juga harus berubah dari sikap yang buereauratic menjadi entreprenureal, ini yang disebut governornance (HG. Frederickson) Reinventing ini atau reform birokrasi ini pada umumnya dilakukan kearah “Downsizing / privatization” dari birokrasi. Membangun entreprenureal minded public sector (David Osborne, Peter Plastrik “Banisihing Bureauracy”). Jadi birokrasi sebaiknya small ( efficient) effective entreprenural.

XII. Unsur-Unsur Utama Good Governance
1 Akuntabilitas (accountability) – tanggung gugat dari pengurusan / penyelenggaraan, dari governance yang dilakukan. Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ada akuntabilitas politik, keuangan dan hukum.
2 Transparansi (transparancy) Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Tender pelelangan dan lain-lain dilakukan secara transaparan.
3 Keterbukaan (openes) Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap eritic yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bisa meliputi bidang politik dan pemerintahan.
4. Aturan Hukum (Rule of Law) Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasar hukum (peraturan yang sah). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Juga dalam social economic transaction. Conflict resolution berdasar hukum (termasuk arbitrase). Institusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat ( an independendt judiciary).
Dasar-dasar dan institusi hukum yang baik sebagai infrastuktur good governance.
4 Ada yang yang menambahkan jaminan fairnes, a level playing field (perlakuan yang adil / perlakuan kesetaraan) Adamolekun dan Briyant menambahkan dalam unsur-unsur good governance, management competency dan human rights.

XIII. Bringging The State Closer to the People (Otonomi Seluas-luasnya)
Dalam World Development Report 1997 “The State in a Changing World”, diberikan satu pembahasan chapter khusus tentang “Bringing the State Closer to the People”. Ini dilakukan melalui terutama suatu pemerintah yang demokratis (termasuk perwakilan-perwakilan rakyat daerah / lokal) dan desentralisasi. Demokratis, aspiratif closer to the people. Desentralisasi mendekatkan dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan lokal (misalnya izin investasi, perdagangan luar negeri dan antar daerah, izin usaha). Dekonsentrasi mendekatkan dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan lokal (misalnya izin investasi, perdagangan luar negeri dan antar daerah, izin usaha). Dekonsentrasi Æ Desentrialisasi Æ Otonomi tidak saja dalam tingkatan pemerintahan tetapi juga pada organisasi masyarakat. Jadi tidak saja decentralized government tetapi juga decentrallized to the citizen organization. Program KB dilakukan oleh kelompok-kelompok KB masyarakat, program-program sosial oleh organisasi /LSM sosial. Pengawasan etika Pers oleh masyarakat Informasi. Kelaikan usaha oleh Asosiasi Usaha. Meningkatkan akuntabilitas dan kepekaan sosial melalui partisipasi. Mendapat masukan dari Opini Publik tentang kebutuhan dan pelaksanaan pelayanan.
Mekanisme pattipasi masyarakat didaerah (LSM, kelompok-kelompok kepentingan, organisasi buruh, asosiasi produsen, paguyuban daerah).
Satu aspek penting dari otonomi adalah kemampuan pembiayaan /
pendanaan. Daerah perlu diberi cukup taxing power kekuasaan pemajakan, pajak
daerah dan diberi cukup tax share (perimbangan penerimaan keuangan). Dan
bentuk-bentuk swadana bagi kegiatan usaha masyarakat.
Tentu saja peningkatan capacity SDM ditingkat daerah / lokal/ lihat Gambhir
Bhatta “Capacity Building at the local level for effective governance,
empowerment without capacity is meaningless”.

XIV.Indikator keberhasilan good governance (secara makro dan secara sektoral). Dalam praktek good governance perlu dikembangkan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance. Keberhasilan secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi makro atau tujuan-tujuan pembangunan atau indikator guality of life yang dituju. Untuk negara-negara terkena krisis, indikator recovery. Tetapi bisa juga secara sektoral (produksi tertentu) , peningkatan eskpor, investasi, jaringan jalan, tingkat dan penyebaran pendidikan). Dan juga secara mikro seperti laporan hasil audit suatu badan usaha. Tidak saja perusahaan tetapi juga unit-unit birokrasi (misalnya dalam pelayanan). Misalnya Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan Modul tentang Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Pengembangan indikator keberhasilan atau kegagalan dilakukan antara lain mengenai : Pelayanan publik UU NO.I/1995 Koordinasi sektor publik dan swasta (terutama dari keluhan sektor swasta / masyarakat. Pengelolaan usaha yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan ISO
14.000.
ISO 9.000 Kendali Mutu. Penilaian aspek manajemen tertentu.

Sertifikasi dan Standarisasi, juga suatu pengukuran / indikator kualitas produk. MRA Standard and Conformance. Adanya kesepakatan aturan penilaian mutu produk antar negara. Audit Report, Neraca Untung Rufi dan lain sebagainya bagi sesuatu badan usaha.

XV. Persepektif Penerapan Good Governance Di Indonesia Pertama perlu dipikir benar-benar apa Pemerintah the State perlu melakukan operasi / jadi pelaku pasar / investasi usaha sendiri. Apakah tidak lebih confine / membatasi pada fungsi pemerintahan yang esensial, yaitu kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan luar negeri, kebijakan (politik) dalam negeri, kebijakan keuangan dan moneter, kebijakan anggaran, kebijakan perdagangan, keamanan dan pertahanan, tetapi usaha perbankan, badan usaha perdagangan bisa diserahkan pada sektor swasta. Bahkan dalam operasi services seperti listrik, telekomunikasi jasa angkutan sudah tidak perlu pemerintah. Dan sebelumnya malah kecenderungannya monopoli oleh pemerintah. Dari fungsi-fungsi yang sebaiknya dilakukan pemerintah sendiri (the state) bisa dibagi dalam kewenangan-kewenangan pusat dan kewenangan-kewenangan daerah (otonomi). Dibeberapa negara bahkan ada polisi distrik lokal. Taxing power dalam bentuk pajak daerah, mengenai pendidikan dan pelayanan kesehatan demikian pula. Bahkan banyak penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan swasth, organisasi masyarakat. Program keluarga berencana, dan program –program sosial dan pemeliharaan kelestarian lingkugan dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sendiri, berdasar swadaya dan swadana masyarakat. Peran citizen yang besar dalam good governance ialah menjaga agar governance tetap accountable, tanggung gugat. Organisasi masyarakat akan dapat menetapkan sendiri kriteria kelayakan dan kelaikan profesi, kode etiknya. Seperti telah disebutkan terdahulu praktek dokter, akuntan, jurnalistik / media, guru/pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam Pemerintahan / Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur –Mega baik dalam pembentukan maupun dalam pelaksanaannya ada pengaruh besar dari pemikiran Good Governance ini.
Kita lihat dalam pembentukan Kabinet. Ada dua Departemen dihapus. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dalam Good Governance banyak. Kalai tidak semua fungsi departemen tersebut sudah bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat dan perusahaan –perusahaan dunia usaha. Usaha-usaha penerbitan media termasuk elektroik (TV) bisa dilakukan oleh badan usaha. Pengembangan dan pengadaan kode etik pers oleh kalangan peer of the press, tidak perlu Pemerintahan. Hanya di Indonesia yang ada TV negara (ini juga mungkin di Rusia). Panti sosial sudah bisa oleh organisasi masyarakat sendiri termasuk penyuluhan sosial. Ya hanya mungkin penghargaan sosial masih berfungsi negara / pemerintah.
Kemudian Departemen-departemen juga dijadikan Kantor Menteri Negara Saja,dari PU, Pariwisata, Koperasi, Transmigrasi. Fungsi-fungsi operasi dari Departemen-departemen tersebut sudah bisa diserahkan kepada organisasi-organisasi masyarakat dan swastha atau dibentuk. Badan yang mestinya kecil saja. Badan-badan pengiriman transmigran dan tenaga migran keluar (TKI) oleh badan-badan usaha konstruksi jalan, bahkan jalan tol, perumahan real estate, sudah swasta. Koperasi itu badan usaha ekonomi masyarakat. Pemerintah confine itself dalam policies / kebijakan-kebijakan.
Tapi ya itu karena pengambil keputusan serta merta, dadakan pemecahannya malah menjadi masalah. Bagaimana dengan pembentukan Badan Komunikasi dan Informasi yang sama ngedabyahnya dengan sebelumnya. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, betul-betul tidak refunctioning sesuai good governance.
Pelaksanaan good governance yang benar-benar jadi tantangan dari Kabinet Persatuan Nasional ini ialah dengan otonomi Daerah. Bagaimana refunctioning kewenangan-kewenangan Pusat Daerah. Kemudian reposisi dari para pegawai ke daerah-daerah. Diplot sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah baik dari taxing power dan dati tax share.

DAFTAR KEPUSTAKAAN
1 World Development Report 1996. “From Plan to Market”.1996
2 Bintoro Tjokroamidjojo. “The Global Context”. 1990.
3 Francis Fukuyama. “The End of History and the Last Man”. 1992
4 Samuel P. Huntington. “The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order”.1996.
5 Kenichi Ohmae ed. “The Evolving Global Economy”. 1990-1995.
6 Karhi Nisjar S. Ak. MM. “Beberapa Catatan tentang Good Governance”. Dalam jurnal Administrasi dan Pembangunan.1997.
7 J.B Kristiadi. “Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21”. 1997
8 O.L Williamson. “The Economic Instituatiuons of Capitalisan”. The Free Press, 1985.
9 J.B. Barney, and W.G Ouchi, “Organizational Economic”. Jossey – Bass Publisher. 1986.
10 World Development Report 1997. “The State in a Changing World” 1997.
11 David Osborne and Ted Gaebler. “Reinventing Government” : How the Entrepreneural Spirit is Transforming the Public Sector”.1992.
12 David Osborne and Peter Plastrik. “Banishing Bureaucracy : The Five Strategic for Reinventing Government”. 1997.
13 Gambhir Bhatta. “Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Meaningless”.1996.
14 Meuthia Ganie Rochman, Good Governance”. Kompas 23 Agustus, 1999.
15 Bob Widyahartono. “Good Governance Menang Masih Impian”
16 Mari Pangestu. “Good Public Governance dan Pemulihan Ekonomi”. Tempo. 15 Agustus 1999.
17 Harian Ekonomi Neraca. “Indeks Good Governance Indonesia Terendah di Asia
18 Christian Theobold. “The World Bank : Good Governance and The New

Timur”. 11 Oktober 1999.
Institutional Economics”.in Law and State Volume 59/60-1999.
1 Bondan Gunawan/ “Governance”. Kompas 23 April 2000.
2 LAN – BPKP. “Pemikiran tentang Framework Code of Good Corporate

Governance”. Maret 2000.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.